Selasa, 3 Nov 2026
light_mode

Peta Politik Maluku 2031: Wacana Duet Arlond Ritiauw-Thaher Hanubun Mulai Mencuat

  • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
  • visibility 120
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON,-DEMAL : Suhu politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku 2031 mulai menghangat dengan mengemukanya wacana pasangan Mayjen TNI (Purn.) Arnold Paplapna Ritiauw dan  M. Thaher Hanubun.

Kombinasi figur senior eksekutif daerah dan tokoh militer-birokrasi nasional ini dinilai menjadi salah satu kekuatan potensial dalam kontestasi mendatang.

Thaher Hanubun membawa modal politik yang sangat matang berkat rekam jejak kepemimpinannya sebagai Bupati Maluku Tenggara dua periode berturut-turut, serta pengalaman legistatif sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Maluku. Basis sosialnya yang kuat di wilayah Kepulauan Tenggara Maluku juga menjadi fondasi penting bagi pencalonan ini.

Sementara itu, Arnold Ritiauw, mantan Danrem 151/Binaiya asal Teon Nila Serua (TNS) yang kini mengemban amanat di jajaran birokrasi pusat, juga memegang basis keterikatan di Seram, MBD, hingga Kota Ambon.

Sejumlah pengamat politik lokal menilai pasangan ini memiliki nilai tawar tersendiri berkat perpaduan pengalaman kepemimpinan sipil dan disiplin ketokohan militer.

“Sinergi rekam jejak birokrasi daerah dan jejaring strategis di pusat menjadi modal kuat untuk mendorong agenda pembangunan infrastruktur serta stabilitas kawasan,” ungkap Iksan salah satu pemerhati politik daerah di Ambon, Sabtu (19/9/2026).

Iksan menambahkan perpaduan antara figur berlatar belakang militer dan birokrat atau politisi sipil dianggap menghadirkan keseimbangan strategis apalagi untuk Maluku yang memiliki karakteristik berbeda.

Sisi militer menawarkan disiplin, kepemimpinan transformasional, serta stabilitas keamanan kawasan. Sementara itu, unsur sipil melengkapi kepemimpinan melalui pendekatan tata kelola pemerintahan daerah, diplomasi politik, serta kedekatan dengan basis massa sosial-kemasyarakatan.

“Karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan membutuhkan figur yang tegas dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus cakap dalam mengelola pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Kombinasi militer-sipil menghadirkan sinergi komprehensif antara keteguhan eksekusi dan keluwesan birokrasi,” ujarnya.

Meski demikian, jalan menuju Pilgub 2031 diprediksi tidak tanpa tantangan. Isu regenerasi kepemimpinan, dinamika konsolidasi partai pengusung, serta pemetaan geopolitik antarwilayah pulau di Maluku akan menjadi faktor penentu efektivitas kerja-kerja politik pasangan tersebut ke depan.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • CEO INPEX Ungkap Alasan LNG Masela Disebut Abadi

    CEO INPEX Ungkap Alasan LNG Masela Disebut Abadi

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • visibility 237
    • 0Komentar

    TANIMBAR.-DEMAL; Pemerintah Republik Indonesia bersama SKK Migas dan INPEX Masela, Ltd. secara resmi memulai pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela melalui seremoni groundbreakingyang digelar di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Momentum bersejarah ini menandai babak baru perjalanan proyek Abadi dalam pengembangannya sekaligus menjadi tonggak penting transisi proyek dari tahap perencanaan dan […]

  • Puncak Perayaan HUT Kota Langgur Watubun Ajak Masyarakat Bersatu

    Puncak Perayaan HUT Kota Langgur Watubun Ajak Masyarakat Bersatu

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • visibility 268
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL; Kota Langgur harus tampil sebagai simbol kemajuan dan kemandirian Kabupaten Maluku Tenggara, bukan sekadar nama ibu kota di atas kertas. Demikian pernyataan Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kota Langgur, yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu 8 Oktober 2025. Watubun menjelaskan bahwa secara historis, […]

  • Pemkab Maluku Tenggara Bekali Kader Posyandu Perkuat Program Gizi Berbasis Pangan Lokal

    Pemkab Maluku Tenggara Bekali Kader Posyandu Perkuat Program Gizi Berbasis Pangan Lokal

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • visibility 220
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara terus memperkuat upaya peningkatan gizi masyarakat melalui pemanfaatan pangan lokal. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Pembekalan Tim Kader Posyandu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, di Ohoimel Resort, Ohoi Ohoililir, Provinsi Maluku, Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas […]

  • Warning, Maluku Kebagian Bonus Demografi Negatif di 2030

    Warning, Maluku Kebagian Bonus Demografi Negatif di 2030

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • visibility 539
    • 0Komentar

      AMBON-DM : Jumlah pengangguran terbuka produktif di Maluku saat ini menyentuh angka 6 % ekuivelan dengan 60.000 orang, angka ini berpotensi bertambah dan puncaknya di 2030. Fenomena puncak pengangguran produktif di 2030 merupakan bonus demografi  negatif, yang kiranya perlu diperhatikan secara bijaksana oleh Pemerintah Provinsi Maluku.  Apalagi pada lima tahun ke depan, industri migas […]

  • Jika Bahlil Keluar Dari Kabinet, Munaslub Golkar Bukan Hal Sulit

    Jika Bahlil Keluar Dari Kabinet, Munaslub Golkar Bukan Hal Sulit

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • visibility 439
    • 0Komentar

    JAKARTA.- DEMAL ; Kursi kosong yang ditinggal Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono usai dipilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia  menjadi pintu masuk bagi Presiden untuk merombak kabinet. Partai politik pun mulai gusar. “Kalau misalnya terjadi evaluasi, kemudian penilaian kinerja terhadap kader-kader yang kami kirim, ya kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum […]

  • Pemrov Klaim, Pencairan GU Dikbud Maluku Tak Ada Masalah

    Pemrov Klaim, Pencairan GU Dikbud Maluku Tak Ada Masalah

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • visibility 370
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan, proses transaksi keuangan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semuanya tercatat dan tertanggungjawab berbasis digital. Ketegasan ini menyusul adanya tudingan  terkait anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Maluku senilai Rp9 miliar yang dipakai tanpa adanya SPJ bahkan sebagiannya disebut untuk membayar hutang. “ Dicek dulu kebenaran informasinya, itu sangat tidak mungkin […]

expand_less