Pengganti Gibran, Senator Maluku : Presiden Perlu Pertimbangkan Figur Daerah

DEMAL.- JAKARTA ; Kehadiran tokoh daerah pada posisi pimpinan nasional, khususnya sebagai Wakil Presiden, dinilai membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan dan penguatan persatuan bangsa ke depan. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Bisri As Shiddiq Latuconsina, di Jakarta.

Menurut Bisri, terlepas dari hak proregatif Presiden, tapi figur yang berangkat dari daerah memiliki pemahaman mendalam terhadap realitas pembangunan di luar ibu kota.

Pengalaman tersebut menjadikan mereka sebagai penghubung yang efektif dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah.

“Tanpa maksud untuk meniadakan hak proregatif bapak Presiden. Tapi dengan kehadiran tokoh daerah, dapat menjembatani kebijakan pusat, juga lebih memahami ketimpangan pembangunan, kebutuhan infrastruktur dasar, dan dinamika sosial di luar Jakarta,” ujar Bisri dalam keterangannya.

Ia menambahkan, persepsi yang menganggap tokoh daerah hanya menguasai isu-isu lokal sudah tidak lagi relevan.

Saat ini, banyak figur daerah yang telah teruji kapasitasnya dalam mengelola roda pemerintahan sekaligus memiliki wawasan luas mengenai isu-isu strategis tingkat nasional maupun global.

Bisri menegaskan bahwa banyak pemimpin asal daerah yang kini sangat berpengalaman dalam menangani urusan diplomasi luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Keterlibatan mereka di tingkat kepemimpinan nasional diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta memperkokoh kohesi sosial di seluruh pelosok negeri.

Momentum Konsolidasi dan Keadilan Wilayah

Pandangan senada disampaikan Pengamat Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Saidin Ernas, M.Si. Ia menilai peristiwa mundurnya Wakil Presiden harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menata ulang konfigurasi kepemimpinan nasional yang lebih responsif terhadap tantangan ke depan.

Menurut Ernas, pengisian jabatan ini bukan sekadar melengkapi struktur administratif, melainkan kesempatan menghadirkan figur yang memiliki legitimasi politik serta keselarasan visi dengan Presiden.

“Wakil Presiden bukan sekadar pendamping simbolis Presiden, melainkan bagian dari kepemimpinan eksekutif yang harus mampu bekerja secara sinergis dalam menjalankan program-program strategis pemerintah,” jelas Ernas.

Ia menyarankan agar Presiden tidak hanya mendengar usulan dari partai politik koalisi—yang berpotensi memicu kecemburuan karena masing-masing partai cenderung menyodorkan ketua umumnya—tetapi juga menyerap aspirasi DPD-RI sebagai representasi daerah.

Ernas menyoroti pentingnya memilih tokoh yang memahami persoalan kawasan di luar Jawa, wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah tertinggal yang dalam dua tahun terakhir dinilai masih memerlukan perhatian lebih.

Dengan pembagian peran yang efektif, Wakil Presiden dapat fokus mengawal koordinasi domestik dan hubungan fiskal pusat-daerah, sementara Presiden berkonsentrasi pada diplomasi geopolitik dan percaturan global.

“Jangan sampai efisiensi fiskal dan konsolidasi kekuasaan justru melahirkan kembali pola pemerintahan yang terlalu sentralistis, ketika daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat tanpa ruang yang memadai untuk memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya,” tegasnya.

Kepatuhan pada Konstitusi

Di tempat terpisah, pakar hukum tata negara dari UIN Alauddin, Dr. Nasarudin Umar, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi mekanisme konstitusi dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Merujuk pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam batas waktu maksimal 60 hari.

“Dalam undang-undang telah disebutkan dua calon, bukan satu calon. Kemudian MPR akan memilih. Jika pada putaran pertama suara keduanya imbang maka dilakukan lagi pemilihan, jika putaran kedua imbang, barulah Presiden akan memilih,” kata Nasarudin saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).

Mantan akademisi UIN Amsa tersebut menjelaskan, pembatasan waktu 60 hari memiliki landasan historis yang krusial. Pada era Presiden Soekarno, pasca-mundurnya Mohammad Hatta, Indonesia mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden selama 17 tahun yang dinilai merugikan efektivitas pemerintahan dan mencederai kedaulatan rakyat.

Terkait latar belakang sosok yang akan diusulkan, Nasarudin menekankan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, baik dari kalangan partai politik maupun tokoh non-partai.

Ia juga memprediksi proses pemilihan di parlemen akan berjalan kondusif mengingat soliditas peta politik di DPR saat ini.

“Saya lihat dinamika tidak terlalu panas. Semua partai politik di DPR menyatu, dan oposisi juga tidak terlalu berbeda pandangan. Jadi, prosesnya tidak akan lama,” tandasnya. (*)