Selasa, 27 Okt 2026
light_mode

Kejari Mulai Lidik Dana Bansos Malteng, 101 Penerima Bakal Diperiksa

  • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
  • visibility 592
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON.-DM ; Dugaan tindak pidana korupsi dalam pendistribusian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mulai diselidiki Kejaksaan Tinggi Maluku.

Sejumlah penerima bantuan langsung itu diundang penyidik Kejaksaan Negeri, untuk dimintai keterangan pada Rabu,8 Oktober 2025 di kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

Surat undangan itu disampaikan kepada pihak Camat Kota Masohi agar dapat membantu pemanggilan sejumlah pihak yang nama-nama mereka disebutkan sebagai penerima bantuan.

“Sehubungan dengan adanya Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2023,” demikian isi surat panggilan Kejaksaan Negeri yang ditandatangani Herbeth Pesta Hutapea, S.H., M.H. sebagai Jaksa Mady.

Dalam lampiran surat bernomor B- 1937 / Q.1.11/ Fd.1/ 10/ 2025. yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2025, terdapat nama-nama penerima yang jumlahnya mencapai 101 orang. Umumnya, adalah kelompok usaha sembako, yang berdominsili di Kota Masohi.

Sementara itu dari data yang diterima redaksi, sebagian besar nama-nama yang terdapat dalam lampiran undangan Kejari Maluku Tengah, mirip dengan daftar usulan penerima Pokok Pikiran (Pokir) Bansos yang diusulkan salah satu Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah Periode 2019-2024 asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam usulan Pokir kala itu, para pelaku usaha calon penerima Bansos akan menerima bantuan tunai secara pariatif mulai dari Rp20.000.000,Rp30.000.000 sampai Rp40.000.000.

Total Bansos usulan mantan anggota DPRD Maluku Tengah yang didistribusikan melalui Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Maluku Tengah berjumlah Rp1.020.000.000.

” Tadi malam dia panggil samua kelompok itu untuk arahkan dong pung keterangan di dia pung rumah Lesane RT. 05. Karena semua kelompok di bawah dia itu dipotong rata 75% dari nilai bantuan,” kata salah satu sumber yang enggan namanya diberitakan kepada redaksi dekritmalukudotcom. Rabu,8 Oktober 2025.

Menurut sumber anonim itu, semua angaran sudah dicairkan dan para penerima hanya menerima 75 persen dari nilai yang sebenarnya.

“Dong tarima sadiki saja setelah cair dong setor ke anggota dewan saat itu melalui dia pung helper yang nama MA. MA ini juga masuk dalam daftar penerima bantuan itu,” bebernya lagi.(*)

Editor : Abd Karim

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Malra Hibahkan Dua Bidang Tanah Untuk Kejari dan Parpol

    Pemkab Malra Hibahkan Dua Bidang Tanah Untuk Kejari dan Parpol

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • visibility 314
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) secara menyerahkan dua bidang aset tanah kepada Kejaksaan Negeri Malra dan partai politik. Penyerahan tanah bagi Kejaksaan Negeri Malra merupakan realisasi komitmen jangka panjang Pemkab Malra. Tahap pertama telah dilakukan pada 2019 dengan hibah seluas 15.000 meter persegi. Kini, melalui tahap kedua seluas 5.000 meter persegi, kebutuhan lahan untuk Kejaksaan […]

  • Usai Docking Pekan Depan KMP Tanjung Soleh Masuk Lintasan

    Usai Docking Pekan Depan KMP Tanjung Soleh Masuk Lintasan

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • visibility 410
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL : Tiga armada milik PD Panca Karya yang sebelumnya berhenti berlayar karena alasan docking akan kembali masuk lintasan. Salah satunya KMP Tanjung Sole yang dijadwalkan masuk lintasan pada pekan depan. Disusul KMP Teluk Ambon dan KMP Bahtera Nusantara. Direktur PD. Panca Karya M. Rany Tualeka mengaku KMP Tanjung Sole telah melakukan uji coba pelayaran […]

  • Mengakhiri Kutukan Ekologi Gunung Botak: Mengapa Langkah Gubernur Hendrik Lewerissa Wajib Kita Kawal?

    Mengakhiri Kutukan Ekologi Gunung Botak: Mengapa Langkah Gubernur Hendrik Lewerissa Wajib Kita Kawal?

    • calendar_month Rabu, 27 Mei 2026
    • visibility 367
    • 0Komentar

    Oleh: Alimudin Kolatlena (Anggota DPR RI Frakdi Partai Gerindra Dapil Maluku)   Persoalan tambang emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, telah menjadi benang kusut yang menyandera Maluku selama bertahun-tahun. Di satu sisi, kita menyaksikan perputaran ekonomi yang cepat. Namun di sisi lain, ada harga mahal yang harus dibayar: kerusakan lingkungan yang masif, ancaman racun merkuri […]

  • Pekan Depan Menag Serahkan SK UIN A.M Sangadji

    Pekan Depan Menag Serahkan SK UIN A.M Sangadji

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • visibility 539
    • 0Komentar

    AMBON – DM : Presiden akhirnya meneken Keputusan peralihan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) AM. Sangadji.  Surat keputusan akan diserahkan ke kepada Rektor IAIN Ambon, Dr. Abidin Wakano pada Senin,26 Mei 2025. “ Ia surat itu benar, sedang ada persiapan,” kata Wakil Rektor III IAIN Ambon, Abu Bakar […]

  • PT Surveyor Indonesia Perkuat Keamanan Pangan dan Dapur Berkelanjutan di PSN

    PT Surveyor Indonesia Perkuat Keamanan Pangan dan Dapur Berkelanjutan di PSN

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • visibility 400
    • 0Komentar

      JAKARTA.-DEMAL; PT Surveyor Indonesia mempertegas perannya sebagai Guardian of Assurance melalui inisiatif penguatan keamanan pangan dan dapur berkelanjutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya melalui program pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat lokal. Langkah ini diwujudkan dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia dalam penyelenggaraan pelatihan komprehensif bagi pelaku katering lokal, juru masak, dan asisten juru […]

  • Bupati Malra Sampaikan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025

    Bupati Malra Sampaikan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • visibility 215
    • 0Komentar

      LANGGUR.-DEMAL; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2026. Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun,menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. […]

expand_less