Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

Raih WTP Ke 10 Kali, Ini Pesan Bupati MTH

  • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
  • visibility 347
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON-DM : Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2024 kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ini menjadi kali ke 10 berturut-turut Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meraih  predikat tertinggi dalam audit laporan tersebut.

Dokomen hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tersebut telah diserahkan BPK-RI kepada Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hunubun dan Ketua DPRD Maluku Tenggara di gedung BPK-RI,Rabu 27 Mei 2025.

“ Opini (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa, mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan,” kata Ketua BPK-RI Hary Haryanto dalam sambutannya.

Menurutnya, ada dua pendekatan yang dilakukan auditor BPK dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah kabupaten. 

Para pemeriksa juga membutuhkan waktu 60 hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan. Untuk memastikan seluruh dokumen itu, kriteria yang digunakan yakni; Apakah Laporan Keuangan yang disusun sudah sesuai standar akuntansi pemerintah? Apakah sistem pengendali internal telah berjalan efekti? Apakah pemerintah mengikuti atuaran-aturan yang berlaku? Apakah pengungkapan laporan keuangan telah memadai. 

Hary Haryanto juga akui, selama pemeriksaan memang ada masalah-masalah yang ditemukan dalam laporan yang disajikan, akan tetapi menurut BPK tidak materil dan signifikan mempengaruhi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. 

“ Alhamdulillah untuk ke 10 kali berturut-turut mendapatkan WTP.  Namun kita harus bekerja lebih baik lagi, supaya hasilnya maksimal. Rekomendasi-rekomendasi itu harus dilakukan. Jika ada yang mau dikembalikan ke kas negara itu dilakukan segera,” kata Bupati  Kabupaten Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun usai mengikuti penyerahan laporan hasil pemeriksaan di Kantor BPK-RI Perwakilan Maluku.(*)

Tags
  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengukuhan Paskibraka Malra, Bupati Thaher: Kebanggaan untuk Bangsa

    Pengukuhan Paskibraka Malra, Bupati Thaher: Kebanggaan untuk Bangsa

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • visibility 358
    • 0Komentar

    LANGGUR-DM; Upaya membangun generasi emas Indonesia tahun 2045 tidak hanya menitikberatkan pada kecerdasan, tetapi juga pada pembentukan karakter. Hal itu ditegaskan dalam momentum pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun ini. Melalui proses pendidikan kedisiplinan dan latihan intensif selama satu bulan, para anggota Paskibraka diyakini telah ditempa menjadi pribadi yang berkarakter, tangguh, dan bertanggung jawab. […]

  • PAD Melonjak Saat Covid-19 Melanda, Ditangan Jais Ely, Saat Ini Dispar Cuma Sumbang 300 Juta

    PAD Melonjak Saat Covid-19 Melanda, Ditangan Jais Ely, Saat Ini Dispar Cuma Sumbang 300 Juta

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • visibility 381
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Pada tahun 2022, ditengah kebijakan Pemerintah Pusat untuk menutup semua tempat-tempat rekreasi dan memberlakukan kunjungan terbatas pada sarana parawisata sebagai mitigasi penyebaran Covid-19, Dinas Parawisata Provinsi Maluku mampu mengumpulkan 700 juta untuk PAD Maluku.  Kini setelah keadaan pulih, aktifitas masyarakat mulai normal seperti sedia kala, PAD asal Dinas Parawisata justeru anjlok.  Kinerja Jais […]

  • Senator Bisri Tekankan Semua Investasi Bermasalah di Maluku Harus Dihentikan

    Senator Bisri Tekankan Semua Investasi Bermasalah di Maluku Harus Dihentikan

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • visibility 930
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Menteri Lingkungan Hidup diminta menghentikan segala proses investasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan tanah adat di Maluku. Salah satunya PT. Waragonda Minerals Pratama yang merusak dan melanggar sasi adat. “Untuk kasus PT.Waragonda, salah satu rekomendasi Komite I, meminta Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan ijin operasinya,” hal ini disampaikan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) […]

  • Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • visibility 377
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia dari Kantor Pusat Kementerian Dalam […]

  • Kembali Raih WTP, Bupati :  Keberhasilan ini Merupakan Hasil Kerja Keras Bersama

    Kembali Raih WTP, Bupati : Keberhasilan ini Merupakan Hasil Kerja Keras Bersama

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • visibility 86
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara. Penyampaian ranperda tersebut dilakukan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang DPRD Maluku Tenggara, […]

  • Sosialisasi Program MBG Dorong Sinergi Pempus, Daerah dan Masyarakat

    Sosialisasi Program MBG Dorong Sinergi Pempus, Daerah dan Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • visibility 338
    • 0Komentar

    NAMLEA.-DEMAL ; Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menegaskan komitmen Komisi IX DPR RI dalam mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Kita ingin memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi yang berkelanjutan. Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi untuk masa […]

expand_less