Sabtu, 14 Nov 2026
light_mode

Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

  • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
  • visibility 452
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA-DM : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis.

Dalam rapat tersebut, Mendagri mengidentifikasi berbagai hambatan utama dalam penyerapan anggaran, salah satunya adalah kelambatan pengadaan barang dan jasa. “Akibatnya, lelangnya lambat, mungkin juga ada keraguan soal e-katalog, yang membuat realisasi belanja rendah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis melansir ANTARA.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 30 April 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Meski meningkat secara nominal dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (Rp212,46 triliun), persentasenya justru lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 16,32 persen.

Dia mengingatkan bahwa rendahnya belanja daerah akan berdampak langsung terhadap sektor swasta. “Swasta tidak akan bergerak kalau tidak distimulasi oleh belanja pemerintah,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, realisasi per April 2025 mencapai Rp292,75 triliun atau 21,88 persen, sedikit menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 22,89 persen. Menurutnya, pendapatan daerah yang rendah akan menghambat pelaksanaan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pemberian makanan bergizi, dan janji-janji politik kepala daerah.

“Program apa pun tidak akan bisa dipenuhi kalau uangnya tidak ada,” jelas Tito.

Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara belanja dan pendapatan agar tidak terjadi defisit besar. “Percuma punya uang banyak kalau tidak dibelanjakan, tapi jangan juga belanja lebih besar dari pendapatan tanpa perhitungan matang,” pungkas dia.

Rapat virtual tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, untuk membahas solusi atas berbagai kendala pengadaan dan pemetaan pertumbuhan ekonomi daerah. Turut hadir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajaran pimpinan tinggi madya Kemendagri.

Melalui koordinasi ini, Kemendagri berharap Pemda memiliki pemahaman menyeluruh dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat demi mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di daerah.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ternyata Kompol Soleman Korban Fitnah, Tak Terlibat Skandal Sianida Mardika

    Ternyata Kompol Soleman Korban Fitnah, Tak Terlibat Skandal Sianida Mardika

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • visibility 424
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Pengusaha Kota Ambon yang rukonya digrebek Ditreskrimsus Polda Maluku beberapa waktu lalu karena menyimpan Sianida membantah adanya “keterlibatan” Kompol Soleman dalam skandal pemerasan dan suap Sianida. “Beta sudah bantah keterangan Erik di BAP waktu pemeriksaan konfrotir. Dia sebut Hj Soleman, dia sebut nama-nama, paling banyak. Beta seng pernah ngomong (dengan Hj Soleman/Kompol Soleman),ia […]

  • Menuju Musda Demokrat Maluku: Mengapa Harus Hanubun?

    Menuju Musda Demokrat Maluku: Mengapa Harus Hanubun?

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • visibility 169
    • 0Komentar

    MUSYAWARAH Daerah Partai Demokrat Maluku yang segera digelar bukan sekadar agenda rutin organisasi. Di balik forum lima tahunan itu, ada pertanyaan penting yang sedang menunggu jawaban: siapa figur yang mampu membawa Demokrat Maluku memasuki babak baru dengan energi politik yang lebih kuat, solid, dan berorientasi pada kepentingan rakyat? Dari sejumlah nama yang mulai disebut-sebut dalam […]

  • Bantu Warga hingga ‘Nombok’, Tualeka Klarifikasi Soal Dana Aspirasi Rp30 Juta

    Bantu Warga hingga ‘Nombok’, Tualeka Klarifikasi Soal Dana Aspirasi Rp30 Juta

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • visibility 612
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Direktur PD Panca Karya, M. Rany Tualeka, meluruskan simpang siur kabar terkait kehadirannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah. Bukan soal kasus ‘besar’, kedatangannya justru untuk memberikan keterangan mengenai dana aspirasi senilai Rp30 juta yang diperjuangkannya saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Maluku Tengah. Tualeka menegaskan bahwa undangan dari jaksa tersebut merupakan prosedur […]

  • 5000 Mahasiswa UIN Amsa Tak Bisa Baca Al-Qur’an Dengan Baik

    5000 Mahasiswa UIN Amsa Tak Bisa Baca Al-Qur’an Dengan Baik

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • visibility 957
    • 0Komentar

    Akademisi Kritik Pedas Peran Kanwil Agama Maluku   AMBON.-DEMAL ; Pembangunan rohani bangsa di Maluku menunjukkan kecenderungan melemah sejak tahun 1999 sampa saat ini. Lemah pada aspek pengkaderan Imam Masjid, Lemah pada aspek pengkaderan Guru TPQ di Desa, dan lemah dari aspek pengkaderan Khatib (muballig). Pasca konflik berdarah roadmap pemahaman agama orang Maluku mulai bervariasi […]

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan HL-AV dimata Parpol Pengusung

    100 Hari Kerja Pemerintahan HL-AV dimata Parpol Pengusung

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • visibility 393
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Bertepatan dengan 1 Juni 2025, Pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath genap 100 hari kerja sejak dilantik Kamis,20 Februari 2025. Meski, tak menjadi acuan atau ukuran keberhasilan tatakelola pemerintahan dan pembangunan daerah, namun, 100 hari kerja telah menjadi mindset publik dalam menakar kebijakan propoor kepala pemerintahan daerah. Diawal, HL harus menjalani  pemerintahannya penuh tantangan dan ujian. […]

  • Soal Jalan Wokam, Bupati Aru : Itu Sudah Selesai, Kasus Ini Berbau Politik

    Soal Jalan Wokam, Bupati Aru : Itu Sudah Selesai, Kasus Ini Berbau Politik

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • visibility 583
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kadel angkat suara setelah diberitakan ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Wokam di Kecamatan Pula-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tahun anggaran 2018 senilai Rp36,7 miliar yang sedang dilidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Bupati menyebut kasus tersebut telah selesai proses hukumnya oleh lembaga adhyaksa itu di tahun […]

expand_less