Jejaring Kolaboratif KK Pulau Buano Terbentuk, Roberth Hutuely Ditunjuk Jadi Kordum

SERAM BAGIAN BARAT, DEMAL : Jejaring Kelompok Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi (KK) Per Pulau Buano resmi terbentuk. Peserta pertemuan lintas sektor sepakat menunjuk Roberth Hutuely sebagai Koordinator Umum (Kordum).

Sebagai kordum, Roberth bertugas mengoordinasikan tiga kelompok pengelolaan dari Desa Waesala, Buano Selatan, dan Soleh untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan KK Pulau Buano.

Roberth juga bertugas berkoordinasi dengan para dewan pengarah dari lintas sektor.

Jejaring tersebut terbentuk dalam rapat di Aula Pertemuan Yayasan SAHARI, Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (25/6/2026). Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja pada Jumat (26/6/2026).

Pengelolaan kolaboratif ini didukung melalui Program TFCCA yang dipimpin oleh konsorsium Yayasan SAHARI bersama CTC dan KIRANIS.

Kordum Jejaring Kelompok Pengelolaan Kolaboratif KK Pulau Buano, Roberth Hutuely menyambut baik inisiasi pembentukan jejaring oleh tiga lembaga nirlaba tersebut. Ia berharap tiga kelompok pengelola dapat memperkuat pengawasan sehingga praktik penangkapan ikan destruktif berkurang.

“Kita akan tetap konsisten melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi praktik penangkapan ikan dengan bom dan potas. Jika itu bisa dilakukan, kelestarian KK Pulau Buano akan terjaga,” ujar Roberth.

Menurutnya, laut lestari akan berdampak terhadap peningkatan nilai ekonomi nelayan.

Dampak lainnya jika ekosistem perairan terjaga, maka area penangkapan juga tak jauh sehingga pengeluaran membeli bahan bakar tidak membengkak.

“Kelompok kolaborasi akan konsisten menjaga kelestarian perairan KK Pulau dan perairan sekitar. Termasuk juga menerapkan konservasi berbasis kearifan lokal seperti sasi di Waesala dan Soleh,” ujarnya.

Roberth menjelaskan guna mencapai laut yang lestari dan berkelanjutan, pihaknya juga telah menyusun rencana kerja pengelolaan kolaboratif.

Pihak Yayasan SAHARI bersama CTC dan KIRANIS menjadi fasilitator dalam sesi tersebut. Direktur Program Yayasan SAHARI, Noni Tuharea, menjelaskan kelompok jejaring memiliki lima program prioritas.

Di antaranya pengawasan kawasan, pemetaan ekosistem, penguatan kapasitas, sosialisasi dan edukasi serta monitoring dan evaluasi.

“Ada lima program prioritas dan untuk detail kegiatan telah disusun secara bersama-sama oleh tiga kelompok jejaring. Program ini menjadi kerangka acuan kerja-kerja mereka ke depan,” imbuhnya.

Diketahui pembentukan jejaring kelompok ini dihadiri pihak Dinas DKP GP II Maluku, Dinas Perikanan Seram Bagian Barat (SBB), Sekcam Huamual Belakang, Kasat Polrairud Polres SBB, Kapolsek Waesala dan Danramil 1513-01/Piru dan jurnalis.

Pihak lintas sektor tersebut, kemudian didaulat menjadi dewan pengarah Jejaring Kelompok Pengelolaan Kolaboratif KK Pulau Buano.

Tugas dan peran mereka di antaranya, mengkoordinasi pemantau ekosistem terumbu karang, menyinkronkan program konservasi dengan kebijakan kabupaten, bimbingan teknis mengenai prosedur penangkapan serta pendekatan persuasif terhadap warga yang melanggara aturan.