SBT Mulai Terserang EL-Nino, Kolatlena Turunkan Tim BNPB Tanggulangi Dampak

BULA,-DEMAL ; Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, meninjau langsung dampak El Nino di Kabupaten Seram Bagian Timur. Peninjauan dilakukan bersama Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah 4 hari berada di Bula untuk melakukan verifikasi.

Dampak yang terjadi meliputi kemarau panjang, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga abrasi pantai.

“Dengan terjadinya dampak El Nino, kemarau panjang yang berakibat kepada krisis air bersih, lalu juga kebakaran hutan dan lahan, dan termasuk juga abrasi ya, karena kita langganan terhadap musim gelombang,” ujar Alimudin kepada wartawan usai rapat bersama Pemda SBT di kantor Bupati,Minggu (16/8/2026).

Alimudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah SBT telah mengusulkan dana siap pakai kepada BNPB dan pemerintah pusat untuk penanganan bencana tersebut.

“Sudah diusulkan dan kita sudah me-call up, komunikasi dengan Kepala Badan, dan karena itu beliau mengirim timnya, Pak Riswandi dan kawan-kawan yang sudah 4 hari berada di Kota Bula,” jelasnya.

Ia menyebut perhatian serius dari Kepala BNPB ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden. Tim BNPB telah melakukan survei dan verifikasi di beberapa titik di SBT.

“Ini untuk verifikasi lebih jauh langsung permohonan yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah, dan insya Allah akan bisa dieksekusi oleh BNPB,” kata Alimudin.

Alimudin menegaskan BNPB merespon cepat setiap usulan dari daerah selama disertai data yang akuntabel.

“Jadi, di BNPB itu akomodatif terhadap usulan dari semua daerah. Yang penting basisnya data, fakta, dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Nah, BNPB selalu respon,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kesungguhan BNPB yang tetap turun ke daerah terpencil di tengah padatnya agenda penanganan bencana nasional, seperti gempa di NTT.

“Hari ini mereka tiba di Bula, kabupaten yang jauh di Provinsi Maluku. Nah, karena itu menunjukkan keseluruhan dan kesungguhan,” ujarnya.

Kolatlena mencontohkan kesigapan BNPB saat penanganan dampak bencana non-alam di Maluku Tengah akibat konflik antar warga.

“Beberapa waktu yang lalu, kami juga bersama dengan Deputi Tiga ya, kita ke Maluku Tengah. Rumah-rumah warga yang hancur, dan selama berapa tahun ini mereka masih di tenda-tenda pengungsian. Nah, karena itu kita turun, dan sudah dieksekusi. Pembangunan rumah hunian sementara sudah dieksekusi pas kita datang,” pungkasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB, Rizwandi, mengatakan usulan dari Pemda SBT langsung direspon oleh Kepala BNPB.

“Kami sudah lihat dan padu padankan dengan proposal yang diberikan oleh pemerintah Seram Bagian Timur ini, memang nyata dampaknya terkait dengan kekeringan ini, dan kebakaran hutan dan lahan, dan abrasi,” ujar Rizwan.

Ia menegaskan, BNPB selalu akomodatif terhadap usulan daerah selama disertai data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Di BNPB itu akomodatif terhadap usulan dari semua daerah. Yang penting basisnya data, fakta, dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel,” tegasnya.

Rizwan menyebut hasil verifikasi ini akan segera dilaporkan dan dianalisis untuk ditindaklanjuti oleh Kepala BNPB.

“Insya Allah akan bisa dieksekusi oleh BNPB,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, BNPB juga mendorong kerjasama dengan seluruh stakeholder guna mitigasi dan pencegahan, terutama untuk penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur permanen.

Mengingat puncak kemarau diprediksi terjadi pada September 2026 berdasarkan analisa BMKG, Rizwan mengimbau masyarakat SBT untuk lebih bijak dalam penggunaan air.

“Saya mohon kepada masyarakat juga untuk lebih bijak dalam penggunaan air, lalu terkait lahan, tidak membakar sampah, tidak membuang puntung rokok sembarangan,” pungkasnya.(*)