Minggu, 16 Agu 2026
light_mode

Panca Karya Bantah Terjadi Pungli di Lintasan Hunimua-Waipirit

  • calendar_month Rab, 17 Jun 2026
  • visibility 119
  • comment 0 komentar

AMBON,-DEMAL ; Direktur PD.Panca Karya M.Rany Tualeka menegaskan jika tarif untuk tiket di tiap kelas yang dipatok PD.Panca Karya pada lintasan Hunimua-Waipirit sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Tidak ada pungutan liar atau biaya lain-lain untuk penumpang kelas ekonomi. Harga tiket itu sudah sesuai dengan peraturan, dan tiket dibeli melalui aplikasi online,” tegas Tualeka kepada wartawan di ruang kerjanya. Rabu 17 Juni 2026.

Lebih jauh Tualeka menjelaskan jika, tarif yang digunakan Panca Karya bahkan masih cukup murah, baik untuk kelas ekonomi, bisnis maupun VIP.

“Tarif kami masih sangat terjangkau dan memang sesuai dengan pasilitas yang kami sediakan untuk masing-masing penumpang di tiap kelas,” akuinya.

Adapun tarif tambahan itu hanya berlaku untuk pengguna yang menginginkan pasilitas tambahan, seperti penumpang yang sudah memiliki tiket ekonomi tapi mengingkan pasilitas bisnis. Ataupun dari bisnis ke pasilitas ekslusif (VIP).

“Memang ada biaya tambahan sebesar Rp6.500. Tapi itu berlaku bagi penumpang kelas ekonomi yang meninginkan pasilitas bisnis,” urainya.

Tualeka juga menyebut kebijakan ini hanya berlaku untuk lintasan Hunimua-Waipirit dan tidak berlaku di jalur komersil lain seperti Galala-Namlea maupun di jalur perintis lainnya.

“Jadi kenapa hanya di jalur Hunimua-Waiprit? Karena lintasan ini cukup padat bagi penumpang dan waktu yang singkat untuk ABK. Durasi pemesanan dan pemeriksaan tiket tidak lama cukup singkat. Hanya ada satu jam, 30 menit untuk bongkar dan 30 menit untuk angkut,” bebernya.

Untuk biaya tambahan ini model transkasi yang dipakai PD Panca Karya memang belum digital, dibayarkan secara langsung kepada petugas di atas kapal dan tercatat dalam pembukuan.

“Itu bukan pungli. Sebagaimana yang diviralkan,” ketusnya sembari menyentil unggahan salah satu pengguna media sosial yang menyebut kalau ada biaya tambahan bagi penumpang di kelas ekonomi.

“Memang kami akui jika ada kesalahan dalam percetakan, itu sebenarnya bukan suplesi. Kami sementara lagi upgrade sistemnya, ke depan transaksi untuk pasilitas tambahan di atas kapal ini akan online kita rencana menggunakan qris, bukan lagi manual,” tandasnya.(*)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Datangi Relawan Dan Serap Aspirasi Masyarakat Maluku Tengah

    Datangi Relawan Dan Serap Aspirasi Masyarakat Maluku Tengah

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Safari Ramadhan Senator Bisri di Maluku Tengah (Bag-I)   MASOHI.-DEMAL ; Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bisri As Shiddiq Latuconsina manfaatkan bulan suci ramadhan untuk menyambangi para konstituennya di Maluku Tengah dalam agenda penyerapan aspirasi di Provinsi Maluku tahun 2026. Dimulai dari Kota Masohi, Bisri As Shiddiq Latuconsina bertemu ratusan relawan di Ibu Kota […]

  • Anggota MPR-RI Gandeng Fatayat NU Maluku Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

    Anggota MPR-RI Gandeng Fatayat NU Maluku Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

    • calendar_month Sab, 17 Mei 2025
    • visibility 443
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terus mendorong dan membumikan rasa cinta tanah air melalui sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.  Kali ini sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan Anggota MPR-RI utusan DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina menggandeng Fatayat NU Maluku. Sabtu,17 Mei 2025. “ Sosialiasi empat pilar merupakan […]

  • Bawaslu dan IPW Teken MoU Konsolidasi Demokrasi

    Bawaslu dan IPW Teken MoU Konsolidasi Demokrasi

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
    • visibility 171
    • 0Komentar

    MASOHI,-DEMAL; Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Independent Public Watch (IPW), Rabu, 20 Mei 2026. Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Maluku Tengah dilakukan oleh Ketua Bawaslu Maluku Tengah, La Amisuri, S.PdI, bersama Direktur IPW Maluku Tengah, Dr. Sawal. Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan konsolidasi demokrasi pada masa […]

  • Matangkan RKPD 2027, Wabup: SDM Adalah Aset Terbesar Pembangunan

    Matangkan RKPD 2027, Wabup: SDM Adalah Aset Terbesar Pembangunan

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • visibility 237
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk matangkan arah pembangunan tahun 2027. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menegaskan forum konsultasi bertujuan membedah dan menyempurnakan rancangan awal RKPD secara teknokratis dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dokumen tersebut dipastikan tidak sekadar disusun […]

  • IAP Minta Pemkab SBT Evaluasi Ulang Penyusuan RTRW

    IAP Minta Pemkab SBT Evaluasi Ulang Penyusuan RTRW

    • calendar_month Jum, 20 Jun 2025
    • visibility 415
    • 0Komentar

    AMBON-DM ; Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Maluku menyoroti proses penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang belum mengedepankan prinsip partisipasi publik secara optimal.Wakil Ketua IAP Provinsi Maluku, Fiqran M. Yusuf, menjelaskan RTRW adalah ruh dari pembangunan suatu wilayah,harusnya itu disusun dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh.“RTRW bukan […]

  • Reses Bareng Aleg Provinsi Malut, Nurlina Komit Kawal Aspirasi Konstituennya 

    Reses Bareng Aleg Provinsi Malut, Nurlina Komit Kawal Aspirasi Konstituennya 

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • visibility 389
    • 0Komentar

    MALUT-DM : Dalam mengisi masa resesnya di tahun pertama masa sidang ke II, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu Wa Ode Nurlina menyambangi tiga kecamatan berbeda. Pertama di Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, dalam kunjungan ini Nurlina tidak sendiri, dia bersama salah satu anggota DPRD Maluku Utara asal Partai Keadilan […]

expand_less