Rabu, 17 Jun 2026
light_mode

Panca Karya Bantah Terjadi Pungli di Lintasan Hunimua-Waipirit

  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 6
  • comment 0 komentar

AMBON,-DEMAL ; Direktur PD.Panca Karya M.Rany Tualeka menegaskan jika tarif untuk tiket di tiap kelas yang dipatok PD.Panca Karya pada lintasan Hunimua-Waipirit sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Tidak ada pungutan liar atau biaya lain-lain untuk penumpang kelas ekonomi. Harga tiket itu sudah sesuai dengan peraturan, dan tiket dibeli melalui aplikasi online,” tegas Tualeka kepada wartawan di ruang kerjanya. Rabu 17 Juni 2026.

Lebih jauh Tualeka menjelaskan jika, tarif yang digunakan Panca Karya bahkan masih cukup murah, baik untuk kelas ekonomi, bisnis maupun VIP.

“Tarif kami masih sangat terjangkau dan memang sesuai dengan pasilitas yang kami sediakan untuk masing-masing penumpang di tiap kelas,” akuinya.

Adapun tarif tambahan itu hanya berlaku untuk pengguna yang menginginkan pasilitas tambahan, seperti penumpang yang sudah memiliki tiket ekonomi tapi mengingkan pasilitas bisnis. Ataupun dari bisnis ke pasilitas ekslusif (VIP).

“Memang ada biaya tambahan sebesar Rp6.500. Tapi itu berlaku bagi penumpang kelas ekonomi yang meninginkan pasilitas bisnis,” urainya.

Tualeka juga menyebut kebijakan ini hanya berlaku untuk lintasan Hunimua-Waipirit dan tidak berlaku di jalur komersil lain seperti Galala-Namlea maupun di jalur perintis lainnya.

“Jadi kenapa hanya di jalur Hunimua-Waiprit? Karena lintasan ini cukup padat bagi penumpang dan waktu yang singkat untuk ABK. Durasi pemesanan dan pemeriksaan tiket tidak lama cukup singkat. Hanya ada satu jam, 30 menit untuk bongkar dan 30 menit untuk angkut,” bebernya.

Untuk biaya tambahan ini model transkasi yang dipakai PD Panca Karya memang belum digital, dibayarkan secara langsung kepada petugas di atas kapal dan tercatat dalam pembukuan.

“Itu bukan pungli. Sebagaimana yang diviralkan,” ketusnya sembari menyentil unggahan salah satu pengguna media sosial yang menyebut kalau ada biaya tambahan bagi penumpang di kelas ekonomi.

“Memang kami akui jika ada kesalahan dalam percetakan, itu sebenarnya bukan suplesi. Kami sementara lagi upgrade sistemnya, ke depan transaksi untuk pasilitas tambahan di atas kapal ini akan online kita rencana menggunakan qris, bukan lagi manual,” tandasnya.(*)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Daftar Balon Ketua DPD, Letsoin : Bukan Untuk Bersaing, Tapi Besarkan Partai di Maluku

    Daftar Balon Ketua DPD, Letsoin : Bukan Untuk Bersaing, Tapi Besarkan Partai di Maluku

    • calendar_month Kam, 17 Jul 2025
    • visibility 567
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Soleman Letsoin resmi mengambil formulir pendaftaran kandidat ketua DPD Hanura Maluku, Selasa 17 Juli 2025. “Ini baru tahapan pengambilan formulir  pendaftaran, Senin nanti tahapan pengembalian formulir,” ujar Letsoin kepada awak media. Bagi internal Hanura Maluku, nama Soleman Letsoin bukan politisi baru, karir politiknya justreru dimulai […]

  • Jika Bahlil Keluar Dari Kabinet, Munaslub Golkar Bukan Hal Sulit

    Jika Bahlil Keluar Dari Kabinet, Munaslub Golkar Bukan Hal Sulit

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • visibility 261
    • 0Komentar

    JAKARTA.- DEMAL ; Kursi kosong yang ditinggal Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono usai dipilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia  menjadi pintu masuk bagi Presiden untuk merombak kabinet. Partai politik pun mulai gusar. “Kalau misalnya terjadi evaluasi, kemudian penilaian kinerja terhadap kader-kader yang kami kirim, ya kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum […]

  • Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Angkat 183 PPPK Paruh Waktu

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Angkat 183 PPPK Paruh Waktu

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • visibility 91
    • 0Komentar

      DOBO,-DEMAL; Sebanyak 183 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Penyerahan SK sekaligus pengambilan sumpah/janji Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut berlangsung di Lantai II Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Aru, Selasa 10 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung […]

  • Presiden diminta Setujui Usulan DOB Dari Maluku Sebagai Kado HUT RI Ke-80

    Presiden diminta Setujui Usulan DOB Dari Maluku Sebagai Kado HUT RI Ke-80

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • visibility 821
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, meminta Presiden Prabowo Subianto menyetujui sejumlah usulan pemekaran Daerah Pemekaran Baru (DOB) sebagai kado HUT Ke 80 bagi masyatakat Maluku yang mendiami kawasan 3T (terluar,terdepan,tertinggal).

  • Pemkab Aru Komitmen Percepat Turunkan Angka Stunting

    Pemkab Aru Komitmen Percepat Turunkan Angka Stunting

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • visibility 125
    • 0Komentar

    DOBO.-DEMAL; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, terus memperkuat langkah untuk percepatan penurunan stunting dengan menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) dan BKKBN Provinsi Maluku. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan intervensi gizi yang berlangsung di Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Selasa 3 Maret 2026. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kualitas gizi bagi […]

  • Soal Konflik Sosial, Bupati : Saya Tidak Ingin Ada Satu Pun Warga Kita Yang Kelaparan

    Soal Konflik Sosial, Bupati : Saya Tidak Ingin Ada Satu Pun Warga Kita Yang Kelaparan

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • visibility 158
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL; Konflik sosial antara warga Desa Longgar dan Desa Apara di Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aru. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, bersama jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) langsung turun melihat dan memastikan kondisi keamanan dan kemanusiaan di lapangan. “Melihat kondisi di lapangan, saya tidak […]

expand_less