Matangkan RKPD 2027, Wabup: SDM Adalah Aset Terbesar Pembangunan

LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk matangkan arah pembangunan tahun 2027.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menegaskan forum konsultasi bertujuan membedah dan menyempurnakan rancangan awal RKPD secara teknokratis dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen tersebut dipastikan tidak sekadar disusun secara administratif, tetapi berbasis data akurat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta logika teknis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

RKPD kata Waup harus menjadi jawaban nyata atas dinamika dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen formalitas tahunan.

“Forum ini juga menjadi ruang demokrasi yang mempertemukan aspirasi publik dengan kebijakan pemerintah agar arah pembangunan benar-benar selaras dengan harapan masyarakat,” ungkap Wapub dalam sambutannya di acara yang berlangsung Senin 23 Februari 2026.

“RKPD 2027 yang kita bahas hari ini merupakan jembatan krusial yang menghubungkan visi jangka menengah daerah dengan langkah-langkah konkret dalam satu tahun ke depan,” tegasnya.

Rahantoknam menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pembangunan 2027. Fokus diarahkan pada penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk percepatan penanganan stunting serta pemerataan layanan hingga desa dan wilayah kepulauan.

Ia menekankan bahwa manusia merupakan aset terbesar pembangunan. Tanpa SDM yang berkualitas, kemajuan infrastruktur dan ekonomi tidak akan bermakna.

Pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap anak di Maluku Tenggara, dari kota hingga desa, dari pesisir sampai pulau-pulau seperti Kei Besar, Tanimbar Kei, Ur Pulau, dan Warbal, memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Peningkatan literasi, kualitas tenaga pendidik, lingkungan belajar yang layak, serta solusi atas kendala ekonomi keluarga menjadi perhatian utama demi mewujudkan pembangunan yang adil dan seimbang.

Tingkat kemiskinan di Maluku Tenggara saat ini berada di kisaran 21,16 persen. Pemerintah daerah menilai penurunannya belum signifikan, sehingga program ke depan harus lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, penanganan pengangguran dan perluasan lapangan kerja juga menjadi fokus melalui pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Potensi sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata disebut sebagai penggerak utama ekonomi daerah, disertai kemudahan perizinan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.

Fokus lainnya adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, perangkat daerah diminta selektif dalam mengusulkan program agar setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata.

Rahantoknam juga menyoroti tren inflasi 2025 yang menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi. Menurutnya, kenaikan harga komoditas harus dianalisis agar benar-benar memberi manfaat bagi petani dan nelayan, bukan hanya di tingkat perantara.

Selain aspek teknokratis dan politis, ia menekankan pentingnya aspek psikologis dalam pembangunan, yakni niat tulus dan kerja keras aparatur sipil negara.

“Jangan sampai rencana sudah bagus, tetapi eksekusinya lemah. Dibutuhkan komitmen dan kerja keras bersama,” ujarnya.(*)