Reses Bareng Aleg Provinsi Malut, Nurlina Komit Kawal Aspirasi Konstituennya 

MALUT-DM : Dalam mengisi masa resesnya di tahun pertama masa sidang ke II, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu Wa Ode Nurlina menyambangi tiga kecamatan berbeda.

Pertama di Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, dalam kunjungan ini Nurlina tidak sendiri, dia bersama salah satu anggota DPRD Maluku Utara asal Partai Keadilan Sekahteta (PKS) H.La Putu, SH. 

Keduanya bertatap  muka dengan puluhan warga setempat. Pada tanggal 9 Mei 2025. 

Dalam kesempatan itu, warga menuntut sejumlah hal yang sedianya bisa dijembatai Nurlina maupun La Putu.

Seperti, renovasi jembatan penghubung Desa Bapenu ke beberapa desa lainnya. (Jembatan gantung kayu merah-putih perbatasan Bapenu dan Desa Kilo).

Warga juga meminta  adanya informasi terbuka dari pihak Dinas Pendidikan untuk penyuluhan/sosialisasi terkait kuota yang disampaikan pemerintah untuk anak sekolah SD & SMP. 

Para pengurus PKK juga meminya adanya fasilitas yang menunjang Ibu-Ibu PKK di Desa seperti peralatan alat masak yang nantinya akan digunakan saat ada acara nikah atau dikedukaan.

Dikarenakan kondisi desa yang berhadapan dengan laut lepas dan sering terjadinya banjir rob,  mereka meminta supaya dibangun pemecah ombak di area SMP& SMA. Yang masing-masing berukuran 100 Meter.

Selain itu, perlu adanya pengawalan di DPRD di Komisi yang bermitra dengan Dinas PUPR, untuk menindaklanjuti ganti rugi lahan sejak 2022 di lokasi Desa Ngoli. Ada sekitar delapan orang yang terdampak.

Pemerintah juga perlu membangun  TPA di Drsa Bapenu dan Desa Tumpana dan memungkinkan desa-desa lainnya yang tidak ada fasilitas TPA.

“ Yang menjadi kewenangan Provinsi akan dikawal oleh Bapak H. La Putu, kemudian yang jadi kewenangan kabupaten akan saya perjuangkan,” kata Nurlina di sela kesempatan itu. 

Kedua, anggota PKS  itu kemudian melanjutkan resesnya di Desa Pancuran, Kecamatan Taliabu Barat pada tanggal 27 Mei 2025. 

Tuntutan mereka tak beda jauh, masih seputar pendidikan, dan infrastruktur jalan. Seperti, Pembangunan jalan setapak. Pembangunan fasilitas lampu jalan (tenaga surya).

” Tuntutan lainnya, Komisi II DPRD juga perlu berkolaborasi dengan dinas Pendidikan untuk pembinaan guru-guru SD, SMP dan SMK agar para pendidik disesuaikan dengan standar mutu pelayanan yang efektif. Dikarenakan guru-guru yang ditempatkan kedinasannya di sekolah desa Pancuran sangat tidak memenuhi standar pelayanan, guru hanya datang setelah jam mengajar selesai,” ungkap Nurlina. 

Warga juga merasa resah dengan tindakan Kepala Sekolah SMK setempat yang tidak fokus mengembangkan sekolah tersebut.  Sehingga meresahkan orang tua. 

“ Seharusnya SMK Fokus pada perikanan dan sejenisnya. Kepsek tidak bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan program yang sesuai,” kutip Nurlina. 

Parahnya lagi para guru di kecamatan ini juga mengeluhkan pembayaran Dacil (dana khusus) untuk para guru dan pengambilan ijasah yang masih dipungut biaya.  Perbaikan Fasilitas perumahan guru yang meliputi mesin air dan tenaga surga. Pergantiaan kepala sekolah SMP dan SMK serta penambahan Guru. Pergantian kepala Desa Pancuran. Perlu adanya Pustu.

Permintaan penambahan kampung di desa Dufo. Perlu adanya tindak lanjut dan pengawasan DPRD Komisi I terkait BLT yang belum terbayarkan terutama di Desa Pancuran. Perlu adanya bantuan dari Dinas dan Bantuan Pokir DPRD meliputi: Alat mesin rumput, Pupuk, obat bibit.

Mendengar aspirasi ini, Nurlina berjanji akan mengawal dan berupaya menjebatani realisasinya. 

Sementara dalam resesnya di Kecamatan Taliabu Timur Selatan tepatnya di Desa Wai Kadai, Nurlina membagi aspirasi yang disampaikan kepadanya dalam beberapa bidang. 

Pertama  Bidang Pendidikan. Dimana sejumlah sekolah dasar masih kekurangan tenaga guru. 

Pada tingkat SMP Guru Matematika dan Guru Bahasa Inggris juga belum memadai. Perlu ada penamabahan.  Dacil Yang Tak Terbayar. Ada juga keinginan untuk beberapa sekolah perlu ada pergantian Kepala Sekolah baik di SD maupun SMP. Termasuk Sistem Pendidikan Yang Belum Memumpuni.

Pada  Bidang Pertanian, petani kelapa (Kopra) meminta pemerintah untuk dapat membantu menyediakan obat untuk mengusir hama kelapa.  Mereka juga meminta adanya bantuan Mesin pemotong rumput. 

Keduanya sangat dibutuhkan para petani. Kesediaan obat hama dan mesin pemotong rumput erat kaitannya dengan peningkatan produksi petani dan nilai tamba ekonomi petani. 

Bidang UMKM yakni Pelatihan Anak Muda untuk perbengkelan mesin. Banyak sekali bengkel-bengkel yang secara mandiri dikelola anak-anak muda yang belajar secara otodidak. 

Jika kemampuan mereka terua dikuatkan dengan pelatihan maka akan sangat membantu anak-anak muda dimaksud dalam mengelolah usaha mereka. 

Sebagai tambahan, masyarakat juga menginginkan ketersediaan Gedung Pustu dan ketersediaan obatan-obatan dan tenaga kesehatan. 

Selain itu, kepala desa juga perlu diganti dan pembangunan kantor desa yang represetatif. Soal anggaran pembangunan disesuaikan dengan alokasi yang tersedia.

Masalah jalan beraspal, dan jaringan telekomunikasi serta kelistrikan juga menjadi kebutuhan warga yang selama ini dikeluhkan.

“ Apapun yang dituntut akan kami upayakan untuk direalisasikan,” kata Nurlina dalam pesan pendeknya kepada redaksi yang menambahkan, problem mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini yakni soao efesiensi, meski demikian  apa yang telah disampaikan itu akan tetap diperjuangkannya. (*)

Laporan : Abd Karim