Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

Pemkab Malra Salurkan 9.922 Ton CPP, Satu KK Dijatahi 20 KG

  • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
  • visibility 294
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LANGGUR-DM ; Sebanyak 9.922 ton beras yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sukses dibagikan kepada warga penerima di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
Program bantuan pangan ini, adalah wujud nyata komitmen pemerintah hadir di tengah rakyat. Namun, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan desa yang berkelanjutan.

“Setiap keluarga akan menerima 20 kilogram beras. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh tingginya harga bahan pokok,” kata Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, saat melaunching penyaluran CPP melalui Bantuan Pangan Beras Tahun 2025 yang digelar di Balai Ohoi Namar pada Jumat, 18 Juli 2025.

Prosesi lauching, dihadiri Kepala Kancab Bulog Langgur Irfan La Dzinga, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Sosial, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, serta Camat Manyeuw juga tiga kepala dan PJ Ohoi Namar, Lairngangas, dan Selayar.

Dalam sambutannya, Wabup mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendapat 9.922 ton beras dari CPP. Beras tersebut akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di 11 kecamatan, termasuk Ohoi Namar yang menjadi lokasi penyaluran perdana.

“Katong di daerah ini tidak punya produksi beras. Jadi harus ambil dari luar. Itu yang bikin harga naik terus,” ungkapnya.

Wabup juga menegaskan pentingnya mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti sagu, enbal, petatas, ubi, dan singkong. Pangan-pangan tersebut tak boleh dilupakan.

“Justru itu yang harus kita angkat agar tidak terlalu tergantung dari luar,” pintanya.

“Kalau cabai mahal, kenapa tidak kita tanam sendiri? Lahan ada, cuaca sudah mulai bersahabat. Sekarang saatnya kita kembali ke kebun,” ujarnya untuk memotivasi warga masyarakat penerima manfaat.

Wabup juga mengingatkan, bantuan pemerintah hanyalah solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, ketahanan pangan harus dibangun dari bawah melalui peran aktif masyarakat.

Menurutnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jangan terus bergantung pada bantuan.

“Mari bangun budaya produktif dan mandiri,”

Salah satu penerima bantuan, Alowisia Maturbongs, mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah.

“Bantuan ini sangat membantu kami, terutama di saat harga-harga lagi naik seperti sekarang,” sebutnya.(*)

Editor : Abd Karim

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    Mendagri Dorong Percepatan Tealisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • visibility 378
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia dari Kantor Pusat Kementerian Dalam […]

  • Pekan Depan Menag Serahkan SK UIN A.M Sangadji

    Pekan Depan Menag Serahkan SK UIN A.M Sangadji

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • visibility 503
    • 0Komentar

    AMBON – DM : Presiden akhirnya meneken Keputusan peralihan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) AM. Sangadji.  Surat keputusan akan diserahkan ke kepada Rektor IAIN Ambon, Dr. Abidin Wakano pada Senin,26 Mei 2025. “ Ia surat itu benar, sedang ada persiapan,” kata Wakil Rektor III IAIN Ambon, Abu Bakar […]

  • Gubernur Bertemu OKP Islam, Risman : Kami Harap Polisi Profesional Usut Dugaan Penistaan

    Gubernur Bertemu OKP Islam, Risman : Kami Harap Polisi Profesional Usut Dugaan Penistaan

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • visibility 759
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Koordinator Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku, Risman Soulissa menegaskan pihaknya tak akan mencabut laporan polisi meski telah bertemu dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Selasa,29 Juli 2025. “ Di hadapan bapak Gubernur saya juga mengatakan agar Polisi profesional mengambil langkah-langkah hukum,” kata Risman Soulissa. Risman menegaskan, pihaknya tidak ada menarik laporan yang […]

  • Rovik di Jambore Maluku: Jaga Alam atau Siap Terima Bencana

    Rovik di Jambore Maluku: Jaga Alam atau Siap Terima Bencana

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • visibility 674
    • 0Komentar

      AMBON-DM : Anggota DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin, mengapresiasi dan beri dukungan penuh terhadap pelaksanaan Jambore Pencinta Alam ke-27 se-Maluku yang digelar di Kampus Universitas Darussalam (Unidar) Ambon. Kampus tersebut memiliki makna khusus bagi Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Maluku itu karena pernah menjadi tempatnya menimba ilmu. Rovik menyebut Jambore […]

  • Tangkap Distributor B3 Cara Jitu Hentikan PETI di Gunung Botak

    Tangkap Distributor B3 Cara Jitu Hentikan PETI di Gunung Botak

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • visibility 515
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sangat muda dihentikan, jika kemudian jalur pasok B3 baik itu mercury maupun sianida diputus, para pelakunya ditangkap dan diadili. “ B3 yang kendalikan aktifitas penambangan, tanpa B3 material emas yang dikeruk penambang tak bernilai, ini diberantas lebih dulu baru bicara pengosongan atau penertiban dan lain sebagainya,” demikian […]

  • Senator Bisri Ungkap Sisi Lemah Masyarakat Hukum Adat di Maluku

    Senator Bisri Ungkap Sisi Lemah Masyarakat Hukum Adat di Maluku

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • visibility 436
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Secara normatif, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya oleh negara melalui Undang-undang. Akan tetapi banyak sekali hak-hak masyarakat adat, utamanya di Maluku yang dirampas.  Hal ini terjadi karena ada problmen mendasar ditingkat paling bawah yang seyogyanya perlu disusun dan dilegalkan sebagai sebuah prodak hukum sah ditingkat pemerintahan negeri. “ Hampir semua peraturan negeri yang […]

expand_less