Kamis, 23 Apr 2026
light_mode

Tangkap Distributor B3 Cara Jitu Hentikan PETI di Gunung Botak

  • calendar_month Sel, 15 Jul 2025
  • visibility 401
  • comment 0 komentar

AMBON-DM : Aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sangat muda dihentikan, jika kemudian jalur pasok B3 baik itu mercury maupun sianida diputus, para pelakunya ditangkap dan diadili.

“ B3 yang kendalikan aktifitas penambangan, tanpa B3 material emas yang dikeruk penambang tak bernilai, ini diberantas lebih dulu baru bicara pengosongan atau penertiban dan lain sebagainya,” demikian pernyataan Ketua Rumah Anti Korupsi Maluku (RUMI) Fadel Rumakat. Rabu,9 Juli 2025.

Fadel mengatakan, sejauh ini sudah banyak kebijakan negara yang dikeluarkan pemerintah agar kawasan Gunung Botak bersih dari PETI,  tapi tidak berarti apa-apa, setelah penertiban, kemudian pengosongan, aktivitas PETI tetap berjalan secara senyap dan terus berlanjut hingga kembali marak.

“ Sekelas Presiden RI  Bapak Jokowi bahkan sudah mengintruksikan Gunung Botak di tutup, Gubernur Said Assagaf sudah melakukan normalisasi, berapa Kapolda yang telah berganti tapi Gunung Botak tetap tak tertangani,” singgung Fadel.

Menurut Fadel, muara dari kompleksitas penutupan aktivitas PETI di Gunung Botak bukan pada sehebat apapun kebijakan pemerintah, tapi selama jalur pasok B3 tidak dihentikan, para pelaku bisnis terlarang itu diadili, masyarakat akan tetap menanbang, baik secara ilegal maupun legal.

B3 kata Fadel, punya daya rusak besar, dan ini disetujui semua ahli lingkungan, B3 juga setali tiga uang dengan penambangan emas. Jika B3 tidak ada dengan sendirinya PETI kewalahan untuk mengurai material yang mereka dapatkan. 

“ Jika bahan-bahan kimia ini tidak ada, material emas tak bisa berguna, jika tidak berguna, uang tak berarti apa-apa. Dengan sendirinya PETI akan berhenti beraktivitas. Sebaliknya selama B3 muda didapatkan, penambangan tetap berjalan,” ujarnya. 

Sebagaimana yang santer dibicarakan, satu nama yang banyak dibicarakan dengan bisnis B3 di Pulau Buru  adalah sosok Pitoyo. 

Fadel mengaku heran, sampai saat ini sosok dimaksud belum juga disentuh oleh aparat penegak hukum. Padahal namanya bukan lagi asing ditelinga warga Pulau Buru.

“ Terpenting dari itu, APH kita harus bersih dulu, Kapolda dan Pangdam harus dapat memastikan seluruh personilnya tidak terlibat dan atau membackup bisnis haram ini,” tegasnya.(*)

Editor : Abd Karim 

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
    • visibility 411
    • 0Komentar

      JAKARTA.- DEMAL ; Kolaborasi dua senator asal Maluku Bisri As Shiddiq Latuconsina dan Novita Anakota untuk menggolkan ulang Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Kepulauan di Parlemen Senayan menarik perhatian Presiden Prabowo. Bisri merupakan wakil dari Provinsi Maluku di Komite I DPD-RI, yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah serta masalah politik, hukum dan […]

  • Pengurus Partai Hanura Malteng Bakal Polisikan Sulaiman Opier

    Pengurus Partai Hanura Malteng Bakal Polisikan Sulaiman Opier

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • visibility 295
    • 0Komentar

    MALTENG-DM ; Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hanura Maluku Tengah, Sulaiman Opier akan dilaporkan ke Polres setempat terkair dugaan tindakan pemalsuan dokumen sebagaimana yang diatur pada Pasal 263 KUHP. Dalam keterangan press yang diterima redaksi, Sulaiman Opier selaku Ketua DPC Hanura Malteng, dan Willyam R Lomo, ST sebagai anggota DPRD Maluku Tengah di duga […]

  • 100 Hari Kerja Pemerintahan HL-AV dimata Parpol Pengusung

    100 Hari Kerja Pemerintahan HL-AV dimata Parpol Pengusung

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • visibility 256
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Bertepatan dengan 1 Juni 2025, Pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath genap 100 hari kerja sejak dilantik Kamis,20 Februari 2025. Meski, tak menjadi acuan atau ukuran keberhasilan tatakelola pemerintahan dan pembangunan daerah, namun, 100 hari kerja telah menjadi mindset publik dalam menakar kebijakan propoor kepala pemerintahan daerah. Diawal, HL harus menjalani  pemerintahannya penuh tantangan dan ujian. […]

  • KNPI KABUPATEN SBB photo_camera 6

    KNPI KABUPATEN SBB

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • visibility 276
    • 0Komentar
  • Rencana Hutang Baru, Senator Bisri Minta Gubernur-DPRD Tak Gegabah

    Rencana Hutang Baru, Senator Bisri Minta Gubernur-DPRD Tak Gegabah

    • calendar_month Jum, 21 Nov 2025
    • visibility 255
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Gubernur Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku diminta tidak gegabah untuk melanjutkan hutang baru guna mendongrak pembangunan di Maluku tahun depan. “Pak Gubernur dan juga DPRD Maluku jangan gegabah berhutang atau menambah pinjaman lagi. Meski itu bukan sesuatu yang haram,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Maluku Bisri […]

  • KPR FLPP Solusi Rumah Murah Bagi ASN di Malra

    KPR FLPP Solusi Rumah Murah Bagi ASN di Malra

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • visibility 176
    • 0Komentar

    PEMERINTAH Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ambon untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). “Program ini bukan hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga bagian dari peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi ASN,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris […]

expand_less