Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

KPR FLPP Solusi Rumah Murah Bagi ASN di Malra

  • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
  • visibility 289
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PEMERINTAH Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ambon untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

“Program ini bukan hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga bagian dari peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi ASN,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Malra, Bernardus Rettob di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu 24 September 2025.

Ia menegaskan bahwa akses kepemilikan rumah yang terjangkau masih menjadi tantangan utama, khususnya bagi ASN muda. KPR FLPP hadir sebagai solusi melalui skema subsidi bunga untuk meringankan beban pembiayaan.

Rettob juga mengajak seluruh ASN untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan aktif berdiskusi bersama narasumber dari BTN, serta menyambut program ini sebagai momentum percepatan pemenuhan hunian layak.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Malra, Afan Bachri Ifat, menyampaikan bahwa program KPR FLPP yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP) menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk ASN di daerah.

“Perumahan layak adalah hak dasar, dan salah satu pilar penting kesejahteraan ASN. Pemkab Malra mendukung penuh program ini,” tegas Afan.

Ia mengakui bahwa masih banyak ASN, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil, belum memiliki hunian akibat keterbatasan informasi dan akses terhadap pembiayaan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Malra berkomitmen mendukung melalui: Percepatan proses perizinan. Penyediaan lahan untuk pembangunan. Mendorong kemitraan dengan pengembang lokal dan BTN.
“KPR FLPP adalah wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah daerah. Mari kita sukseskan program ini bersama-sama,” pungkasnya.(*)

Editor : Abd Karim/Dekritmaluku.com/Langgur

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lantik 87 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Ingatkan Loyalitas dan Integritas

    Lantik 87 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Ingatkan Loyalitas dan Integritas

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • visibility 228
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL ; Sebanyak 87 pejabat Eselon III dan IV dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dilantik dan di ambil sumpah. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel saat melantik menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan. “Pelantikan dan pengambilan sumpah ini merupakan suatu tanggung jawab besar bagi […]

  • Nobar Pildun di Langgur tidak Sekadar Hiburan, UMKM Ikut Dilibatkan

    Nobar Pildun di Langgur tidak Sekadar Hiburan, UMKM Ikut Dilibatkan

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • visibility 99
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memanfaatkan aktivitas nonton bareng Piala Dunia 2026 tak hanya sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga dikelolah untuk penggerak ekonomi lokal mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memperluas promosi produk lokal, serta memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di daerah. Untuk memantapkan program ini, langkah persiapan dibahas secara serius dalam […]

  • Senator Bisri Tekankan Semua Investasi Bermasalah di Maluku Harus Dihentikan

    Senator Bisri Tekankan Semua Investasi Bermasalah di Maluku Harus Dihentikan

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • visibility 929
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Menteri Lingkungan Hidup diminta menghentikan segala proses investasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan tanah adat di Maluku. Salah satunya PT. Waragonda Minerals Pratama yang merusak dan melanggar sasi adat. “Untuk kasus PT.Waragonda, salah satu rekomendasi Komite I, meminta Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan ijin operasinya,” hal ini disampaikan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) […]

  • Bupati Tinjau Program MBG di SMP Unggulan Ohoijang Pastikan Berjalan Baik

    Bupati Tinjau Program MBG di SMP Unggulan Ohoijang Pastikan Berjalan Baik

    • calendar_month Sabtu, 30 Mei 2026
    • visibility 90
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik di SMP Negeri Unggulan Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Jumat 29 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, Thaher meninjau kualitas makanan, kebersihan tempat penyajian, serta kandungan gizi yang diberikan kepada peserta didik. Menurut dia, Program MBG berperan penting dalam […]

  • Jamin Keamanan Pangan Ramadan, Pemkab Malteng dan BPOM Gelar Sidak Pasar

    Jamin Keamanan Pangan Ramadan, Pemkab Malteng dan BPOM Gelar Sidak Pasar

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • visibility 168
    • 0Komentar

      MALUKU TENGAH,-DEMAL ; Guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi pangan. Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, memimpin langsung jalannya sidak yang menyasar pasar tradisional, pasar modern, sentra […]

  • Terbukti Curang Dalam Seleksi, Bupati Bakal Beri Sanksi Tegas Bagi Pelanggar

    Terbukti Curang Dalam Seleksi, Bupati Bakal Beri Sanksi Tegas Bagi Pelanggar

    • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
    • visibility 270
    • 0Komentar

    LANGGUR-DM: Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hanubun menegaskan tidak akan segan mencoret nama-nama yang terbukti curang saat proses seleksi dari daftar kepegawaian.  “Kalau nanti saya menemukan, saya buat tim khusus, bukan hanya dari ASN, tapi juga melibatkan pihak luar. Mulai besok saya umumkan siapa yang membuat kesalahan itu. Saya kasih waktu sampai Rabu untuk melapor. Kalau […]

expand_less