Rencana Hutang Baru, Senator Bisri Minta Gubernur-DPRD Tak Gegabah

AMBON.-DEMAL ; Gubernur Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku diminta tidak gegabah untuk melanjutkan hutang baru guna mendongrak pembangunan di Maluku tahun depan.

“Pak Gubernur dan juga DPRD Maluku jangan gegabah berhutang atau menambah pinjaman lagi. Meski itu bukan sesuatu yang haram,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Maluku Bisri As Shiddiq Latuconsina. Jumat, 21 November 2025.

Bisri menekankan, pinjaman atau hutang merupakan opsi terakhhir dalam perencanaan pembangunan,akan tetapi pandangan tentang berhutang harusnya dihindari.

“Hutang itu opsi terakhir,tapi baikanya dihindari, jangan deh kita berhutang  hutang yang akan  membebani daerah di masa akan datang. Saat ini yang harus menjadi perhatian kita bersama yakni persoalan lapangan pekerjaan yang masih sempit, ini harus dibicarakan. Memudahkan dan meningkatkan investasi, serta masalah kesejahteraan para tenaga honorer ASN yang perlu ditingkatkan. Kita jangan berpikir untuk meminjam, atau berhutang,” urainya.

Menurut Bisri, masih banyak opsi  untuk mendongrak anggaran pembangunan sembari meringankan beban APBD Maluku ditengah pengurangan biaya transfer. Diantaranya menggenjot PAD dari sektor jasa yang sejauh ini belum tergarap dengan baik, juga usaha-usaha lain serta menggenjot pendapatan BUMD.

Tapi jika Gubernur Maluku tetap kukuh untuk melanjutkan hutang dengan nilai yang lebih tinggi, maka seluruh pemangku kepentingan di Maluku perlu duduk bersama mendiskusikan rencana tersebut.

” Masyarakat Maluku perlu tau. Kita punya banyak ekonom yang bisa diajak berpikir, panggil dan undang para akademisi, para pakar kita, stackholder terkait duduk dalam satu forum, lalu diskusikan apakah perlu ataukah tidak perlu lagi kita berhutang. Jika berhutang, bagaimana skema pemanfaatan dan pengembaliannya, mesti diracang dengan jelas, terarah, terukur. Pemerintah Provinsi harus mendengar masukan, tak boleh gegabah. Jangan seperti yang sudah-sudah. Kan itu (hutang) untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat,” sarannya.

Berkaca dari pinjaman Rp700 miliar yang “gagal” mendongrak pertumbuhan ekonomi , hutang yang direncanakan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa juga berpotensi membebani daerah di kemudian hari kalau pemanfaataannya tidak tepat sasaran, apalagi hanya untuk membiayai proyek infrastuktur.

“Dari pinjaman Rp700 miliar saja, kondisi ekonomi kita di Maluku sekarang tidak alami kemajuan siginifikan, sebab banyak uang daerah dipakai untuk melunasi hutang yang sampai sekarang pun belum lunas. Nah, jika kita berhutang lagi dengan nilai Rp1,7 Triliun dan tanpa kalkulasi yang cermat, pengembaliannya seperti apa, saya kuatir daerah kita akan kolaps di tahun-tahun ke depan,” pungkasnya. (*)

Editor : Abd Karim