100 Hari Kerja Pemerintahan HL-AV dimata Parpol Pengusung

AMBON-DM : Bertepatan dengan 1 Juni 2025, Pemerintahan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath genap 100 hari kerja sejak dilantik Kamis,20 Februari 2025.

Meski, tak menjadi acuan atau ukuran keberhasilan tatakelola pemerintahan dan pembangunan daerah, namun, 100 hari kerja telah menjadi mindset publik dalam menakar kebijakan propoor kepala pemerintahan daerah.

Diawal, HL harus menjalani  pemerintahannya penuh tantangan dan ujian. Warisan hutang pihak III, hutang SMI dan pelaksanaan Inpres No 1 tentang Efisiensi APBN dan APBD sangat mengganggu.

Selain neraca keuangan yang ‘tertekan’, problem birokrasi dan pelayanan publik juga menuntut Gubernur agar bekerja secara akuntable dan proporsional. 

Pertikaian yang menjalar di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Tanimbar ikut berkonstrubusi terhadap dinamika pemerintahan HL-AV.

Meski demikian, rentetan peristiwa diatas tak hambat pelayanan pemerintahan HL-AV. Semua dilakukan dengan cermat dan tepat. 

Rovik A Afifudin, Anggota DPRD Maluku menilai, 100 hari kerja pemerintahan HL-AV dilakukan dengan baik. 

Pada fase awal ini,  tantangan terberat dihadapi Hendrik Lewerissa, tapi degan keyakinan sungguh untuk kebaikan Maluku,  Gubernur mampu meyakinkan pempus pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan untuk kesinambungan pendapatan daerah-negara disatu sisi, pertumbuhan pembangunan dan ekonomi disisi lain, serta menekan angka pengangguran dan grafik kemiskinan di Maluku.

“Kebiasaan kita dengan gaya kepemimpinan yang meledak-ledak, ketika berada pada pola kemimpinan yang tenang tanpa riak, publik menjadi resah, dan memberikan justifikasi terhadap capaian kerja. Kita lihat, loby Gubernur ke Jakarta soal PSN yang diteken Presiden. Itu sesuatu yang luar biasa, tapi minim apresiasi publik,” kata Rovik kepada sejumlah awak media di Ambon, Senin (2/6).

Proyek Strategis Nasional (PSN) Maluku Integrated Port menjadi pintu masuk menuju kebangkitan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan daerah. Proyek ini, diikutkan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan, mulai dari strategi meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah-wilayah terisolir. 

“PSN yang bakal dibangun nanti memiliki multi flayer effecet dan itu telah disiapkan road mappnya. Bagimana iklim invetasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang merata. Akses pada wilayah terisolir di Maluku, semua dalam satu paket kebijakan strategis daerah,” ujar dia.

Selain itu, HL sangat paham betul, untuk kemaslahatan Maluku, tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaboratif, perjuangannya perlu ditopang elemen lainnya, ia pun mengajak DPRD Maluku, 45 wakil rakyat, plus DPRD kabupaten/kota untuk memprotes Permen KKP tentang Transisi Penangkapan Ikan Terukur yang merugikan daerah. 

Tapi lagi-lagi protesnya Gubernur atas keputusan Pempus ini luput dari perhatian publik. 

Padahal secara statistik Nasional, Maluku menjadi daerah dengan potensi maritim yang berkonstribusi memproduksi perikanan tangkap sebesar 13 persen lebih. 

Artinya, potensi perikanan bukan hanya sekedar issue, tetapi dalam perspektif kebijakan politik daerah, HL sebagai kepala pemerintah menilai, potensi income untuk pendapatan daerah cukup besar bagi Maluku.

“Project pengelolaan perikanan Maluku harus didorong dalam skala besar dan masif. Dengan menyiapkan strategi perikanan moderen dan idustrialisasi yang tidak eksploitatif. Daerah harus mendapat income dari potensi yang dimiliki, dan pak Gub telah mengkonsolidasikan itu bersama DPRD Makuku,” jelas Rovik.

Bukan hanya itu, sebagai politisi yang lahir dari bawah, HL cukup paham dengan dinamika sosial. Ketika gejolak sosial yang mengoyak sendi persaudaraan masyarakat Maluku, HL turun langsung. Menguatkan kembali pondasi kebudayaan, memfasilitasi perdamaian, menjadi ruang berjumpanya keluh kesah dan amarah rakyat. 

“Sebagai Gubernur, HL tidak bekerja di balik meja. Tidak hanya hadir secara cerremony. HL hemat bicara, tapi banyak strategi komunikasi yang dibangun tanpa publisitas. Konflik sosial beberapa waktu lalu, kita menyaksikan bagimana HL menjadi titik temu segala persoalan. Kemampuan merajut hubungan sosial mencerminkan jika HL adalah seorang pemimpin yang lahir dari akar rumput,” nilai Sekretaris PPP Maluku tersebut.

HL sadar, otoritas yang melekat padanya sebagai Gubernur tak cukup mewujudkan berbagai harapan masyarakat ‘Par Maluku pung Bae’ . Butuh mesin birokrask yang unggul dan kompeten. HL menyiapkan formula rekruitmen Birokrasi Essalon yang berpijak pada Meritokrasi atau Meris System. Pola ini, bisa memutus mata rantai pejabat ‘titipan’. 

“Proses lelang jabatan sebagai persyaratan rekruitmen kepala OPD telah dilakukan. Tentunya, pak Gubernur akan menggukan format meritokrasi. Ini baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik juga bersih,” urai Mantan Ketua HMI Cabang Ambon tersebut.

HL, bagi Rovik merupakan tipekal pemimpin yang low profile. Tak banyak gimmick diruang publik. Diamnya Gubernur, lanjut Rovik, menyimpan banyak strategi komunikasi politik untuk kemajuan Maluku.(*)

Editor : Abd Karim