Alimudin dan BNPB Tinjau Warga Kariuw-Masihulan, Ratusan Huntap Segera Dibangun

AMBON.-DEMAL ; Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan akan segera membangun kembali ratusan rumah warga Desa Kariuw (Kecamatan Pulau Haruku) dan Desa Masihulan (Kecamatan Seram Utara), yang rusak akibat konflik sosial beberapa tahun lalu.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, saat meninjau langsung lokasi terdampak bersama Anggota Komisi VIII DPR-RI, F. Alimudin Kolatlena, pada Rabu 24 Juni 2026.

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk berdialog dengan warga sekaligus menyosialisasikan rencana pemulihan permukiman. Hadir pula Mayjen TNI (Purn) Fajar Setyawan yang merupakan Tenaga Ahli BNPB, Rusdiansyah Putra Tenaga Ahli BNPB serta Prastato Hendarsanto – Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB.

Budi Irawan menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menyusul koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Maluku, Komisi VIII DPR-RI, dan BNPB.

“Bapak Presiden telah memerintahkan kami langsung. Jadi, kami sampai di sini bukan lagi untuk berjanji, tapi kami akan membangun segera,” ujar Budi Irawan di hadapan warga Desa Kariuw.

Sebagai langkah darurat, BNPB terlebih dahulu akan membangun Hunian Sementara (Huntara) sebelum masuk ke tahap Hunian Tetap (Huntap). Tim BNPB juga telah diinstruksikan menetap di lapangan hingga seluruh Huntara rampung.

Budi menambahkan, proses menuju pembangunan Huntap memerlukan waktu ekstra karena harus melalui koordinasi lintas kementerian. Hal ini disebabkan status pengungsi Kariuw dan Masihulan masuk dalam kategori korban konflik sosial (bencana non-alam), yang secara regulasi memerlukan penanganan khusus di luar tugas pokok penanggulangan bencana alam BNPB.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyatakan bahwa sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sangat fokus untuk menyudahi masa pengungsian warga.

“Bapak Presiden menginstruksikan tidak boleh ada lagi warga negara yang hidup di tenda-tenda pengungsian. Setiap warga negara harus mendapatkan tempat tinggal yang layak,” tegas Alimudin.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan APBD Maluku membuat intervensi langsung dari APBN melalui BNPB mutlak diperlukan. Berbeda dengan bantuan tahap awal daerah yang baru menyentuh 50 unit rumah secara bertahap, intervensi BNPB kali ini akan mencakup seluruh warga terdampak di Kariuw dan Masihulan secara menyeluruh.

Meski demikian, Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Kabupaten setempat untuk bergerak cepat membantu penyusunan data administrasi penunjang. Data tersebut meliputi surat penetapan status bencana serta validasi daftar nama calon penerima bantuan hunian. Komisi VIII DPR-RI juga berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya proyek kemanusiaan ini hingga tuntas.

“Kami di komisi juga akan mengawal sampai program ini selesai dan benar-benar dirasa manfaat oleh masyarakat. Karena ini sudah menjadi perhatian bapak Presiden,” pungkasya. (*)