Rabu, 18 Nov 2026
light_mode

Alimudin dan BNPB Tinjau Warga Kariuw-Masihulan, Ratusan Huntap Segera Dibangun

  • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
  • visibility 373
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.


AMBON.-DEMAL ;
Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan akan segera membangun kembali ratusan rumah warga Desa Kariuw (Kecamatan Pulau Haruku) dan Desa Masihulan (Kecamatan Seram Utara), yang rusak akibat konflik sosial beberapa tahun lalu.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, saat meninjau langsung lokasi terdampak bersama Anggota Komisi VIII DPR-RI, F. Alimudin Kolatlena, pada Rabu 24 Juni 2026.

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk berdialog dengan warga sekaligus menyosialisasikan rencana pemulihan permukiman. Hadir pula Mayjen TNI (Purn) Fajar Setyawan yang merupakan Tenaga Ahli BNPB, Rusdiansyah Putra Tenaga Ahli BNPB serta Prastato Hendarsanto – Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB.

Budi Irawan menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menyusul koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Maluku, Komisi VIII DPR-RI, dan BNPB.

“Bapak Presiden telah memerintahkan kami langsung. Jadi, kami sampai di sini bukan lagi untuk berjanji, tapi kami akan membangun segera,” ujar Budi Irawan di hadapan warga Desa Kariuw.

Sebagai langkah darurat, BNPB terlebih dahulu akan membangun Hunian Sementara (Huntara) sebelum masuk ke tahap Hunian Tetap (Huntap). Tim BNPB juga telah diinstruksikan menetap di lapangan hingga seluruh Huntara rampung.

Budi menambahkan, proses menuju pembangunan Huntap memerlukan waktu ekstra karena harus melalui koordinasi lintas kementerian. Hal ini disebabkan status pengungsi Kariuw dan Masihulan masuk dalam kategori korban konflik sosial (bencana non-alam), yang secara regulasi memerlukan penanganan khusus di luar tugas pokok penanggulangan bencana alam BNPB.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR-RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyatakan bahwa sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sangat fokus untuk menyudahi masa pengungsian warga.

“Bapak Presiden menginstruksikan tidak boleh ada lagi warga negara yang hidup di tenda-tenda pengungsian. Setiap warga negara harus mendapatkan tempat tinggal yang layak,” tegas Alimudin.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan APBD Maluku membuat intervensi langsung dari APBN melalui BNPB mutlak diperlukan. Berbeda dengan bantuan tahap awal daerah yang baru menyentuh 50 unit rumah secara bertahap, intervensi BNPB kali ini akan mencakup seluruh warga terdampak di Kariuw dan Masihulan secara menyeluruh.

Meski demikian, Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Kabupaten setempat untuk bergerak cepat membantu penyusunan data administrasi penunjang. Data tersebut meliputi surat penetapan status bencana serta validasi daftar nama calon penerima bantuan hunian. Komisi VIII DPR-RI juga berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya proyek kemanusiaan ini hingga tuntas.

“Kami di komisi juga akan mengawal sampai program ini selesai dan benar-benar dirasa manfaat oleh masyarakat. Karena ini sudah menjadi perhatian bapak Presiden,” pungkasya. (*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 52 Mahasiswa KKN UGM Kembali Sambangi Warga Maluku Tenggara

    52 Mahasiswa KKN UGM Kembali Sambangi Warga Maluku Tenggara

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • visibility 206
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat berjalan aman, lancar, dan sesuai prosedur keselamatan. Penegasan tersebut disampaikan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN PPM UGM, Leni Sophia Heliani, usai penerimaan resmi mahasiswa KKN PPM UGM dan Universitas Pattimura (Unpatti) di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, […]

  • Cipayung Desak Men-ESDM: Anak Tanimbar Wajib Duduki Kursi Strategis Blok Masela!

    Cipayung Desak Men-ESDM: Anak Tanimbar Wajib Duduki Kursi Strategis Blok Masela!

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • visibility 419
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Koalisi Cipayung Maluku yang terdiri dari SEMMI, HMI, PMII, dan sejumlah OKP, menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakomodir putra/putrai Tanimbar dalam jajaran manajerial pengelolaan Blok Masela. Ketua SEMMI Wilayah Maluku, Alfian Hulishulis, menegaskan bahwa Blok Masela adalah proyek strategis nasional dengan nilai investasi raksasa, sehingga harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat […]

  • Pimpin Jumat Bersih, Bupati Aru Dorong Kesadaran  Warga Dobo

    Pimpin Jumat Bersih, Bupati Aru Dorong Kesadaran Warga Dobo

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • visibility 298
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL ; Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, memimpin langsung aksi “Jumat Bersih” di sejumlah titik strategis Kota Dobo, Jumat 13 Februari 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sanitasi lingkungan sekaligus memitigasi risiko banjir di musim penghujan. Kegiatan yang melibatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur terkait ini menyasar […]

  • JPPI: Abaikan Konstitusi dan Salah Alokasi Anggaran Penddikan, Anak Jadi Korban

    JPPI: Abaikan Konstitusi dan Salah Alokasi Anggaran Penddikan, Anak Jadi Korban

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • visibility 399
    • 0Komentar

    JAKARTA.-DEMAL ; Kematian tragis seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di NTT (29/1/2026) yang diduga mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena, bukan sekadar berita duka. Jaringan Pemantau Pendidikan Indoensia (JPPI) memaknai ini adalah sinyal lumpuhnya perlindungan hak anak atas pendidikan, khsususnya bagi mereka yang terkendala karena biaya. “Di tengah klaim pemerintah tentang anggaran […]

  • Bupati Malra Sampaikan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025

    Bupati Malra Sampaikan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • visibility 251
    • 0Komentar

      LANGGUR.-DEMAL; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2026. Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun,menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. […]

  • Modis ditiadakan, Rumjab dibangun, Lira : Selama Bisa Dipertanggungjawabkan Tak Masalah 

    Modis ditiadakan, Rumjab dibangun, Lira : Selama Bisa Dipertanggungjawabkan Tak Masalah 

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • visibility 481
    • 0Komentar

    AMBON- DM : Keputusan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, meniadakan pengadaan Mobil Dinas mendapatkan banyak aplaus. Sedianya diawal pemerintahan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendapatkan pasilitas mobil mewah seharga Rp1,2 miliar. Tapi itu ditiadakan.  Sejumlah elemen mengapresiasi keputusan yang satu ini, banyak yang beranggapan keputusan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan Gubernur Maluku kepada kepentingan publik, mengingat kondisi […]

expand_less