Cipayung Desak Men-ESDM: Anak Tanimbar Wajib Duduki Kursi Strategis Blok Masela!

AMBON-DM : Koalisi Cipayung Maluku yang terdiri dari SEMMI, HMI, PMII, dan sejumlah OKP, menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakomodir putra/putrai Tanimbar dalam jajaran manajerial pengelolaan Blok Masela.

Ketua SEMMI Wilayah Maluku, Alfian Hulishulis, menegaskan bahwa Blok Masela adalah proyek strategis nasional dengan nilai investasi raksasa, sehingga harus menghadirkan keadilan bagi masyarakat Tanimbar.

“Pertanyaannya sederhana: apakah anak-anak Tanimbar akan benar-benar duduk di kursi direktur, komisaris, manajer, atau hanya jadi buruh kasar di tanah leluhurnya? Ini yang patut dipertanyakan,” tegas Alfian dalam konferensi pers di Gong Perdamaian Dunia, Senin (25/5/2025).

Menurutnya, program beasiswa dan pelatihan yang selama ini digembar-gemborkan tidak cukup tanpa jaminan regulasi keterlibatan anak daerah di level pengambilan keputusan.

Tolak “Kolonialisme Energi”

Koalisi Cipayung menolak keras jika posisi strategis Blok Masela dikuasai pihak luar. Mereka menyebut pola itu sebagai bentuk “kolonialisme energi wajah baru” yang hanya mengeksploitasi sumber daya tanpa keadilan sosial.

“Tanpa keterwakilan anak Tanimbar di jabatan direktur, komisaris, hingga manajemen operasional, Blok Masela hanyalah proyek raksasa yang meninggalkan luka baru bagi rakyat Maluku,” tambahnya.

Tuntutan Tegas

Mereka mendesak Kementerian ESDM segera menerbitkan aturan tertulis yang menjamin keterlibatan anak Tanimbar dalam:

• Direksi & Komisaris PT Inpex Masela maupun BUMN terkait

• Posisi manajerial utama bidang hukum, teknik, geologi, lingkungan, hingga perencanaan

• Level teknis produksi pada tahap eksplorasi, konstruksi, dan operasional gas

“Kapasitas SDM lokal ada. Tinggal kemauan politik negara. Transfer keterampilan hanya mungkin terjadi jika anak daerah benar-benar ditempatkan di jantung operasi Blok Masela,” imbuh Alfian.

Ultimatum: Aksi Massa & Jalur Hukum

Koalisi Cipayung menegaskan, keterwakilan anak daerah adalah kewajiban moral, politik, sekaligus hukum. Jika pemerintah abai, mereka siap menempuh advokasi politik, aksi massa, hingga langkah hukum.

“Blok Masela harus menjadi simbol keadilan energi, bukan sumber luka baru bagi rakyat Maluku,” tutup Alfian dengan nada tegas.(*)

Editor : Abd Karim