Senator Bisri Minta Presiden Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa

JAKARTA,-DEMAL : Anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina, menanggapi aksi unjuk rasa “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar BEM Universitas Indonesia (UI) bersama mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat di Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026.

Senator yang akrab disapa Boy Latuconsina itu meminta Presiden Prabowo Subianto menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Menurutnya, salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program unggulan pemerintah.

“Saya meminta Presiden Prabowo menerima aspirasi teman-teman mahasiswa terkait program MBG yang selama ini menjadi program unggulan pemerintahan Pak Prabowo,” kata Boy dalam keterangannya, Minggu, 14 Juni 2026.

Menurut Boy, konsep MBG sangat baik. Namun, pemerintah belum menyiapkan infrastruktur pendukung secara memadai agar program tersebut mampu menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat.

“Presiden harus jujur perangkatnya belum siap mendistribusikan MBG sebagai program unggulan,” tegasnya.

“Secara ide, program ini sangat bagus. Namun, negara harus menyiapkan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, MBG dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat Indonesia dan tidak terkesan hanya menjadi proyek elite,” lanjutnya.

Boy juga mendesak Presiden Prabowo memanggil kementerian terkait untuk memastikan masyarakat lokal mengelola rantai pasok atau sektor hulu MBG.

Menurutnya, Kementerian Pertanian perlu mendampingi desa-desa yang berpotensi memasok buah dan sayur untuk dapur MBG. Selain itu, pemerintah perlu membina kelompok peternak sapi, kambing, dan ayam potong agar mereka menjadi pemasok utama kebutuhan protein program tersebut.

“Kementerian terkait harus menyiapkan kelompok-kelompok peternak agar mereka bisa menjadi penyuplai bagi program MBG,” tambahnya.

Boy menegaskan bahwa MBG tidak boleh menjadi program elitis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Ia menilai kritik terhadap MBG muncul karena manfaat ekonominya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat menengah ke bawah.

Karena itu, Boy meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga meminta pemerintah menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kesiapan infrastruktur daerah dan kemampuan pelaku usaha mikro setempat.

“Jangan sampai MBG dijalankan di daerah yang belum siap dari aspek infrastrukturnya. Ini sejalan dengan gagasan Pak Prabowo untuk mewujudkan kemandirian pangan. Jika kelompok usaha mikro di sektor pertanian dan peternakan tumbuh dengan baik, manfaat MBG akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Boy menegaskan bahwa pemerintah harus mengoordinasikan program MBG dengan gubernur, bupati, dan wali kota.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di lapangan sering kali berujung pada kepala daerah sebagai pihak yang menerima sorotan publik.

“Kami minta evaluasi secara menyeluruh terhadap program MBG, sehingga niat baik presiden bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Program kerakyatan hendaknya menjadi harapan baru bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan,” tegas Boy.

Selain itu, Boy menyoroti dugaan keterlibatan oknum TNI dalam distribusi dan pengelolaan dapur MBG.

Ia meminta Presiden Prabowo mengevaluasi persoalan tersebut. Menurutnya, TNI harus tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai alat pertahanan negara.

“TNI tidak boleh digiring masuk ke dalam kepentingan yang tidak sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jika TNI terlibat dalam distribusi MBG, misalnya, maka institusi tersebut berpotensi terseret ke dalam dinamika politik praktis di masa depan,” tegasnya.

Boy menambahkan bahwa menjaga negara juga berarti menjaga profesionalisme dan independensi TNI sebagai benteng terakhir kedaulatan bangsa.

“Menggiring TNI, oknum TNI, maupun institusi TNI masuk ke dalam program semacam ini merupakan kemunduran bagi reformasi TNI dan dapat mengancam profesionalisme serta netralitas institusi pertahanan kita,” ujarnya.

Di sisi lain, Boy meminta partai-partai koalisi pemerintah memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai persoalan yang memicu gelombang protes masyarakat.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memandang kritik sebagai bentuk provokasi atau upaya melemahkan pemerintahan.

Menurut Boy, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan bangsa. Masyarakat juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu meninggalkan warisan positif bagi Indonesia, terutama dalam mewujudkan kemandirian pangan.

“Ini adalah bagian dari kecintaan masyarakat terhadap negara dan terhadap Pak Prabowo. Mereka berharap kepemimpinan beliau dapat melahirkan legacy bagi Indonesia menuju kemandirian pangan,” pungkas Boy Latuconsina(*)