Rabu, 18 Nov 2026
light_mode

Puluhan Modis di DPRD Maluku Senilai Rp7 M “Lenyap”

  • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
  • visibility 321
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON.-DM ; Puluhan Mobil Dinas yang dulunya di pakai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Periode 2009-2014 dan 2014-2019 tidak lagi diketahui keberadaannya hingga kini.

Kendaraan-kendaraan dinas berbagai varian itu jika di akomuloasikan nilainya mendekati Rp8 miliar.

Dari data terbaru tahun 2024 yang diperoleh redaksi dekritmaluku.com, total kendaraan dinas di seluruh SKPD yang tidak diketahui keberadaannya berjumlah 162 unit dengan nilai aset mendekati Rp10 miliar.

Terbanyak kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Maluku, ada 34 unit yang tidak lagi diketahui keberadaannya. Padahal kendaraan-kendaraan dimaksud masih tercatat dalam KIB atau masih menjadi aset SKPD terkait.

Salah satu mobil dinas termahal yang tidak diketahui keberadaannya adalah Sedan Camry produksi Toyota tahun keluaran 2014 yang punya nilai aset Rp822.111.000.00. Kemudian Fortuner keluaran 2013 senilai Rp428.000.000.00. Ke tiga, Fortuner G Lux keluaran 2013 senilai Rp357.400.000.

Lain dari itu, adalah mobil Inova keluaran 2013 yang memiliki harga di kisaran Rp180 juta sampai Rp270 juta, serta jenis Avansa E seharga Rp112 juta per unit.

Masih dari data yang sama, pihak Sekretariat Dewan pada tahun 2023 sudah menyerahkan sejumlah kendaraan dinas lainnya kepada Sekretariat Daerah, sebagian juga dipakai SKPD lainnya.

Adapun tentang kebenaran data-data tersebut, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Sekretariat Dewan.(*)

Editor : Abd Karim

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekali Cair, Bos Mansur Punggul Miliaran Rupiah

    Sekali Cair, Bos Mansur Punggul Miliaran Rupiah

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • visibility 640
    • 0Komentar

    AMBON – DM : Pemerintah Provinsi Maluku telah mencairkan hutang pihak ketiga kepada sejumlah pengusaha peyedia jasa kontruksi dan jasa pengadaan barang tahun anggaran 2024. Pencairan proyek-proyek yang terdapat di sejumlah intansi pemerintah Provinsi Maluku dilakukan pada Medio Maret-April-Mei 2025.  Dari deretan daftar hutang yang dilunasi Pemerintah Provinsi Maluku, satu yang menarik yakni perusahaan-perusahaan milik […]

  • Jalan Santai HUT Demokrat ke-25: Ribuan Warga Malra Goyang Bersama di Land Mark Langgur

    Jalan Santai HUT Demokrat ke-25: Ribuan Warga Malra Goyang Bersama di Land Mark Langgur

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • visibility 202
    • 0Komentar

    LANGGUR,-DEMAL : Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Maluku Tenggara (Malra) di Kota Langgur berlangsung sangat meriah dibanjiri ribuan warga, Sabtu 12 September 2026. Kemeriahan puncak acara ini diawali dengan jalan santai dan senam bersama, setelah sebelumnya sukses melaksanakan gerakan Langit Biru Indonesia Asri berupa […]

  • Ketika Meritokrasi Kalah Oleh Balas Budi Birokrasi

    Ketika Meritokrasi Kalah Oleh Balas Budi Birokrasi

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • visibility 467
    • 0Komentar

      Meritokrasi hanya akan hidup jika balas budi disingkirkan dari birokrasi. Oleh: Prof. Dr.Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si Ketua Umum IKA UIN Amsa

  • IAP Minta Pemkab SBT Evaluasi Ulang Penyusuan RTRW

    IAP Minta Pemkab SBT Evaluasi Ulang Penyusuan RTRW

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • visibility 499
    • 0Komentar

    AMBON-DM ; Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Maluku menyoroti proses penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang belum mengedepankan prinsip partisipasi publik secara optimal.Wakil Ketua IAP Provinsi Maluku, Fiqran M. Yusuf, menjelaskan RTRW adalah ruh dari pembangunan suatu wilayah,harusnya itu disusun dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan menyeluruh.“RTRW bukan […]

  • Senator Maluku Boy Latuconsina Kritik Penyeragaman Tata Kelola Desa, Dorong Pengakuan Entitas Adat

    Senator Maluku Boy Latuconsina Kritik Penyeragaman Tata Kelola Desa, Dorong Pengakuan Entitas Adat

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • visibility 208
    • 0Komentar

    JAKARTA,-DEMAL; Anggota Komite I DPD RI asal Maluku, H. Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos., M.Si., yang akrab disapa Boy Latuconsina, menyoroti kecenderungan negara memaksakan penyeragaman struktur tata kelola desa. Pernyataan ini ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPD RI terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun […]

  • Mantapkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan, Pansus Bakal Kunjungi Maluku

    Mantapkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan, Pansus Bakal Kunjungi Maluku

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • visibility 304
    • 0Komentar

    JAKARTA.-DEMAL ; Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen untuk mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan agar bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tahun ini. Demi mencapai target tersebut, sejumlah agenda krusial, termasuk penyerapan aspirasi ke daerah telah disiapkan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari […]

expand_less