Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

Pemkot  Tual Siap Ekspor 15 Ton Ikan Segar  Langsung Ke Vientam

  • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
  • visibility 425
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TUAL-DM: Sebanyak 15 ton ikan segar asal Kota Tual siap diekspor pekan depan ke Vietnam langsung dari Tual. Ikan yang akan diekspor terdiri dari jenis Ikan Kerapu, Ikan Angola, Ikan Tuna, Ikan Kakap, semuanya merupakan hasil tangkapan nelayan Tual dengan nilai jual sebesar Rp3,3 miliar (kurs 16.850).

Untuk mendukung kelancaran proses ekspor perdana tahun 2025 ke Vietnam , pemerintah Kota Tual memfasilitasi kerjasama investor perikanan di Tual dengan perusahan jasa cargo udara PT.Rimbun, penerbangan akan dilakukan dari Tual melalui Manado ke Vietnam.

Walikota Tual Hi. Akhmad Yani Renuat melalui Pj.Sekretaris Daerah Fachry Rahayaan mengatakan, pihaknya senantiasa mendukung dan akan selalu memfasilitasi kepentingan nelayan.

“Ekspor ikan segar akan berdampak terhadap penambahan devisa bagi daerah. Pendapatan nelayan meningkat, serta adanya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Walikota yang dikutip Rahayaan dalam keterangannya kepada media. Minggu, (4/32025).

Kegiatan ekspor langsung ke Vietnam ini juga diyakini sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Tual terhadap program Maluku Integrated Port yang telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

“Produksi perikanan tangkap Tual memiliki potensi sebesar 31.230 ton/tahun, dengan potensi ekspor sebesar 10-15 persen dari potensi produksi yang ada,” ungkap Renuat.

Sementara, berdasarkan data PT.Samudra Indonesia Sejahtera (PT.SIS) total ekspor secara kolekting yang selama ini dilakukan berkisar antara 300 ton per bulan. Sebagai tambahan, tahun lalu Tual telah dipilih menjadi salah satu lokasi percontohan untuk kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota di Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ekonomi biru.

Konsep tersebut mentransformasikan pengelolaan perikanan yang sebelumnya berbasis input control ke dalam pengelolaan berbasis output control. Dengan cara itu, kuota penangkapan ditetapkan lebih dulu agar kapal perikanan yang berizin tidak lagi menangkap ikan melebihi kuota.(*)

Tags
  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mateos  diduga Pengendali Jaringan Bisnis Minyak Oplosan Ambon

    Mateos  diduga Pengendali Jaringan Bisnis Minyak Oplosan Ambon

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • visibility 1.164
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Penangkapan 15 ton avtur oplosan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku di kawasan Galala menyisahkan tanda tanya besar. Siapa dalang dibalik transaksi berbahaya ini dan bagaimana bahan bakar yang hanya digunakan untuk pesawat terbang itu bisa mudah didapatkan dan dioplos untuk kebutuhan kendaraan kapal laut. Berikut rangkuman penelusuran dekritmaluku.com di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tepatnya […]

  • Kei Besar Kian Maju, Gubernur : Terima Kasih Pak Bupati

    Kei Besar Kian Maju, Gubernur : Terima Kasih Pak Bupati

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • visibility 437
    • 0Komentar

    LANGGUR – DM : Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengungkapkan rasa kekagumannya atas perkembangan pembangunan di wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara selama lima tahun terakhir. “Terima kasih kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras memajukan wilayah ini,” ungkap Gubernur Maluku dalam lawatan kerjanya di Kabupaten Maluku Tenggara pekan kemarin.  […]

  • Puncak Perayaan HUT Kota Langgur Watubun Ajak Masyarakat Bersatu

    Puncak Perayaan HUT Kota Langgur Watubun Ajak Masyarakat Bersatu

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • visibility 255
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL; Kota Langgur harus tampil sebagai simbol kemajuan dan kemandirian Kabupaten Maluku Tenggara, bukan sekadar nama ibu kota di atas kertas. Demikian pernyataan Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Kota Langgur, yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu 8 Oktober 2025. Watubun menjelaskan bahwa secara historis, […]

  • APKASI Tunjuk MTH Korwil Maluku, Ini Kata Alumni GMNI

    APKASI Tunjuk MTH Korwil Maluku, Ini Kata Alumni GMNI

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • visibility 610
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Bupati Maluku Tenggara, Drs. Hi. M. Thaher Hanubun, telah dipilih sebagai Koordinator Wilayah (Korwil ) Maluku pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pemilihan dilakukan melalui mekanisme internal APKASI dan akan dikukuhkan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri pada 17 Juli 2025 mendatang di Jakarta. Penunjukan MTH sebagai Korwil […]

  • Pemkab Malra dan Demokrat Gelar Senam serta Kerja Bakti Bersama

    Pemkab Malra dan Demokrat Gelar Senam serta Kerja Bakti Bersama

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • visibility 136
    • 0Komentar

    LANGGUR,-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama DPC Partai Demokrat Maluku Tenggara melalui Gerakan Langit Biru melaksanakan senam dan kerja bakti bersama masyarakat, Jumat (4/9/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Gedung Serbaguna Langgur tersebut dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Maluku Tenggara Marius Edo Rahail, S.H. Turut hadir […]

  • Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • visibility 659
    • 0Komentar

      JAKARTA.- DEMAL ; Kolaborasi dua senator asal Maluku Bisri As Shiddiq Latuconsina dan Novita Anakota untuk menggolkan ulang Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Kepulauan di Parlemen Senayan menarik perhatian Presiden Prabowo. Bisri merupakan wakil dari Provinsi Maluku di Komite I DPD-RI, yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah serta masalah politik, hukum dan […]

expand_less