Pangkas Jarak di Wilayah Kepulauan, Pemkab Maluku Tengah Hadirkan Mesin Cetak E-KTP di Banda
- calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
- visibility 248
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALUKU TENGAH .-DEMAL ; Sebagai upaya jemput bola untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah resmi menghadirkan fasilitas mesin cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kecamatan Banda.
Selama ini, warga di Kepulauan Banda harus menempuh perjalanan laut yang cukup jauh menuju ibu kota kabupaten di Masohi hanya untuk mengurus fisik KTP.
Selain memakan waktu yang lama, kondisi geografis tersebut juga menuntut biaya transportasi yang tidak sedikit bagi masyarakat.
Hadirnya mesin cetak mandiri di tingkat kecamatan ini disambut positif oleh warga setempat. Kebijakan Bupati Maluku Tengah dinilai sebagai bentuk nyata pemerataan layanan publik yang tidak lagi berpusat di pusat kota.
“Ini adalah kemajuan besar bagi kami di wilayah kepulauan. Sekarang urus KTP bisa selesai di tempat tanpa harus menyeberang jauh ke ibu kota kabupaten,” ujar salah seorang warga Banda, Jumat 6 Maret 2026.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir disela penyerahan mesin tersebut, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah solusi konkret atas keluhan masyarakat yang selama ini terbebani jarak geografis.
Zulkarnain menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir untuk menjawab tantangan geografis, di mana sebelumnya warga Banda harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu dan biaya besar ke pusat kabupaten untuk mengurus KTP.
Pihak pemerintah daerah juga menyatakan penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
Kehadiran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di tingkat kecamatan diharapkan dapat menuntaskan kendala kepemilikan dokumen identitas bagi warga yang selama ini terhambat akses geografis.
Ke depan, masyarakat berharap inovasi serupa dapat dikembangkan untuk jenis administrasi kependudukan lainnya. Upaya ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pelayanan publik di Maluku Tengah terus bergerak inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok nusantara.(*)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar