Selasa, 21 Jul 2026
light_mode

Dinilai Pandai Akrobat, Jais Gagal Bangun Citra Positif Pemprov

  • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
  • visibility 339
  • comment 0 komentar

AMBON-DM: Polemik Finalis Miss Youth Indonesia, Efrita Trifena Lamerkabel tidak bisa dilihat sebagai lemahnya fungsi komunikasi, tetapi kegagalan Dinas Pariwisata dalam mendorong potensi sumber daya manusia pada level nasional juga lemhanya pelayanan publik.

Ketika Jais Elly sebagai Kadis Pariwisata Maluku menyalahkan Efrita yang tak mau bangun komunikasi dengan Pemprov Maluku. Alibi Jais keliru. Tanpa perhitungan. Berita yang diturunkan media online TribunAmbon.com mendapat reaksi keras. Publik marah. Berbagai fakta dibuka.

Efrita yang ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI adalah bentuk kepasrahan ketika upaya keluarga mendapat dukungan dari Pemprov di tolak Dinas yang dipimpin Jais Elly.

Kegagalan framing Jais Elly justeru menambah ketidak percayaan terhadap pengelolaan birokrasi Maluku dalam mewujudkan Sapta Cita Gubernur Hendrik Lewerissa.

Direktur Jaringan Demokrasi untuk Masyarakat Sipil ( Democracy Network for Civil Society) Marwan Titaheluw menegaskan, pernyataan Kadis Pariwisata justeru melukai visi Gubernur Maluku.
Sebagai kepala OPD mestinya Jais melakukan kroscek informasi kepada stafnya. Hal ini untuk menhindari pembentukkan opini yang salah dan menyudutkan rakyat.

“Kepala dinas adalah perpanjangan tangan gubernur dalam satuan kerja teknis perangkat daerah. Dalam program terdapat visi kepemimpinan. Salah satu visi Gubernur adalah peningkatan pelayanan publik. Jika Kadis Pariwisara menyebut Efrita tak pernah berkoordinasi dengan Pemprov sebagai informasi valid, maka bisa dimaklumi, tetapi, klarifikasi dari keluarga yang menyebut pemprov enggan menerima Efrita adalah kesalahan dan upaya membangun citra diatas informasi sesat,” kata Marwan dalam rilis yang juga diterima redaksi dekritmaluku.

Marwan menjelaskan, problem Miss Youth menjadi kegagalan Jais Elly sebagai Kepala OPD membangun citra positif pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap visi peningkatan pelayanan publik yang tertuang dalam Sapta Cita Lawamena.

“Komunikasi publik itu penting dalam menjaga citra kepemimpinan kepala daerah. Bagi saya, optimalisasi pelayanan dimulai dengan cara gubernur menentukkan siapa yang bisa mengelola amanah dalam setiap OPD. Jabatan harus diartikulasikan sebagsi pelaksanaan visi pelayanan, bukan standar sosial dari akrobatik politik bawahan memperoleh perhatian pemimpin,” ujar dia.(*)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saat ‘Capten’ Siong Tergiur Investasi Bodong, Rp125 M Nyaris Ludes

    Saat ‘Capten’ Siong Tergiur Investasi Bodong, Rp125 M Nyaris Ludes

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • visibility 505
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Nama Siong kembali mencuat ke publik usai Kejaksaan Negeri Ambon menggarap dugaan korupsi dana Dok Wayame. Dalam kasus ini, pengusaha Kapal Cepat Fiber nomor wahid di Indonesia Timur ini bukan sebagai terduga pelaku kajahatan, tapi  berstatus saksi. Siong tidak sendiri yang diperiksa soal Dok Wayame, ada juga nama Tony Rambitan pengusaha minyak kelas kakap […]

  • Mantapkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan, Pansus Bakal Kunjungi Maluku

    Mantapkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan, Pansus Bakal Kunjungi Maluku

    • calendar_month Kam, 18 Jun 2026
    • visibility 121
    • 0Komentar

    JAKARTA.-DEMAL ; Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen untuk mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan agar bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tahun ini. Demi mencapai target tersebut, sejumlah agenda krusial, termasuk penyerapan aspirasi ke daerah telah disiapkan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari […]

  • Bocor Percakapan Jejaring Pijat Berbayar Kaum Gay di Ambon

    Bocor Percakapan Jejaring Pijat Berbayar Kaum Gay di Ambon

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • visibility 361
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Praktek pijat badan memang hal yang lumrah, tak hanya di desa, di kawasan perkotaan, pijat bahkan jadi ladang cuan. Sebab, permintaan pelayanan pijat lumayan masif. Salah satu terapis panggilan yang tidak mau namanya dipublikasi, mengklaim seminggu dia bisa memperoleh empat kali tawaran ke rumah-rumah warga, dengan bayaran diangka Rp200 ribu itu belum termasuk […]

  • DPRD Maluku Belum Dilibatkan, Alhidayat Angkat Isu MIP di Forum KNPI

    DPRD Maluku Belum Dilibatkan, Alhidayat Angkat Isu MIP di Forum KNPI

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • visibility 346
    • 0Komentar

      AMBON.-DEMAL ; Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menyoroti polemik rencana Maluku Integrated Port (MIP) dalam Dialog Pemuda yang digelar DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di Media Kafe, Graha Ambon Ekspres, Ambon. Rabu 4 Maret 2026. Dialog yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama itu mengangkat tema “Katong Bicara: Evaluasi Gagalnya […]

  • Terpilih Aklamasi, Mosalam : IPPMAP, Rumah Besar Tempat Kolaborasi dan Berhimpun

    Terpilih Aklamasi, Mosalam : IPPMAP, Rumah Besar Tempat Kolaborasi dan Berhimpun

    • calendar_month Ming, 26 Okt 2025
    • visibility 289
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Mosalam Latuconsina dan Mahasuji Tualeka masing-masing ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (DPD IPPMAP) Provinsi Maluku dalam musyawarah yang berlangsung di Asrama Haji Ambon, Sabtu 25 Oktober 2025. Sekretaris Jenderal DPP IPPMAP, Abd. Gani Latuconsina menegaskan pentingnya peran IPPMAP sebagai payung besar bagi seluruh pemuda, pelajar, […]

  • Pemkab Aru Pacu Elektrifikasi 80%, PLTS Jadi Tumpuan Desa Terluar

    Pemkab Aru Pacu Elektrifikasi 80%, PLTS Jadi Tumpuan Desa Terluar

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
    • visibility 220
    • 0Komentar

    DOBO.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tengah memacu target elektrifikasi hingga 80% dalam lima tahun ke depan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional. Pemerintah daerah mengakui bahwa peran mereka terbatas pada pengusulan, sementara penentu kebijakan dan anggaran berada di tangan […]

expand_less