Pemkab Aru Pacu Elektrifikasi 80%, PLTS Jadi Tumpuan Desa Terluar

DOBO.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, tengah memacu target elektrifikasi hingga 80% dalam lima tahun ke depan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional.

Pemerintah daerah mengakui bahwa peran mereka terbatas pada pengusulan, sementara penentu kebijakan dan anggaran berada di tangan Kementerian ESDM dan PLN sebagai pelaksana teknis.

Bupati Kabupaten Aru Timotius Kaidel mengatakan PLTS dipilih karena dianggap paling sesuai dengan kondisi geografis Aru yang memiliki paparan panas matahari konstan, dibandingkan energi angin atau air yang membutuhkan studi kelayakan lebih rumit.

Meski secara teknis menjanjikan, realita di lapangan berkata lain. Kasus di Desa Ujir menjadi cermin retak pembangunan energi terbarukan di wilayah terluar.

PLTS yang pernah dibangun pada 2017 dan 2019 kini menjadi besi tua; rusak hanya dalam hitungan bulan, lalu terbengkalai, bahkan berakhir dipreteli masyarakat.

“Masalah utamanya adalah perencanaan yang tidak menyeluruh tentang pemeliharaan (maintenance). SDM di desa belum menguasai teknologi, sementara Dana Desa tidak sanggup menanggung biaya perbaikan,” ungkap Timutius.

Ia menekankan bahwa membangun infrastruktur jauh lebih mudah daripada merawatnya. Tanpa sistem operasional yang berkelanjutan, proyek triliunan rupiah hanya akan menjadi monumen kegagalan yang berulang.

Adapun,menatap target pemerintah pusat untuk menuntaskan krisis listrik di 2029, Pemkab Aru mengusulkan skema baru. Ke depan, proyek PLTS diharapkan tidak lagi dilepas begitu saja ke desa. Harus ada keterlibatan vendor profesional atau pengalihan kelola ke PLN agar ketersediaan teknisi dan biaya perawatan terjamin oleh negara.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan mulai mandiri melalui iuran listrik. Logikanya sederhana: jika warga mampu membeli solar secara swadaya untuk menghidupkan genset pribadi dengan biaya mencapai Rp3 juta per bulan, maka membayar iuran PLTS yang lebih murah seharusnya bukan kendala.

“Kami ingin ada sistem yang bisa merawat diri sendiri (self-sustaining). Masyarakat membayar iuran, dan dana itu digunakan untuk kelangsungan unit tersebut,” tambahnya.

Menurut Bupati, pembangunan PLTS dengan kapasitas hingga 400 kVa di beberapa desa diproyeksikan menghasilkan surplus energi.

Jika satu desa hanya menyerap sekitar 30 kVa, maka sisa daya yang melimpah harus dimanfaatkan untuk memacu ekonomi lokal.

“Surplus ini adalah peluang. Kami berharap industri perikanan, seperti cold storage, bisa masuk ke desa-desa. Jadi listrik bukan sekadar untuk penerangan di malam hari, tapi menjadi motor penggerak taraf hidup masyarakat pesisir,” pungkasnya.

Untuk mendukung keberlanjutan ini, pendidikan vokasi bagi pemuda setempat kini menjadi syarat mutlak dalam proses pembangunan. Tujuannya satu: agar saat teknisi pusat pulang, anak-anak desa tidak hanya menjadi penonton saat lampu mereka mulai meredup.(*)