Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

Pimpinan DPRD Tual Minta Kapolres Tegas Atasi  Bom Ikan 

  • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
  • visibility 336
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON- DM : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual, mendatangi Polres Tual untuk menyuarakan keluhan masyarakat tentang maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom di beberapa wilayah.

“Penangkapan ikan dengan bom adalah kejahatan lingkungan yang tidak hanya melukai laut, tetapi juga menyakiti masyarakat pesisir. DPRD mendorong agar penegakan hukum dilakukan tanpa toleransi,” pinta Ketua DPRD Kota Tual, Aisa Renhoat kepada Kapolres Tual. 

Wakil Ketua DPRD Tual, Iqbal Matdoan menambahkan kejahatan ekologi seperti ini hanya dapat ditanggulangi dengan sinergi antara aparat dan masyarakat. 

“Kami mendorong penguatan sistem pengawasan terpadu dan pendekatan yang mengedukasi warga, agar kesadaran kolektif tentang pentingnya kelestarian laut benar-benar terbangun,” ucapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tual, Yudha Pratama, jug memberikan penegasan yang lebih mendalam. 

Ia menyebut bahwa kejahatan lingkungan seperti bom ikan bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan ekologis.

“Kami menerima laporan langsung dari masyarakat, lengkap dengan kronologi kejadian. Peristiwa ini tidak boleh dilihat sebagai insiden biasa. Ini adalah bentuk nyata dari kejahatan terhadap sumber daya hayati laut dan terhadap hak hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya secara berkelanjutan dari laut,” ujar Yudha.

Yudha menegaskan Komisi I tidak akan membiarkan kasus ini selesai hanya dalam ruang koordinasi. 

“Pertemuan hari ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari proses pengawalan yang berkelanjutan. Kami akan terus mengawasi penanganan kasus ini hingga terang dan tuntas. Penegakan hukum tidak boleh hanya simbolis, ia harus menjadi instrumen nyata bagi keadilan lingkungan dan sosial,” tegasnya yang mengajak seluruh pihak untuk membangun paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya alam. 

“Sudah saatnya kita melihat laut bukan semata sebagai objek eksploitasi ekonomi, tetapi sebagai entitas ekologis yang harus dijaga dengan etika dan tanggung jawab antargenerasi. Bom ikan bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga keruntuhan moral terhadap alam,” ujarnya.

Sebagai penutup, DPRD Kota Tual menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Tayando atas keberaniannya melaporkan praktik ilegal ini, dan mengajak seluruh elemen dari aparat, tokoh adat, pemuda, hingga organisasi masyarakat sipil untuk bahu-membahu menjaga laut.

“Laut adalah nadi kehidupan masyarakat kita. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya ekosistem, tapi masa depan generasi yang akan datang,” tutup Yudha Pratama.(*)

Editor : Abd Karim 

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus WRL Mengendap, Elit Hanura Maluku Enggan Buka Suara

    Kasus WRL Mengendap, Elit Hanura Maluku Enggan Buka Suara

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • visibility 715
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL;Sejak Partai Hanura Maluku dipimpin Barnabas Orno, perkembangan kasus dugaan aborsi yang melibatkan WRL salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah tak lagi bergema. “ Hampir setahun, Partai Hanura Maluku belum juga mengumumkan apa hasil keputusan sidang etik terhadap terduga pelanggaran etik WRL, dan kami belum mendapatian salinannya,” kata Ketua Pukat Seram […]

  • Bantu Atasi Krisis Air, Kolatlena Salurkan 15 Ribu Liter Air Untuk Warga Bati

    Bantu Atasi Krisis Air, Kolatlena Salurkan 15 Ribu Liter Air Untuk Warga Bati

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • visibility 165
    • 0Komentar

    BULA.-DEMAL ; Merespons krisis ini yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Maluku, Alimudin Kolatlena, terus bergerak cepat menghadirkan “kemerdekaan air” bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan verifikasi Tim Survei Lapangan Darurat Air (SLDA) kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Warga di Dusun Bati Rumoga harus berjalan kaki sejauh […]

  • “Tanpa Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Akan Berkeadilan”

    “Tanpa Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Akan Berkeadilan”

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • visibility 323
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen mempercepat akses keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, pada pembukaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 menekankan, sistem keuangan yang inklusif merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi […]

  • Jadi Narasum TRTN-HMI, Kolatlena Singgung Peran Pemuda dan Makan Gizi 

    Jadi Narasum TRTN-HMI, Kolatlena Singgung Peran Pemuda dan Makan Gizi 

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • visibility 485
    • 0Komentar

    DM-AMBON : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kanda Alimudin F. Kolatlena, berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan Training Raya Tingkat Nasional (TRTN) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon.  Kegiatan ini mengangkat tema “Redesain Kebijakan Publik dan Lewat Geopolitical Lobby & Politik Anggaran: Menuju Indonesia Berkeadilan dan Sejahtera.” Dalam pemaparannya, Kanda […]

  • Senator Bisri Masuk Panja RUU Daerah Kepulauan

    Senator Bisri Masuk Panja RUU Daerah Kepulauan

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • visibility 499
    • 0Komentar

      JAKARTA,-DEMAL : Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bisri As Shiddiq Latuconsina menjadi satu diantara 15 anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan bentukan DPD-RI. Panja RUU Daerah Kepulauan bentukan DPD-RI merupakan perwakilan dari sejumlah provinsi di Indonesia, yakni Senator Bisri wakili Provinsi Maluku, Sultan Hidayat M Syah dari Maluku Utara, […]

  • Bupati Berupaya RSUD Karel Jadi RS Rujukan Dengan Layanan Berkualitas

    Bupati Berupaya RSUD Karel Jadi RS Rujukan Dengan Layanan Berkualitas

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • visibility 393
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL; Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan Pemerataan layanan kesehatan menjadi komitmen serius Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan. “Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara,” kata Bupati saat membuka Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Ohoi Ohoira, […]

expand_less