Rombak Birokrasi, Bupati : Jabatan Tak Sekadar Penghargaan, Melainkan Amanah

LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan puluhan pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Kamis 18 Juni 2026.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas birokrasi sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Bumi Larvul Ngabal. Pelaksanaan pelantikan didasarkan pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 821.23-SK-02-2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator serta Keputusan Bupati Nomor 821.24-SK-01-2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas.

Kedua keputusan tersebut diterbitkan setelah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat resmi yang diterbitkan pada 11 dan 12 Juni 2026.

Dalam rotasi jabatan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami penyegaran. Pius Frits Wokanubun dipercaya sebagai Camat Kei Kecil Timur, Ahmad Ingratubun dilantik sebagai Direktur RSUD Karel Sadsuitubun, Benyamin Ohora menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Ester Yuditwati Revo sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, dan John Henry Indratugun dipercaya sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Selain itu, sejumlah sekretaris dinas, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, hingga pejabat pengawas pada berbagai organisasi perangkat daerah juga turut dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Dalam sambutannya, Bupati Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

“Disiplin adalah harga mati. Kehadiran tepat waktu, penyelesaian pekerjaan sesuai target, kepatuhan terhadap aturan, serta keteladanan dalam bekerja merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Menurut Bupati, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selalu didasarkan pada data yang akurat dan kebutuhan masyarakat, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Integritas, profesionalisme, dan komitmen pelayanan publik harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas.

“Setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Hindari konflik kepentingan dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan negara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa proses pelantikan pejabat saat ini dilakukan melalui mekanisme yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Setiap pengangkatan jabatan harus melalui tahapan usulan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara serta kementerian terkait sebelum pelantikan dilaksanakan.

“Prosesnya memang lebih panjang, tetapi itulah ketentuan yang harus kita patuhi. Saya berharap masyarakat memahami bahwa pemerintah daerah bekerja sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Jangan pernah mengkhianati daerah ini. Cintailah Maluku Tenggara dengan bekerja sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Baik dan buruk daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)