Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

Sumber Air Su Jaoh, Ancaman Bagi Warga Kota Ambon

  • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
  • visibility 547
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Batu Merah, Pandan Kasturi dan Karang Panjang itu dikelola PT DSA yang tidak tau diri itu. Tidak pernah bikin pelayanan yang baik buat masyarakat, dan yang disalahkan Pemerintah Kota Ambon,” kesal Wattimena, usai Rapat Paripurna di Balai Rakyat Belakang Soya, Rabu (26/11/2025).

“Kantornya ada di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Kalau mereka pelayanan tidak baik di tiga daerah itu, datang demo mereka di sana,” tambahnya.

Demikian kalimat bernuansa agitatif yang dikeluarkan Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menanggapi banyak sekali keluhan warga Kota Ambon akan pasokan air.

Walikota  Ambon rupanya menganggap suplai air ke rumah warga itu hanya soal tekhnis semata, sebatas tanggungjawab pelayanan bukan soal ketersediaan bahan baku.

Jika saja aksi demo dilakukan, ramai-ramai mendatangi PT.DSA itu pun sebenarnya bukan solusi, air tetap tidak akan mampu mengaliri semua rumah-rumah warga. Walaupun kantor dibakar atau  pimpinan PT.DSA diganti.

Kenapa demikian karena ketersediaan debit air makin tipis yang tak mampu lagi penuhi kebetuhan rumah tangga.

Pada tahun 2023, jumlah pelanggang PT.DSA berkisar 10.000an, sementara debit air yang mampu dipompa dan ditampung dan kemudian dialiri ke pelanggang hanya 3000 kobik per hari.

Problem ketersediaan pasokan air bukan baru dikeluhkan warga Kota Ambon. Tahun-tahun sebelumnya pun sama dan akan terus berulang bahkan bole jadi bakal makin parah.

Kepala Bagian Langganan PT DSA Ambon, Jefri Riri, pada tahun 2023 saat diwawancarai Mongabay tak menampik jika ada masalah distribusi air kepada pelanggan. Dia sebut masalahnya di debit air yang mengalami penyusutan di mata air utama Sungai Wairuhu, Waineo, dan Air Panas, kawasan Air besar.

“Debit sudah kecil, hampir seng [tidak] ada lagi,” ungkapnya tentang sumber mata air Wairuhu yang telah kritis.

Untuk mengatasi hal itu, PT DSA mengandalkan sumur dalam di sejumlah titik di Kota Ambon. Contohnya, di kawasan Karang Panjang. Air ke rumah-rumah pelanggan disuplai dari empat sumur dalam, yang masing-masing dalamnya 100 meter.

Perusahaan juga membor sumur dalam di belakang Soya, Flamboyan, Batu Merah Atas, Tanjong, Arema, Galunggung-Tanah Rata, dan Kampong Tomia. Berkat upaya ini, jumlah air naik menjadi 6 ribu meter kubik.

“Tapi masih kurang 4 ribu meter kubik air/hari,” ungkapnya (9/8/2023).

Jhon Pattinaja, Kepala Bagian Perencanaan PDAM Kota Ambon ikut menjelaskan dari empat sungai yang mata airnya dimanfaatkan oleh PDAM. Satu diantaranya, -yaitu Sungai Wainitu, debitnya telah menyusut.

”Untuk memenuhi kebutuhan suplai air ke pelanggan, dibantu dengan tiga sumur dalam saat musim kemarau,” kata Jhon (10/8/2023).

Sekadar tahu, Kota Ambon, sebagai ibukota  Provinsi Maluku berada di Pulau Ambon yang luasnya 74.340 hektar.

Topografi wilayah Kota Ambon meliputi area berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20 persen seluas 73 persen. Sisanya daratan landai (17 persen), dan pantai, pesisir dan laut (10 persen).

Terdapat 15 aliran sungai yang mengalir di Kota Ambon. Dari yang terpanjang Wai Sikula (15,5 km), sampai yang terpendek Wai Webi (2,5 km), keduanya mengalir ke Teluk Ambon. Karakteristik ini menyebabkan air permukaan (run off) yang tidak terserap tanah, sangat mudah terbuang ke sungai dan laut di musim hujan.

Dari kelima DAS itu yang seharusnya menjadi wilayah hijau resapan, telah terjadi perubahan bentang lahan. Seperti yang terjadi di bagian hulu dan tengah DAS Wai Ruhu dan Wai Batu Merah, Kecamatan Sirimau.

Perumahan dan permukiman warga, -termasuk rumah pejabat, hingga fasilitas pemerintahan ada di situ. Bahkan ada sebagian gedung perguruan tinggi yang dibangun dalam kawasan hutan alam. Beberapa kawasan lindung, hutan dan wilayah resapan pun telah digarap jadi ladang pertanian.

Pembangunan dan kegiatan di kawasan itu jelas menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Ambon Tahun 2011-2031.(*)

Sumber :

mongabay : ‘Ambon Keringe’ Krisis Air di Kota Ambon dan Hilangnya Wilayah Resapan

Beritakotaambon : Walikota Ambon Perintahkan Warga Demo PT DSA, Jika Pelayanan Air Bersih Tetap Buruk

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rayakan HDN, PKS Kota Bagi-Bagi Beras Untuk Lansia di Wayame dan Pandan Kasturi

    Rayakan HDN, PKS Kota Bagi-Bagi Beras Untuk Lansia di Wayame dan Pandan Kasturi

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • visibility 284
    • 0Komentar

    AMBON.- DEMAL ; Puluhan lansia dan janda di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon dan Keluharan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau mendatapkan bingkisan beras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ambon. Jumat, 30 Januari 2026. Pembagian bingkisan ini dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari Desa Nasional yang diselenggarakan DPD PKS Kota Ambon. Ketua PKS Kota Ambon, Malik Raudy […]

  • PPP Maluku Gelar Mukerwil, Deklarasi Dukung Agus-Yasin di Mukhtamar

    PPP Maluku Gelar Mukerwil, Deklarasi Dukung Agus-Yasin di Mukhtamar

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • visibility 660
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada 27-29 September 2025, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Maluku secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada H. Agus Suparmanto dan Gus Taj Yasin sebagai Ketua Umum dan Sekjen PPP. Deklarasi tersebut di gelar di sela-sela kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) ke III […]

  • Bukan Audit Khusus, Inspektorat : Negeri Booi Beruntung Masuk Program PRT

    Bukan Audit Khusus, Inspektorat : Negeri Booi Beruntung Masuk Program PRT

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • visibility 314
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL; Pemerintahan Negeri Booi Kecamatan Saparua mengapresiasi kebijakan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yang memasukan Negeri Booi dalam program Pemeriksaan Reguler Tahunan (PRT) selama tiga tahun berturut-turut. “Beta bersyukur sejak resmi menjadi Raja Negeri Booi pada Oktober 2021, Negeri Booi berturut-turut dijadikan sampel program Pemeriksaan Reguler oleh Inspektorat Kab. Malteng”. Demikian pernyataan pembuka Raja Negeri Booi […]

  • Restrukturisasi Keuangan, PD Panca Karya Targetkan Transparansi dan Reaktivasi Subsidi

    Restrukturisasi Keuangan, PD Panca Karya Targetkan Transparansi dan Reaktivasi Subsidi

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • visibility 30
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL; Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya Maluku tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran guna memulihkan kondisi finansial dan operasional perusahaan. Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan PD Panca Karya yang baru, Marla Beatriecs Kailola. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan daerah yang sempat dikategorikan sebagai beban anggaran daerah tersebut kini bertransformasi ke arah digitalisasi guna menciptakan tata […]

  • Senator Bisri Minta Presiden Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa

    Senator Bisri Minta Presiden Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • visibility 119
    • 0Komentar

      JAKARTA,-DEMAL : Anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina, menanggapi aksi unjuk rasa “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar BEM Universitas Indonesia (UI) bersama mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat di Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026. Senator yang akrab disapa Boy Latuconsina itu meminta Presiden Prabowo Subianto menerima dan menindaklanjuti aspirasi […]

  • Senator Bisri Ungkap Sisi Lemah Masyarakat Hukum Adat di Maluku

    Senator Bisri Ungkap Sisi Lemah Masyarakat Hukum Adat di Maluku

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • visibility 435
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Secara normatif, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya oleh negara melalui Undang-undang. Akan tetapi banyak sekali hak-hak masyarakat adat, utamanya di Maluku yang dirampas.  Hal ini terjadi karena ada problmen mendasar ditingkat paling bawah yang seyogyanya perlu disusun dan dilegalkan sebagai sebuah prodak hukum sah ditingkat pemerintahan negeri. “ Hampir semua peraturan negeri yang […]

expand_less