BPKP dan Perumda Panca Karya Teken MoU, Perkuat Tata Kelola Bersih Bebas Korupsi
- calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
- visibility 60
- comment 0 komentar
- print Cetak
Penandatanganan MOU
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
AMBON,-DEMAL – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku resmi menjalin kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panca Karya Maluku. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman untuk mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih, Kamis (12/03/26).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Bagus Putu Santika, bersama Direktur Utama (Dirut) Perumda Panca Karya, M. Rany Tualeka, di Kantor Perumda Panca Karya, Jalan Setiabudi, Kota Ambon. Momentum penting ini turut disaksikan oleh Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi beserta tim BPKP Maluku, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Panca Karya Jhony Wattimena, serta Anggota Dewas Oyang Orlando Petrusz.
Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Bagus Putu Santika menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar seremonial belaka. Penandatanganan ini merupakan wujud komitmen kuat kedua instansi untuk mengimplementasikan langkah perbaikan yang nyata di lapangan.
“Kedua belah pihak telah menyepakati rencana tindak kolaboratif yang fokus pada beberapa area krusial. Di antaranya perbaikan kebijakan, sistem, dan budaya antikorupsi, perbaikan kebijakan sistem whistleblowing, pelaksanaan asesmen risiko korupsi (Fraud Risk Assessment/FRA), peningkatan kapabilitas pengawasan bidang investigasi pada Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMD, serta pelaksanaan rencana tindak Perwakilan BPKP Maluku,” jelas Bagus.
Di tempat yang sama, Dirut Perumda Panca Karya, M. Rany Tualeka, menyambut baik dan menyatakan dukungan penuh jajarannya atas kerja sama ini. Ia berharap kolaborasi strategis dengan BPKP dapat menjadi langkah maju bagi Perumda Panca Karya dalam mewujudkan tata kelola bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Dengan tata kelola yang bersih, kami berharap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan daerah Maluku,” ujar Rany. Penandatanganan MoU dan sesi foto bersama ini resmi menandai dimulainya babak baru sinergi pengawasan di lingkungan BUMD Maluku.(*)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar