Kamis, 23 Jul 2026
light_mode

Sosok Pitoyo Rajanya Sianida, diduga Buka Rute Baru Ke Pulau Buru 

  • calendar_month Kam, 26 Jun 2025
  • visibility 579
  • comment 0 komentar

AMBON-DM : Aktivitas penjualan sianida di Pulau Buru Kabupaten Buru untuk kepentingan pertambangan di Gunung Botak kian masif. 

Sianida memang sudah banyak digunakan sejak tambang itu buka pada tahun 2011 silam. Zat kimia berbahaya ini dipakai untuk mengikat biji mas dan memisahkannya dari material tanah. 

Dulunya di awal aktivitas pertambangan secara membabibuta, banyak pemodal  yang terlibat mendistribusikan sianida ke Gunung Botak. Akan tetapi dengan intesifitas penegakan hukum saat itu, bisnis sianida mulai berkurang. Tak semasif sebelumnya. 

Polisi terus memperketat razia dan juga pengawasan jalur pasok barang ke Pulau Buru. Akhirnya pendistrubusian sianida pun mulai terhambat. Berdampak terhadap para pemodal. 

Sisanya saat ini hanya tinggal satu saja yang bertahan. 

“ Yang kami dengar Pitoyo. Memang dulu banyak sekali yang bermain, tapi karena modal kecil dan beresiko pidana, akhirnya mereka gulung tikar,” ujar salah satu warga Namlea. Kamis,26 Juni 2025.

Menurutnya, nama Pitoyo sangat familar saat ini karena dia satu-satunya pemasok dan telah miliki jaringan pembeli yang stabil. 

“ Kalau dibilang dia Raja Sianida, satu-satunya pemasok,” ungkapnya lagi. 

Ditempat terpisah, dari  informasi yang dikumpulkan, sebanyak 350 kaleng zat kimia Sianida dengan berat per kaleng 50 kg dikabarkan pada pekan ini telah lolos masuk Pulau Buru untuk diperjualberilakan kepada para pendulang emas.

Zat kimia berbahaya itu mudahnya masuk ke Pulau Buru karena distributor mengubah-ubah rute pasok ke Pulau Buru. 

“ Banyak jalan menuju roma, banyak  Jalan menuju Gunung Botak,” kata salah satu informan yang menjelaskan taktik distributor Sianida ke Pulau Buru. 

Menurutnya, sianida yang sekarang beredar di Pulau Buru pemiliknya cuma satu, diduga seluruhnya dipasok Pitoyo.

Sosok Pitoyo sendiri sangat asing di telinga pengusaha Maluku,  dari penelusuran redaksi pria yang menamatkan S1 di Amerika itu sangat sulit dijumpai. 

Namanya santer dibicarakan dan menjadi pembicaraan hangat ketika Pemerintah Provinsi Maluku menerbitkan IPR untuk 10 Koperasi di Tambang Gunung Botak.

Sebab, tanpa sianida material emas tak berati apa-apa, jika kemudian IPR diterbitkan, bisnis sianida pun dikuatirkan semakin lancar tanpa hambatan berarti.

“ Jalur pasok diubah sekarang, hanya sebagian kecil saja yang menggunakan jalur Surabaya Ambon Buru, sekarang lebih banyak menggunakan Halmahera-Pulau Buru, ada pula yang masuk langsung ke Buru,” bebernya.

Itulah kenapa kata sumber anonim itu, polisi kesulitan untuk menghentikan penggunaan zat kimia di Pulau Buru.

Selain rantai pasok yang berubah-ubah, gudang penyimpanannya pun sering dimanipulatif, untuk menghindari pengejaran petugas berwajib. 

Sumber yang enggan menyebutkan namanya itu juga mensinyalir ada sindikat yang membecking jalur dustrubusi sianida ke Buru.

“ Bisa oknum-oknum penegak hukum maupun dari sipip tertentu yang punya akses rute pelayaran dan navigasi, bisnisnya sudah semacam kartel,” tandasnya.

Ditambahkan lagi, jika penyuplai utama sianida ke Pulau Buru hanya satu orang, jika lebih dari itu atau ada pemasok lain maka polisi akan sangat mudah menangkap para pelaku. Mengingat hukum bisnis akan berlaku.

“ Logikanya begini, kalau ada tiga orang, dengan permintaan yang tinggi maka mereka akan bersaing merebut pasar, saling sikut. Saling mata mematai, dan berujung saling lapor,” terangnya, tapi karena distributor sianida dari luar Maluku hanya satu maka dengan mudah mengendalikan rantai pasok agar bisa sampai ke penambang.(*)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Serahkan SK 428 PPPK Tahap I, Ini Pesan Bupati Malra

    Serahkan SK 428 PPPK Tahap I, Ini Pesan Bupati Malra

    • calendar_month Kam, 2 Okt 2025
    • visibility 179
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL; Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 428 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2024. “Dari 429 orang, ada satu yang telah mendahului kita. Semoga beliau ditempatkan di sisi Tuhan dengan sebaik-baiknya,” ucap Thaher penuh haru di Langgur, Kamis 2 Oktober 2025. Ia menekankan, status PPPK merupakan […]

  • Wao, Total Kekayaan Wagub dan Istri Nyaris Setara PAD Ambon Tahun 2020

    Wao, Total Kekayaan Wagub dan Istri Nyaris Setara PAD Ambon Tahun 2020

    • calendar_month Rab, 13 Agu 2025
    • visibility 754
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath bersama istrinya Rohani Vanath ternyata punya kekayaan melimpah. Nyaris setara PAD Kota Ambon tahun 2020. Pada saat massa covid-19, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon hanya diangka Rp121 miliar, angka ini hampir setara kekayaan Wakil Gubernur Maluku dan Istrinya Rohani Vanath dalam laporan kekayaan mereka saat daftar di […]

  • Ini Perusahaan “Penerima” Kelebihan Bayar Proyek BPJN Maluku

    Ini Perusahaan “Penerima” Kelebihan Bayar Proyek BPJN Maluku

    • calendar_month Rab, 8 Okt 2025
    • visibility 957
    • 0Komentar

    AMBON.-DM ;Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kelebihan bayar di 21 paket proyek pada lingkup Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku merupakan hasil analisa atas belanja fisik tahun anggaran 2022 dan semester I tahun anggaran 2023. Dalam laporan tersebut, BPK membagi dua skema penilaian yakni lebih bayar dan kurang bayar dengan […]

  • Pukat Seram Kuatir Kasus Proyek Jalan Besi “Menguap” di Kejaksaan 

    Pukat Seram Kuatir Kasus Proyek Jalan Besi “Menguap” di Kejaksaan 

    • calendar_month Kam, 8 Mei 2025
    • visibility 370
    • 0Komentar

    AMBON-DM ; Upaya penyidik Kejakasaan Tinggi Maluku membongkar dugaan praktek korup dalam proyek peningkatan jalan ruas SP Lintas Seram-Besi Jalur 2 (hotmix) tak lagi terdengar. Padahal di tahun lalu, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku bergeming kasus ini tetap berjalan, dan sementara menunggu perhitungan dari lembaga auditor negara. “Belum ada tersangka. Kasusnya jalan. Sedang menunggu hasil kompensasi […]

  • Reses Bareng Aleg Provinsi Malut, Nurlina Komit Kawal Aspirasi Konstituennya 

    Reses Bareng Aleg Provinsi Malut, Nurlina Komit Kawal Aspirasi Konstituennya 

    • calendar_month Ming, 1 Jun 2025
    • visibility 375
    • 0Komentar

    MALUT-DM : Dalam mengisi masa resesnya di tahun pertama masa sidang ke II, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu Wa Ode Nurlina menyambangi tiga kecamatan berbeda. Pertama di Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, dalam kunjungan ini Nurlina tidak sendiri, dia bersama salah satu anggota DPRD Maluku Utara asal Partai Keadilan […]

  • Efisiensi Nasional, Bupati Thaher Hanubun: Kerja di Malra Wajib Berbasis Data

    Efisiensi Nasional, Bupati Thaher Hanubun: Kerja di Malra Wajib Berbasis Data

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • visibility 154
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya diterapkan di Maluku Tenggara, tetapi berlaku secara nasional. Oleh karena itu, dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan penting berbasis data. “Kerja harus berdasarkan data. Peningkatan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas agar mampu melahirkan inovasi untuk pengembangan daerah,” tegas […]

expand_less