Pj. Ohoi Wulurat Ancam Usir Petugas BSPS, Duga Program Jadi Lahan Transaksi Politik

LANGGUR.-DEMAL :. – Mekanisme penetapan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 dipertanyakan keras oleh Penjabat Kepala Ohoi Wulurat Tarsisius Sarkol.

Penegasan itu disampaikan Tarsisius menyusul carut-marut data penerima bantuan di wilayahnya. Menurut dia, sebanyak 12 Kepala Keluarga (KK) penerima BSPS namanya telah diterbitkan oleh pemerintah pusat, namun setelah proses verifikasi di lapangan, jumlah itu dipangkas drastis hingga tersisa hanya 4 KK penerima manfaat.

“Kami heran, 12 nama yang sudah keluar dari pusat, tiba-tiba saat verifikasi tinggal 4. Lalu 8 KK lainnya ini ke mana? Memang sudah ada penjelasan petugas tapi terkesan menutupi sesuatu,” tegas Tarsisius kepada media ini, Rabu (22/10/2026).

Kendati demikian, sebagai bentuk antisipasi, Pemerintah Ohoi Wulurat mengaku telah mengusulkan kembali warga lain yang dinilai jauh lebih berhak, karena kondisi rumahnya benar-benar tidak layak huni dan memenuhi persyaratan. 

Sayangnya, seluruh data susulan yang telah diinput melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, tidak diakomodir sama sekali.

“Kami sudah usulkan warga lain yang rumahnya atap bocor, dinding papan lapuk, lantai tanah. Tapi semua data yang kami masukkan lewat Dinas Perkim tidak diakomodir. Jadi untuk apa kami disuruh mendata?” keluhnya.

Merasa tidak dihargai, Penjabat Ohoi Wulurat itu bahkan melontarkan ancaman tegas. Ia mengancam akan mengusir petugas jika kembali turun untuk mengambil data tanpa kejelasan.

“Kalau begini caranya, lebih baik jangan turun. Saya akan usir petugas kalau datang hanya untuk ambil data dan foto-foto rumah warga, tapi pada akhirnya tidak diakomodir sesuai persyaratan yang sudah kami penuhi. Warga kami dipermainkan,” ancam penjabat berlatar belakang akademisi itu. 

Di sisi lain, Tarsis menduga program BSPS yang seharusnya membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kini telah melenceng jauh dari tujuan awal. Ia menduga program tersebut menjadi lahan basah dan lahan transaksi yang bermotif politik maupun ekonomis.

“Saya menduga BSPS ini sudah menjadi lahan bagi-bagi, bahkan menjadi lahan transaksi bermotif politik dan ekonomis. Yang dekat dengan kekuasaan yang dapat, yang benar-benar miskin malah dicoret. Ini harus dibuka secara terang benderang,”tandasnya.

Ia menyesalkan dari informasi diperoleh bantuan ke Wulurat paling minim sedangkan sejumlah ohoi lain yang awalnya tidak dalam data penerima tiba menerima bahkan jumlah lebih banyak dari Wulurat.

“Ada ohoi awalnya tidak teeima, kini dapat bantuan melebihi Wulurat, ada yang 10 sampai 16 rumah, hal ini patut dariipertanyakan kemana jatah 8 penerima manfaat ohoi wulurat,” ketusnya menutup pembicaraan.(*)