Jumat, 23 Okt 2026
light_mode

Tagop Akhirnya Bebas, Usai Jalani Delapan Tahun Hukuman Penjara

  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

AMBON,-DEMAL ; Mantan Bupati Buru Selatan dua periode, Tagop Sudarsono Soulisa, resmi menghirup udara bebas setelah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon.

Tagop Sudarsono Soulisa merupakan figur sentral di Buru Selatan yang memimpin kabupaten tersebut selama dua periode, yakni tahun 2011–2016 dan 2016–2021. Namun, masa jabatannya ternoda setelah dirinya terseret perkara suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di wilayah yang pernah dipimpinnya tersebut.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dakwaan bahwa Tagop telah menerima uang suap dan gratifikasi dengan total mencapai Rp23,279 miliar dari berbagai pihak selama memegang tongkat kekuasaan.

Majelis hakim kemudian menyatakan Tagop terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Atas perbuatannya, Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara serta denda sebesar Rp300 juta.

Tagop sempat menempuh upaya hukum dengan mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) secara resmi menolak permohonan kasasi tersebut pada Juli 2023. Putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan KPK mengeksekusi Tagop ke Lapas Kelas IIA Ambon pada Agustus 2023.

Selain hukuman fisik dan denda, putusan pengadilan juga mewajibkan Tagop untuk membayar uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.

KPK dilaporkan telah menyetorkan uang sebesar Rp5,7 miliar yang bersumber dari Tagop ke kas negara sebagai bagian dari upaya asset recovery (pemulihan aset) hasil tindak pidana korupsi.

Dengan bebasnya mantan orang nomor satu di Buru Selatan ini, tuntas sudah seluruh rangkaian masa hukuman yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan hukum, terkait skandal korupsi infrastruktur yang sempat menyita perhatian publik Maluku.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Pimpin Apel Operasi Ketupat 2026 di Polres Aru

    Bupati Pimpin Apel Operasi Ketupat 2026 di Polres Aru

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • visibility 273
    • 0Komentar

    DOBO.-DEMAL ; Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 pengamanan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, yang digelar di halaman Polres Kepulauan Aru, Kamis 12 Maret 2026. Dalam amanat Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan Bupati Kaidel, ditegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi kemanusiaan yang […]

  • Perkuat Jejaring Kolaboratif di KK Pulau Buano, Fokus Sasi di Desa Soleh-Waesala

    Perkuat Jejaring Kolaboratif di KK Pulau Buano, Fokus Sasi di Desa Soleh-Waesala

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • visibility 276
    • 0Komentar

    AMBON,DEMAL: Praktik penangkapan ikan destruktif mengancam ekosistem terumbu karang di Perairan Selat Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Pengelolaan kolaboratif dan sasi dianggap efektif melindungi habitat laut dari eksploitasi tersebut. Upaya perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui program TFCCA. Teranyar, program yang dipimpin konsorsium Yayasan SAHARI bersama CTC dan KIRANIS kini memasuki fase rancangan dokumen pengelolaan kolaboratif. […]

  • Perumda Panca Karya Pacu Persiapan Armada Feri Jelang Mudik Lebaran

    Perumda Panca Karya Pacu Persiapan Armada Feri Jelang Mudik Lebaran

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • visibility 95
    • 0Komentar

    AMBON,-DEMAL : Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panca Karya terus memacu kesiapan armada kapal feri miliknya menjelang arus mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Sebagai operator transportasi laut dan darat di Maluku, badan usaha milik daerah ini berkomitmen mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat di Bumi Raja-raja. Direktur Operasional Perumda Panca Karya, Ongen Goo, mengungkapkan bahwa dari total […]

  • Jejaring Kolaboratif KK Pulau Buano Terbentuk, Roberth Hutuely Ditunjuk Jadi Kordum

    Jejaring Kolaboratif KK Pulau Buano Terbentuk, Roberth Hutuely Ditunjuk Jadi Kordum

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • visibility 246
    • 0Komentar

    SERAM BAGIAN BARAT, DEMAL : Jejaring Kelompok Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi (KK) Per Pulau Buano resmi terbentuk. Peserta pertemuan lintas sektor sepakat menunjuk Roberth Hutuely sebagai Koordinator Umum (Kordum). Sebagai kordum, Roberth bertugas mengoordinasikan tiga kelompok pengelolaan dari Desa Waesala, Buano Selatan, dan Soleh untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan KK Pulau Buano. Roberth juga bertugas […]

  • PN Dobo Tolak Praperadilan Penyitaan KM Mina Maritim 153

    PN Dobo Tolak Praperadilan Penyitaan KM Mina Maritim 153

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • visibility 3
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL ; Pengadilan Negeri Dobo menolak permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penyitaan Kapal KM Mina Maritim 153 oleh Polres Kepulauan Aru. Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal Efraim Reinalldo Boraspati dalam sidang di ruang utama PN Dobo, Kamis (21/5/2026) pukul 15.30 WIT. Dalam perkara Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Dob, hakim menyatakan penyitaan kapal oleh penyidik telah sesuai […]

  • Mata Uang Iran Anjlok 1.000.000 Rial = 1 Dolar AS

    Mata Uang Iran Anjlok 1.000.000 Rial = 1 Dolar AS

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • visibility 376
    • 0Komentar

      AMBON.-DEMAL ; Sebelum satu peluru pun ditembakkan pada Februari 2026, ekonomi Iran sudah dalam kondisi darurat parah. Terhitung Per Januari 2026, Iran mengalami krisis ekonomi terdalam dan terpanjang dalam sejarah modernnya. Inflasi melonjak melampaui 48,6% pada Oktober 2025. Antara 22% hingga 50% warga Iran hidup di bawah garis kemiskinan. Kementerian Kesejahteraan Sosial melaporkan 57% […]

expand_less