Jejaring Kolaboratif Susun SOP Pengawasan, Lanjutkan dengan Praktik Lapangan

MALUKU,-DEMAL; Jejaring kelompok pengelolaan kolaboratif di wilayah Pulau Buano, Desa Soleh, dan Desa Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Kolaboratif Kawasan Konservasi sebagai pedoman bersama dalam memperkuat pengawasan sumber daya pesisir dan laut.

Penyusunan SOP tersebut dilakukan melalui Lokakarya Penyusunan dan Uji Coba SOP Pengawasan Kolaboratif yang berlangsung pada 3–4 September 2026 di Kantor Yayasan SAHARI, Desa Nuruwe. Kegiatan ini melibatkan jejaring kelompok kolaboratif dari Desa Buano Utara, Buano Selatan, Soleh, dan Waesala.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan melalui Program TFCCA yang dilaksanakan oleh konsorsium Yayasan SAHARI bersama CTC dan KIRANIS. Lokakarya mencakup penyusunan SOP, uji coba, serta evaluasi dan perbaikan berdasarkan pengalaman peserta di lapangan.

Koordinator Program Yayasan SAHARI, Asura, mengatakan penyusunan SOP menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara kolaboratif.

“Penyusunan dan uji coba SOP Pengawasan Kolaboratif ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, berbagai upaya konservasi seperti KKD, Bank Ikan, DPL, dan pengawasan masyarakat dapat disatukan dalam satu jejaring kerja sama yang lebih terkoordinasi,” jelasnya.

para peserta langsung melakukan uji coba pengawasan kolaboratif di sekitar perairan Desa Nuruwe dan Desa Kaibobo. (dok istimewa)

Suasana Lokakarya Penyusunan dan Uji Coba SOP Pengawasan Kolaboratif. (dok istimewa)

Setelah penyusunan SOP, para peserta langsung melakukan uji coba pengawasan kolaboratif di sekitar perairan Desa Nuruwe dan Desa Kaibobo. Dalam kegiatan tersebut, peserta mempraktikkan prosedur pengawasan dengan melakukan pendataan terhadap nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan serta mencatat berbagai temuan selama pelaksanaan pengawasan.

Hasil uji coba SOP pengawasan kolaboratif tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi untuk melihat kesesuaian SOP dengan kondisi nyata di lapangan. Masukan dari peserta digunakan untuk menyempurnakan prosedur agar lebih mudah diterapkan dan mampu menjawab kebutuhan pengawasan masyarakat.

Asura berharap, pendekatan kolaboratif ini dapat memperkuat koordinasi, komunikasi, dan mekanisme tindak lanjut antarpihak. Dengan demikian, berbagai inisiatif konservasi yang telah berjalan dapat saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut di Pulau Buano dan wilayah sekitarnya.

“SOP Pengawasan Kolaboratif juga disusun sebagai pedoman untuk memastikan kegiatan pengawasan berlangsung secara terarah, tertib secara administrasi, serta sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku,” jelasnya.

Asura menambahkan lokakarya diakhiri dengan finalisasi dokumen SOP Pengawasan Kolaboratif. Proses tersebut dikawal dan didampingi oleh Yayasan SAHARI bersama Cabang Dinas Gugus Pulau II dan mitra konsorsium.

Dengan tersusunnya SOP ini, berbagai usulan dan kebutuhan pengawasan dari para pihak dapat dituangkan dalam satu dokumen bersama.

“Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat praktik pengawasan kolaboratif dan mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan di Pulau Buano dan sekitarnya,” harapnya.