Kota Ambon dan Bau Busuk Sampah

PULAU  Ambon tercatat sebagai kota metropolitan dalam catatan sejarah peradaban Nusantara. Menjadi tempat bercokol imperium Eropa, mulai dari Portugis sampai Belanda.

Sebagai metropolis, kota ini sudah diurus sejak zaman nenek moyang. Meninggalkan banyak cerita, romansa dan memoar indah dalam beragam catatan sejarah masa lalu.

Dulu, ia berjuluk Ambon Manise. Sebuah frasa yang bukan sekadar pemanis tapi mengekspresikan realitas di zamannya. Menunjukan bahwa kota ini dulunya bersih, rapi, indah, dan harmoni. Pertanyaannya, mengapa Kota Ambon kini semakin ‘berbau busuk’ dan tak terurus?

“Bau busuk” Kota Ambon dalam konteks ini tentu adalah diksi denotatif yang disematkan untuk mengekspresikan wajah kota ini. Di banyak sudut jalan, sampah berserakan tanpa diurus.

Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, sampah dibiarkan menutupi badan jalan. Bau busuk ini patut diduga bermula dari titik nol kilo meter kota Ambon. Sementara orang nomor satu di kota ini seolah terbiasa dengan bau busuk di jalanan. Membiarkan fenomena ini seolah tak ada apa-apa.

Dalam sejarah perjalanan, Kota Ambon merupakan salah satu kota kecil di Indonesia yang pernah mendapat penghargaan Adipura berulang-ulang. Mulai dari era Walikota Decky Wattimena, Walikota Yohanes Sudiono dan yang paling anyar di era Walikota Richad Leuhenapessy.

Solusi Atasi Sampah

Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengharumkan kota manise ini.
Pertama, konsolidasi kebudayaan. Masyarakat Maluku termasuk di Kota Ambon punya budaya bersih-bersih halaman rumah dan lingkungan. Cuci Nagri adalah tradisi leluhur yang bertujuan untuk membersihkan nagri atau kampung.Budaya ini harus dilestarikan dengan pendekatan yang lebih masif, menjadikannya kebijakan kota.

Cuci nagri diangkat sebagai agenda tahunan warga kota. Kampung muslim didorong untuk Cuci Nagri menjelang Perayaan Idul FItri dan Idul Adha, sedangkan kampung-kampung Kristen diagendakan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Konsolidasi kebudayaan cuci kampung bahkan dapat menjadi instrumen perekat budaya, yang mana sesama nagri yang pela dan gandong bisa saling terlibat dalam momentum tersebut.

Kedua, swastanisasi penanganan sampah. Saatnya pemerintah kota melakukan transfromasi kebijakan tata kelola persampahan. Selama ini, sampah diurus oleh dinas lingkungan hidup, namun belum maksimal dan meninggalkan bau busuk di jalanan.

Pendekatan swastanisasi akan jauh lebih efektif dan maksimal. Karena ada tanggung jawab korporasi dalam menjalankan bisnisnya. Jika tidak sudah pasti pemerintah punya hak prerogatif untuk memutuskan kontrak.

Ketiga, gerakan warga kota sadar sampah. Dulu, sampah tidak berserakan di jalanan, bahkan di setiap mobil angkot disediakan tong dampah oleh sopirnya. Apakah hal itu karena kebijakan pemerintah atau kesadaran masyarakat itu sendiri, yang pasti kebiasaan ini perlu dihidupkan kembali.

Gerakan sadar sampah dapat dimulai dari ruang-ruang kelas, mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Gerakan sadar sampah butuh kolaborasi semua pihak, dimulai dari proses edukasi hingga aksi nyata bersih-bersih sampah. Berbagai momentum tentu dapat dimanfaatkan.

Misalnya, pada saat hari ulang tahun kota dan hari-hari besar kenegaraan. Skema kebijkan lain yang dapat pula dilakukan adalah festival kampung bersih, di mana juara lomba diberikan semacam reward yang fantastis sehingga setiap kampung dapat berpartisipasi aktif mendorong gerakan sadar sampah di kota teluk eksoktis ini.

Warga kota tentu berharap gebrakan nyata dari Walikota dan Wakil Walikota Ambon. Betapa tidak, dalam visi misi tertuang dengan jelas komitmen dan janji Boedewin-Tousuta. Kedua pasangan ini mengangkat visi: Ambon Manise yang inklusif, toleran dan berkelanjutan (sustainable).

Pada misi kedua, pengelolaan sampah: menyediakan tambahan 20 truk sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu.

Pasangan ini dengan tegas menunjukan komitmenya untuk mengurusi sampah warga kota. Sayangnya, dalam satu tahun kepemimpinannya, janji itu hanya ilusi tanpa realisasi. Jauh panggang dari api.

Publik kota Ambon tentu menanti realisasi janji kampanye pemimpinnya. Berharap bahwa walikota tidak menjadi amnesia dengan visi-misinya sendiri. Jangan menjadi pemimpin yang gampang melupa, sementara ketika proses (pencalonan hingga kampanye) politik sebelumnya, banyak janji yang disampaikan.

Setelah terpilih dan dilantik, lupa segalanya. Toh, Kota Ambon bukan hanya Mardika dan Batu Merah. Kota ini juga membentang dari Nusaniwe sampai Natsepa, dari Latuhalat hingga Laha dan Tawiti adalah bagian integral yang tak terpisahkan.

Sudah saatnya Walikota turun tangan secara intens dan tanpa pamrih, selesaikan bau busuk Kota ini agar menjadi semerbak mewangi. Jika tidak, maka pada momentum elektoral (baca: pemilihan kepala daerah) ke depan, warga kota berhak dan barangkali secara mendesak akan memberi pengahakiman dengan menolak kehadiran walikota (saat ini) di semua ruang sosialnya. Sekian.(*)

Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.SI
Ketua Pusat Studi Perubahan Iklim dan Kepulauan