KAHMI Maluku Dorong Kebijakan Pro Rakyat dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah

TERNATE – DM : Pertemuan Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang berlangsung 23-24 Agustus di Kota Ternate menjadi entri point untuk mendorong dan mengkonsolidasikan kepentingan pembangunan ekonomi  berbasis potensi daerah.

Secara regional, pertemuan yang dihadiri Presidium KAHMI Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Barat selama dua hari, menjadi bagian penting dalam kerja-kerja pengabdian terhadap masyarakat dan daerah. 

Pertemuan Regional KAHMI Indonesia Timur dihadiri Koordinator Presidium KAHMI Nasional, Rifqynizami Karsayuda (Ketua Komisi II DPR RI), A Riza Patria (Wakil Menteri Desa) dan Nusron Wahid (Menteri ATR/Kepala BPN) itu pihaknya merekomendasikan sejumlah point penting yang berkaitan dengan kondisi internal maupun eksternal keorganisasian.

” Dalam pokok pikiran MW KAHMI MALUKU pada pertemuan Regional KAHMI Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya,  di Ternate, kami menuangkan sejumlah point yang dijadikan sebagai piagam. Baim bersifat internal maupun eksternal,” akui Presidum KAHMI Maluku Bin Raudha Arief Hanoeboen,Minggu 24 Agustus 2025.

Raudha merincikan point-point pikiran MW KAHMI Maluku yang disampaikan agar direspons dan ditindak lanjuti yakni; 

Internal:

Memperhatikan dan memperkuat potensi kader, baik di Pemerintahan, penyelenggara Pemilu, Partai politik dan juga penguatan ekonomi keluarga besar hijau hitam (HMI).

Konsolidasi internal KAHMI dalam setiap tingkatan. Penguatan kapasitas kader, lewat beasiswa dll.

Eksternal

Meminta kepada Pemerintah pusat agar meninjau kembali  kebijakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) terutama mekanisme Penangkapan Ikan Terukur (PIT)  yang sangat merugikan bagi daerah kepualauan terutama Maluku yang sangat besar potensi perikanannya. Sekaligus mempercepat proses menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan menpercepat pembangunan Maluku Integrated Port (MIP).

Pemerintah pusat agar memperhatikan  dampak dari kebijakan tersebut,  salah satunya yang sangat merugikan adalah eksploitasi SDA perikanan oleh kapal industri tanpa pencatatan di pelabuhan lokal. Kapal-kapal besar (>30 GT) yang beroperasi di WPP 718 banyak dari luar daerah, dan hasil tangkapannya tidak dicatat di pelabuhan lokal, sehingga tidak tercermin dalam perhitungan DBH maupun PAD daerah  . Akibatnya, dana yang seharusnya mengalir ke daerah terlewatkan.

KAHMI Maluku menilai bahwa regulasi yang sentralistik memiskinkan daerah, khususnya daerah dgn potensi SDA melimpah seperti Maluku.

⁠Secara umum, KAHMI Maluku mendukung operasionalisasi Blok Migas Masela di Kepualaun KKT-MBD, tetapi juga ikut mendorong agar ada Participating Interest (PI) yang dikelola oleh Maluku Energi Abadi (MEA), Perusahaan Daerah atau BUMD Pemerintah Maluku.

Peningkatan infrasturktur untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Maluku yang wilayahnya 94% laut, sebagsi solusi untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

⁠Mendukung program hilirisasi diberbagai sektor strategis seperti perikanan, pertanian dan perkebunan, sektor migas dan energi serta sektor pariwisata.

Mendukung Program pemerintahan Prabowo, seperti Koperasi Merah Putih (KMP) dll, dan mendorong pelibatan kader HMI secara penuh dalam program-program tersebut.

Raudha mengaku, selain para Majelis Nasional (MN) KAHMI yang hadir, kegiatan urung rembuk dan silaturahmi alumni HMI secara regional juga dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani serta ⁠Kordinator dan presidium MW/MD KAHMI se Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan.

Raudha berharap, pokok pikiran MD KAHMI Maluku dapat ditindak lanjuti Presidium MN KAHMI sebagai wujud dari konstribusi terhadap pertumbuhan ekononi dan pembangunan untuk Maluku.

“Tentunta, pertemuan KAHMI Regional itu menjadi forum penting dan strategis untuk mengagregasi kepentingan Maluku dalam agenda pembangunan daerah. Kami sangat berharap, pokok pikiran KAHMI Maluku dapat ditindak lanjuti untuk didorong dalam pusaran kebijakan nasional kedepan,” harap Akademisi Fakultas Ekonomi-Bisnis Unpatti tersebut.(*)

Editor : Abd Karim