Minggu, 12 Jul 2026
light_mode

Koperasi Desa Jadi Tumpuan Ekonomi, Pemkab Maluku Tenggara Perkuat Kapasitas Pengawas

  • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
  • visibility 13
  • comment 0 komentar

LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara terus memperkuat tata kelola koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi kerakyatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapasitas Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibuka Wakil Bupati  (Wabup)Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, di Aurelia Kimson Hotel, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Kamis 4 Mei 2026.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong dan penyematan tanda peserta oleh Wakil Bupati yang didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Maluku Tenggara, Umar Hanubun.

Dalam sambutan Bupati Maluku Tenggara yang dibacakan Wakil Bupati, ditegaskan bahwa pemerataan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan utama pembangunan yang terus didorong pemerintah.

Menurutnya, perkembangan ekonomi global dan terbukanya pasar bebas menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang harus direspons dengan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi atau lembaga keuangan, tetapi merupakan wadah perjuangan kolektif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun perekonomian desa yang tangguh,” kata Viali.

Ia menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, menjaga tertib administrasi, serta mengawal pengelolaan keuangan koperasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya kepada peserta, Viali menekankan pentingnya pemahaman terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai landasan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Sebagai pengawas, Bapak dan Ibu harus memahami isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Pengawasan tidak boleh keluar dari koridor yang telah diatur dalam AD/ART,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa koperasi memiliki tiga perangkat organisasi utama, yakni Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda sehingga harus dijalankan sesuai kewenangannya.

“Tugas pengawas bukan mengurus koperasi, melainkan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap berbagai hal yang perlu dibenahi. Semua harus berjalan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Viali menegaskan bahwa koperasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat. Karena itu, tata kelola yang baik menjadi syarat utama untuk menciptakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Dengan tata kelola yang baik, koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi yang sehat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun usaha,” katanya.

Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan modal utama bagi kemajuan koperasi. Jika kepercayaan tersebut terjaga, koperasi akan semakin kuat dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kepercayaan anggota kepada koperasi merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan dan kemajuan koperasi. Jika kepercayaan itu terjaga, maka koperasi akan semakin kuat dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Umar Hanubun, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan.

Menurut Umar, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pengawas koperasi terkait fungsi pengawasan, tertib administrasi, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini, para pengawas koperasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta melaksanakan audit keuangan koperasi secara baik dan profesional,” ujarnya.

Sebanyak 100 pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti pelatihan yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah, dialog interaktif, praktik, dan simulasi dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, serta praktisi koperasi berpengalaman.

Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap pengawasan koperasi di tingkat desa dan kelurahan semakin profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.(*)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Isi Tahapan Non Pemilu, KPU Educasi Pemilih Disabilitas Kota Ambon

    Isi Tahapan Non Pemilu, KPU Educasi Pemilih Disabilitas Kota Ambon

    • calendar_month Sab, 27 Sep 2025
    • visibility 396
    • 0Komentar

    AMBON.-DM – Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, dengan segmentasi pemilih disabilitas jumat, 26 September 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun pemilih yang cerdas, kritis, dan berdaya dalam menyongsong pemilu yang berkualitas. Saat membuka sosialisasi yang mengangkat tema “Aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas dalam proses demokrasi (Refleksi Pemilu 2024),” […]

  • Tarif Listrik PLN  Triwulan III Sama dengan Triwulan II

    Tarif Listrik PLN Triwulan III Sama dengan Triwulan II

    • calendar_month Sel, 1 Jul 2025
    • visibility 324
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) pada triwulan III (Juli-September 2025) tidak mengalami perubahan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.  “Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya belimasyarakat, serta daya saing industri, triwulan III 2024 diputuskan […]

  • Ketika Meritokrasi Kalah Oleh Balas Budi Birokrasi

    Ketika Meritokrasi Kalah Oleh Balas Budi Birokrasi

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2026
    • visibility 298
    • 0Komentar

      Meritokrasi hanya akan hidup jika balas budi disingkirkan dari birokrasi. Oleh: Prof. Dr.Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si Ketua Umum IKA UIN Amsa

  • Pemkab Malra Perkuat Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan,Menuju UHC Prioritas

    Pemkab Malra Perkuat Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan,Menuju UHC Prioritas

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • visibility 252
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan serta memperluas kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, saat membuka kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, […]

  • Bukannya dipuji, Video Bupati Malteng Sidak RSUD Tuai Cemooh Warganet

    Bukannya dipuji, Video Bupati Malteng Sidak RSUD Tuai Cemooh Warganet

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • visibility 329
    • 0Komentar

    AMBON.-DM : Kunjungan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat di Rumah Sakit Umum  Daerah (RSUD) Maluku Tengah mendapat tanggapan miring dari warganet. Meski sebagian mengapresiasi kehadiran Bupati Maluku Tengah, tapi lebih banyak pengguna media sosial yang memberi respon negatif kedatangan Bupati Maluku Tengah di rumah sakit milik pemerintah itu. Sebab, dalam video yang tersebar luas, Bupati […]

  • Dukung Kebijakan Gubernur, Kadin Sebut Rencana Pinjaman Rp1,5 T,Percepat Pembangunan

    Dukung Kebijakan Gubernur, Kadin Sebut Rencana Pinjaman Rp1,5 T,Percepat Pembangunan

    • calendar_month Ming, 23 Nov 2025
    • visibility 305
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL; Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Maluku yang akan mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun. Pinjaman tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menstimulasi perekonomian daerah yang membutuhkan dorongan signifikan pada 2026 mendatang. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Ekonomi Kadin Maluku, Temi Talaohu dalam rilisnya yang diterima media, menegaskan […]

expand_less