Sabtu, 14 Nov 2026
light_mode

Disdikbud dan Kejari Aru Perkuat Sinergi, Tiga Proyek Sekolah Strategis Dapat Pendampingan Hukum

  • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
  • visibility 53
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DOBO,-DEMAL ;-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Aru bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru menggelar pertemuan terkait pendampingan hukum terhadap proyek strategis daerah di sektor pendidikan, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Gospel Café, Dobo, itu menjadi langkah preventif untuk memastikan seluruh paket pekerjaan fisik bidang pendidikan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Pertemuan ini merupakan implementasi dari perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Kejari Kepulauan Aru yang berlaku untuk tiga tahun ke depan.

Kegiatan dihadiri Kepala Kejari Kepulauan Aru, Dr. Amanda, S.H., M.H., Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Megi Salay, S.H., M.H., beserta jajaran Kejari; Plt. Kepala Disdikbud Aru Aris F.I. Gainau, S.K.M., M.P.H., perwakilan Inspektorat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Bidang SD Timotius Jamco, analis perencana, analis keuangan, serta kepala SD Negeri 1, SD Negeri 2, dan SD Negeri 9 Dobo.

Tim Perencana Disdikbud memaparkan ekspose paket pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2026 yang dipandu langsung Kasi Datun Megi Salay.

Tiga paket proyek strategis yang menjadi fokus pendampingan hukum meliputi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabot di SD Negeri 9 Dobo; pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) beserta perabot di SD Negeri 1 Dobo dan SD Negeri 2 Dobo; serta pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabot di SMP Negeri Kumul.

Plt. Kepala Disdikbud Aris Gainau menegaskan bahwa permohonan pendampingan hukum merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berintegritas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaksana proyek.

“Warisan terbaik yang kita tinggalkan bukan hanya bangunan semata, tetapi kepercayaan masyarakat bahwa negara benar-benar hadir untuk kepentingan anak-anak bangsa dan masa depan pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan Kejari menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

“Karena pembangunan sekolah adalah pembangunan peradaban. Menjaga integritas berarti menjaga masa depan generasi penerus bangsa,” tegasnya.

Kepala Kejari Kepulauan Aru, Dr. Amanda, menekankan pentingnya peran Bidang Datun dalam mengawal proyek strategis sebagai langkah pencegahan risiko hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Kejari juga memberikan perhatian khusus terhadap keterbatasan waktu pelaksanaan — dengan proses lelang diperkirakan baru dimulai akhir Agustus atau awal September, waktu efektif hingga akhir Desember dinilai cukup sempit.

Selain itu, Kejari mengingatkan berbagai tantangan khas wilayah kepulauan seperti ketergantungan pasokan material dari luar daerah, potensi kelangkaan pasir dan semen, serta cuaca ekstrem menjelang akhir tahun.

Disdikbud diminta segera menyusun rencana kerja yang matang, termasuk jadwal pengadaan material dan pengelolaan tenaga kerja, agar proyek selesai tepat waktu dan terhindar dari sanksi denda.

Meski gedung Kejari Kepulauan Aru sedang menjalani renovasi, pihak Kejari memastikan pelayanan koordinasi melalui Bidang Datun tetap berjalan optimal demi mendukung kelancaran pembangunan fasilitas pendidikan.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dihadapan Senator Bisri, DKP Keluh: Sekarang Kita Hanya Penonton

    Dihadapan Senator Bisri, DKP Keluh: Sekarang Kita Hanya Penonton

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • visibility 384
    • 0Komentar

    AMBON.-DM; Kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku telah dibatasi untuk mengelolah laut, meski dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi punya kewenangan adalah sebesar 12 mil laut dari garis pantai. Hal ini disampaikan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku kepada Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bisri As Shiddiq Latuconsina dalam agenda […]

  • Kadis Disperindag Akui Pemutusan Kerjasama Tanpa Evaluasi, Arahan Wagub 

    Kadis Disperindag Akui Pemutusan Kerjasama Tanpa Evaluasi, Arahan Wagub 

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • visibility 602
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath diduga mulai menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Gubernur Maluku kepadanya. Ini terlihat dari upayanya dalam menangani pedagang Pasar Mardika.  Sebagaimana pernyataan yang disampaikan Wagub pada laman facebook milik pemerintah Provinsi Maluku. Pada 14 Juni 2025. Gubernur telah memandatkan tugas penataan pedagang kepada Wagub. Akan tetapi bukan pedagang yang diatur, […]

  • Bahas Reforma Agraria, Senator Boy Pimpin Delegasi Komite I DPD Ke Maluku

    Bahas Reforma Agraria, Senator Boy Pimpin Delegasi Komite I DPD Ke Maluku

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • visibility 695
    • 0Komentar

    AMBON.-DM; Dalam rangka membahas inventarisasi materi pengawasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Khususnya terkait Konflik Pertanahan. Komite I DPD-RI kumpulkan sejumlah stackeholder terkait di Kantor Gubernur Maluku, Senin, 22 September 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur itu, hadir pula Sekda Provinsi Maluku mewakili Gubernur Maluku, Badan […]

  • 8 ABK KM Indo Perkasa 03 Hilang Usai Kapal Tenggelam di Perairan Pulau Wasir Dobo

    8 ABK KM Indo Perkasa 03 Hilang Usai Kapal Tenggelam di Perairan Pulau Wasir Dobo

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • visibility 385
    • 0Komentar

    DEMAL-ARU: – Sebanyak delapan Anak Buah Kapal (ABK) KM.Indo Perkasa 03 hingga saat ini belum ditemukan, usai kapal mereka disapu ombak dan tenggelam. Sesuai data, mereka yang belum ditemukan yakni, Muhammad Bilal, Afrizal, Ahmad Fauzi, Febry Alziran Firmansah, Fransisku, Mohamad Ridwan, Mohamad Nur Isnaeni, dan Wandi Salusi. “Dari total 16 orang di atas kapal, delapan […]

  • Percepat Pembangunan Desa, Bupati Aru Dukung Penuh Program TMMD

    Percepat Pembangunan Desa, Bupati Aru Dukung Penuh Program TMMD

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • visibility 355
    • 0Komentar

      DOBO.-DEMAL; Tim Monitoring dan Evaluasi (Wasev) dari Pusat Teritorial Angkatan Darat meninjau langsung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1503/Tual di Dusun Marbali, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu 4 Maret 2026. Kunjungan yang dipimpin oleh Kolonel Inf M. Latupono ini didampingi langsung oleh Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel dan Dandim 1503-03/Tual Letkol Inf […]

  • Penggerebekan Judi Dadu di Dobo Disorot: 12 Orang Dilepas, Hanya 2 Ditahan

    Penggerebekan Judi Dadu di Dobo Disorot: 12 Orang Dilepas, Hanya 2 Ditahan

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • visibility 48
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL ;Penanganan kasus dugaan perjudian dadu di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, yang diungkap Tim Jatanras Polda Maluku sekitar 10 Juli 2026, menuai sorotan. Beredar informasi adanya dugaan pelepasan tersangka setelah membayar sejumlah uang serta selisih antara jumlah uang yang diamankan saat penggerebekan dengan yang tercatat sebagai barang bukti resmi. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, penggerebekan […]

expand_less