Kamis, 23 Apr 2026
light_mode

Diduga Sembunyikan Kekayaan, Risman: AQA Tak Layak Jabat Sekda SBT

  • calendar_month Jum, 19 Sep 2025
  • visibility 409
  • comment 0 komentar

AMBON.-DM : Sejumlah organisasi sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Demokrasi (KPD) Maluku angkat bicara terkait dugaan manipulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan Achmad Quadri Amahoru (AQA).

“Jika benar yang bersangkutan tidak melaporkan kekayaan secara benar, itu artinya AQA tidak layak ditetapkan sebagai Sekda SBT,” kata Ketua KPD Maluku Risman Soulissa menanggapi beberapa laporan media.

Koalisi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi  yakni, Penguggat Keadilan, Solidaritas Mahasiswa Pejuang Keadilan, Serikat Mahasiswa Independen, Perstuan Mahasiswa Keadilan, dan Demokratis Sosialis

Risman menjelaskan, meski sifatnya wajib dan LHKPN yang disampaikan kepada KPK itu milik pribadi, tapi kejujuran sang pelapor yang dinilai. Bukan soal jumlah dan besaran kekayaan yang dimiliki seseorang pejabat. Sebab, kejujuran adalah modal utama seorang ASN ketika diberi amanah pada jabatan-jabatan tertentu.

“Philosofinya, jika dalam urusan pribadinya saja mereka tidak jujur, bagaimana dengan tanggungkawab besar yang akan mereka pikul, ini jadi masalah,” ujar Risman.

Jabatan Sekda kata Risman merupakan posisi strategis disatu institusi pemerintahan, jabatan tersebut sangat prestesius dalam karir seorang abdi negara serta menjadi incaran banyak ASN. Hanya saja, mereka-mereka yang duduk pada jabatan itu haruslah orang-orang yang punya integritas, jujur dan memahami prinsip akuntabilts.

“Orang pintar banyak. Tapi orang jujur itu sangat langkah. Saat ini AQA boleh saja memiliki nilai tertinggi, tapi kalau dugaan itu benar, maka harus dipertimbangkan kecerdasannya itu, dikuatirkan kecerdasan tanpa kejujuran akan membawa petaka bagi masyarakat SBT,” singgungnya.

Terlepas dari dugaan-dugaan itu, Risman menegaskan jika pihaknya akan mengirimkan surat kepada KPK di Jakarta terkait LHKPN yang dilaporkan AQA, supaya dengan kemampuan dan kewenangan hukum, KPK dapat lebih dalam menyelidiki kebenaran LHKPN milik AQA.

” Ya, suratnya sedang dikerjakan, kami juga lampirkan LHKPN yang dilaporkan serta bahan sandingan soal nilai kekayaan aset sebenarnya,” pungkasnya.(*)

Editor : Abd Karim

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bentrok Antar Warga di Ambon, Sejumlah Rumah Terbakar

    Bentrok Antar Warga di Ambon, Sejumlah Rumah Terbakar

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • visibility 448
    • 0Komentar

    AMBON-DM: Sejumlah rumah warga Desa Hunuth Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dibakar massa dalam bentrok yang terjadi, Selasa,19 Agustus 2025. Kejadian ini dipicu penikaman salah satu remaja asal Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, yang diduga pelakunya warga Desa Hunuth. Keluarga korban penimakan yang mendapati informasi jika korban telah meninggal dunia kemudian naik pitam […]

  • Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Cegah Illegal Fishing Lintas Negara

    Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Cegah Illegal Fishing Lintas Negara

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • visibility 273
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : Pencurian  ikan lintas negara kini menjadi ancaman bagi Indonesia dan Australia, kedua negara pun sepakat membuat kesepakatan untuk memperkuat peran-peran pengawasan kelautan.  Dalam pertemuan ke-24 Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (IAFSF). Pejabat dari kedua negara menandatangani kerja sama dalam menanggulangi illegal unreported or unreglated (IUU) fishing. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) […]

  • PT Surveyor Indonesia Perkuat Keamanan Pangan dan Dapur Berkelanjutan di PSN

    PT Surveyor Indonesia Perkuat Keamanan Pangan dan Dapur Berkelanjutan di PSN

    • calendar_month Ming, 5 Apr 2026
    • visibility 60
    • 0Komentar

      JAKARTA.-DEMAL; PT Surveyor Indonesia mempertegas perannya sebagai Guardian of Assurance melalui inisiatif penguatan keamanan pangan dan dapur berkelanjutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya melalui program pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat lokal. Langkah ini diwujudkan dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia dalam penyelenggaraan pelatihan komprehensif bagi pelaku katering lokal, juru masak, dan asisten juru […]

  • Kepada Mandasmen, Bupati Ungkap Tantangan Pemerataan Pendidikan di Malra

    Kepada Mandasmen, Bupati Ungkap Tantangan Pemerataan Pendidikan di Malra

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • visibility 160
    • 0Komentar

    LANGGUR.-DEMAL ; Kondisi geografis Maluku Tenggara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan, terutama dalam hal distribusi sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang kompeten. Sehingga pentingnya pemerataan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai fondasi utama membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. “Kehadiran Bapak Menteri menjadi […]

  • Cara Seru Pertamina Ajak Anak-Anak Ambon Jaga Lingkungan Sejak Dini

    Cara Seru Pertamina Ajak Anak-Anak Ambon Jaga Lingkungan Sejak Dini

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • visibility 183
    • 0Komentar

      AMBON.DEMAL;-Sebagai wujud komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Pattimura berkolaborasi dengan PAUD Sadar Lingkungan menyelenggarakan kegiatan Darling Recycle Creative Day di Dusun Wailawa, Negeri Laha, Kota Ambon, Jumat 30 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan sejak usia dini melalui […]

  • Presiden diminta Setujui Usulan DOB Dari Maluku Sebagai Kado HUT RI Ke-80

    Presiden diminta Setujui Usulan DOB Dari Maluku Sebagai Kado HUT RI Ke-80

    • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
    • visibility 758
    • 0Komentar

    JAKARTA-DM : – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, meminta Presiden Prabowo Subianto menyetujui sejumlah usulan pemekaran Daerah Pemekaran Baru (DOB) sebagai kado HUT Ke 80 bagi masyatakat Maluku yang mendiami kawasan 3T (terluar,terdepan,tertinggal).

expand_less