Capaian SPM Pendidikan Baru 58,21 Persen, Pemkab Maluku Tenggara Lakukan Pembenahan

LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Langkah tersebut menjadi prioritas daerah menyusul capaian SPM pendidikan yang saat ini berada pada angka 58,21 persen.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku di Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Kamis 18 Juni 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengatakan hasil evaluasi periode 2023–2025 menunjukkan capaian SPM pendidikan daerah masih berada pada kategori belum tuntas sehingga diperlukan langkah percepatan yang terukur dan berkelanjutan.

“SPM pendidikan merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat. Sesuai arahan Bapak Bupati, pembenahan SPM pendidikan menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan secara bersama-sama,” ujar Raudha.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan tiga program prioritas utama.

Prioritas pertama adalah penguatan alokasi anggaran pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2026, lebih dari separuh anggaran Dinas Pendidikan diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah diperkuat melalui program efisiensi, revitalisasi, serta digitalisasi pendidikan yang didukung pemerintah pusat.

Prioritas kedua difokuskan pada penuntasan anak tidak sekolah dan peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan berbasis by name by address terhadap 227 anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan.

Sebagai bagian dari perluasan akses layanan PAUD, pemerintah daerah juga meluncurkan program “Satu Kantor, Satu PAUD” guna mempercepat pemerataan layanan pendidikan usia dini di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Adapun prioritas ketiga diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta berkualitas. Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Hari Belajar Guru, Bupati Maluku Tenggara telah menerbitkan instruksi khusus yang didukung melalui alokasi Bantuan Operasional Pendidikan.

Sejak Juli 2025 dan berlanjut hingga tahun 2026, Dinas Pendidikan juga membentuk Gugus Belajar Guru di setiap wilayah sebagai wadah peningkatan kompetensi pendidik, terutama dalam penguatan literasi dan numerasi.

Dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah membentuk Pos Pelayanan Sekolah Aman dan Ramah Anak. Kabupaten Maluku Tenggara menjadi satu dari dua daerah di Provinsi Maluku yang datanya telah terintegrasi dengan sistem Kementerian Pendidikan, bersama Kota Ambon.

Pos pelayanan tersebut diketuai Sekretaris Daerah dengan Dinas Pendidikan sebagai koordinator. Pelaksanaannya melibatkan unsur kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tokoh agama Islam, Katolik, dan Protestan.

Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah terus mendorong revitalisasi satuan pendidikan melalui dukungan pemerintah pusat. Dari 19 sekolah dasar yang diusulkan pada tahap pertama, dua sekolah telah memasuki proses lanjutan. Sementara itu, lima sekolah menengah pertama telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Selain itu, usulan pembangunan Unit Sekolah Baru SD Negeri 3 Besar yang saat ini masih memanfaatkan bangunan darurat juga telah diajukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Raudha menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang terus diberikan BPMP Provinsi Maluku dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, satuan pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencapai target pemenuhan SPM pendidikan.

“Dengan dukungan data yang valid, komitmen kuat Bapak Bupati, serta kerja sama seluruh kepala sekolah, guru, dan masyarakat, kami optimistis target SPM pendidikan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen memastikan seluruh anak memperoleh hak atas layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” pungkasnya.(*)