Bupati Minta Semua Pihak Berbenah Tingkatkan SDM Maluku Tenggara

LANGGUR.-DEMAL ; Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara yang saat ini berada pada angka 58,21 persen menjadi tantangan besar yang harus segera dituntaskan melalui kerja bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Kamis 18 Juni 2026.

Menurut Bupati, rendahnya capaian SPM pendidikan tidak dapat dipandang sebagai kondisi yang biasa, melainkan harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“SPM 58,21 persen itu masih sangat rendah. Kalau rata-rata kemampuan matematika anak kita masih berada di angka 5,5, maka yang harus melakukan introspeksi adalah kita semua. Mulai dari Bupati, Kepala Dinas, pengawas, hingga guru. Harus ada semangat untuk mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan daerah lain,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus diwujudkan melalui langkah nyata yang menjangkau seluruh satuan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di desa dan wilayah kepulauan.

Dalam rapat tersebut, Bupati Thaher mengeluarkan lima arahan strategis sebagai pedoman percepatan peningkatan SPM Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Arahan pertama adalah mengakui kondisi riil pendidikan serta memperkuat kerja lapangan. Ia meminta seluruh pihak menyajikan data yang akurat dan transparan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Program peningkatan kompetensi guru melalui MTSM dan NCSM juga diminta terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan sistem pemantauan berbasis aplikasi secara real time.

Arahan kedua menitikberatkan pada optimalisasi seluruh sumber daya dan anggaran pendidikan yang tersedia. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan pendidikan.

“Anggaran boleh berkurang, tetapi semangat dan kreativitas tidak boleh turun. Dana BOS, program Hari Belajar Guru, dan seluruh instrumen pendukung harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” katanya.

Pada arahan ketiga, Bupati meminta pemanfaatan maksimal infrastruktur yang telah dibangun pemerintah, khususnya layanan listrik 24 jam di wilayah Kei Besar. Saat ini, sebanyak 111 dari 113 desa telah menikmati layanan listrik penuh sehingga fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses belajar mengajar.

“Listrik sudah ada, jaringan semakin baik, fasilitas TIK juga tersedia. Tidak boleh lagi ada alasan mutu pendidikan tidak meningkat. Semua fasilitas yang ada harus digunakan untuk mendukung pembelajaran,” tegasnya.

Arahan keempat difokuskan pada percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat 227 anak tidak sekolah serta ribuan anak usia sekolah yang memerlukan perhatian serius.

Bupati meminta pembentukan operator ATS di tingkat kecamatan segera dilakukan dan pendidikan kesetaraan melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C dioptimalkan agar seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara merata.

“Jangan biarkan ada anak Maluku Tenggara kehilangan hak memperoleh pendidikan. Semua harus kita jangkau dan kembalikan ke jalur pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, arahan kelima menitikberatkan pada penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan pendidikan. Bupati berharap DPRD melalui Komisi II terus mengawal kebijakan dan dukungan anggaran pendidikan, serta meminta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku memberikan pendampingan secara berkelanjutan.

Selain itu, para guru dan pengawas diingatkan untuk terus menjalankan tugas secara profesional demi menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Gaji dan tunjangan guru saat ini sudah jauh lebih baik. Balaslah dengan dedikasi dan kerja nyata untuk anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi terbesar daerah ini,” katanya.

Menutup arahannya, Bupati Thaher menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membawa sektor pendidikan keluar dari kategori tertinggal dan sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Provinsi Maluku.

“Target saya jelas. Pendidikan Maluku Tenggara harus keluar dari zona ketertinggalan. Tidak ada jalan lain selain bekerja dengan data yang valid, turun langsung ke lapangan, dan membangun kolaborasi yang kuat. Instruksi ini tidak boleh ditunda. Kita harus bergerak mulai hari ini,” tegasnya.

Upaya percepatan peningkatan SPM Pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(*)