Minggu, 22 Nov 2026
light_mode

Desentralisasi Kian Tergerus, Senator Bisri Dorong Revisi UU Otda

  • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
  • visibility 763
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA.-DEMAL; Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bisri As Shiddiq Latuconsina menilai satu dekade terakhir, semangat desentralisasi yang lahir dari rahim reformasi kian tergerus.

” Saya mohon maaf tidak dalam menjustifikasi siapapun juga, tapi dalam 10 tahun terakhir ini semangat otonomi daerah ini sudah sangat tergerus,” kata Bisri dalam rapat antara Forum Kerjasama DPD-RI bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, belum lama ini.

Bisri menegaskan, banyak sekali kewenangan daerah melalui regulasi teknis yang derajatnya jauh di bawah Undang-Undang mengabaikan kewenangan daerah dan merugikan daerah. Padahal daerah punya banyak kontrubusi untuk pemerintah pusat.

Misalnya, kontribusi real dari Maluku terhadap negara, seperti pasokan ikan yang menyumbang 40% stok ikan nasional serta potensi tambang yang melimpah. Sungguh tidak berbanding lurus dengan dukungan fiskal yang diterima pemerintah daerah dari Jakarta.

“Bagaimana mungkin mandatory spending yang dilindungi UU bisa ditabrak hanya oleh aturan sekelas Inpres, Keputusan Menteri Keuangan, atau Surat Edaran Kemendagri?” ujar sang Senator Bisri.

Kebijakan fisikal berupa pemotongan anggaran yang drastis di tahun 2026 ini juga telah menempatkan para kepala daerah dalam posisi terjepit dan terus disalahkan masyarakat. Hanya karena kebijakan anggaran pusat yang tiba-tiba.

“Jangan paksakan Gubernur saya harus berhadapan dengan rakyatnya karena kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola otonomi daerah. Saya pikir, kebijakan-kebijakan politik yang tidak populis belakangan ini, perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Perlu juga kebijaksanaan dan kearifan dari semua yang mengelolah negara ini. Jika tidak, maka pengabaikan terhadap hak-hak daerah akan membawa pengaruh negatif untuk keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI). Apalagi di tengah situasi geopolitik dunia yang kian memanas, pengabaikan hak-hak daerah ini akan sangat rentan menjadi pintu masuk bagi intervensi asing atau “anasir luar”.

Bisri pun mengusulkan supaya DPD-RI segera bersikap bila perlu membentuk Pansus untuk mengevaluasi menyeluruh implementasi otonomi daerah.Supaya, UU No. 23 Tahun 2014 dapat mengembalikan hak-hak daerah yang tergerus oleh aturan turunan seperti sekarang.

“DPD RI sebagai lembaga tinggi negara yang memang dilahirkan khusus untuk mengawal otonomi daerah, kita harus menyampaikan bahwa kita telah gagal mengawal otonomi daerah yang menjadi hak dan kewenangan konstitusi kita. Untuk itu teman-teman sekalian, khususnya pimpinan, saya harap bahwa setelah rapat ini kita harus bikin Pansus. Kita harus berani untuk melakukan revisi tegas atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” tutup Bisri.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kantor SAR Ambon Gelar Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama Peringati HUT Ke-54

    Kantor SAR Ambon Gelar Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama Peringati HUT Ke-54

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • visibility 403
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL; Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Ambon menggelar Tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).Senin 2 Maret 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Kantor SAR Ambon juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Pusat Basarnas serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia. Kepala Kantor SAR Ambon dalam […]

  • Satu Data Tunggal, Langkah Besar Desa-Desa di Kepulauan Aru Menuju Era Digital

    Satu Data Tunggal, Langkah Besar Desa-Desa di Kepulauan Aru Menuju Era Digital

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • visibility 365
    • 0Komentar

    DOBO,-DEMAL ; Bupati Kepulauan Aru, Timotus Kaidel, meluncurkan 57 website desa sekaligus membuka pelatihan operator website dalam acara yang digelar di Gospel Cafe Resto, Dobo, Sabtu 25 April 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Tim Aru Muda ini menjadi tonggak sejarah bagi digitalisasi di Bumi Jargaria. Dalam sambutannya, Bupati Timotus menegaskan bahwa website desa bukan sekadar […]

  • Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    Bahas RUU Provinsi Kepulauan di Senayan, Presiden Tunjuk Delapan Menteri

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • visibility 711
    • 0Komentar

      JAKARTA.- DEMAL ; Kolaborasi dua senator asal Maluku Bisri As Shiddiq Latuconsina dan Novita Anakota untuk menggolkan ulang Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Kepulauan di Parlemen Senayan menarik perhatian Presiden Prabowo. Bisri merupakan wakil dari Provinsi Maluku di Komite I DPD-RI, yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah serta masalah politik, hukum dan […]

  • Akademisi UIN AMSA Sebut Pernyataan Wagub Maluku Menyesatkan

    Akademisi UIN AMSA Sebut Pernyataan Wagub Maluku Menyesatkan

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • visibility 714
    • 0Komentar

    AMBON-DM : Pernyataan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam sambutannya di acara peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP)  Kabupaten Maluku Barat Daya tuai kecaman dari akademisi. Salah satunya akademisi Fakultas Dakwah-Ushuluddin UIN AMSA M. Saifin Soulisa menilai pernyataan yang disampaikan Wakil Gubernur Maluku, berisi simbol-simbil rasisme dan sangat menyesatkan ummat beragama.   Dengan dalih untuk mengurangi […]

  • PT Surveyor Indonesia Perkuat Keamanan Pangan dan Dapur Berkelanjutan di PSN

    PT Surveyor Indonesia Perkuat Keamanan Pangan dan Dapur Berkelanjutan di PSN

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • visibility 442
    • 0Komentar

      JAKARTA.-DEMAL; PT Surveyor Indonesia mempertegas perannya sebagai Guardian of Assurance melalui inisiatif penguatan keamanan pangan dan dapur berkelanjutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya melalui program pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat lokal. Langkah ini diwujudkan dengan menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia dalam penyelenggaraan pelatihan komprehensif bagi pelaku katering lokal, juru masak, dan asisten juru […]

  • Pimpinan DPRD Tual Minta Kapolres Tegas Atasi  Bom Ikan 

    Pimpinan DPRD Tual Minta Kapolres Tegas Atasi  Bom Ikan 

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • visibility 360
    • 0Komentar

    AMBON- DM : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual, mendatangi Polres Tual untuk menyuarakan keluhan masyarakat tentang maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom di beberapa wilayah. “Penangkapan ikan dengan bom adalah kejahatan lingkungan yang tidak hanya melukai laut, tetapi juga menyakiti masyarakat pesisir. DPRD mendorong agar penegakan hukum dilakukan tanpa toleransi,” pinta Ketua […]

expand_less