Sering Bikin Gaduh, HMI Ingatkan Wagub : Jangan Sok Pintar

AMBON-DM : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon sedang mengkaji pernyataan Wakil Gubernur Abdullah Vanath untuk dilaporkan ke Polda Maluku.

“ Saat ini HMI Cabang Ambon sedang mengkaji terkait dengan pernyataan wagub teesebut, jika ada delik maka kami akan mealporkannya ke pihak penegak hukum,” tegas salah satu fungsionaris HMI Cabang Ambon Jihad Nahumarury dalam keterangannya kepada pers.

Kata Nahumarury, pernyataan tersebut jelas melecehkan ajaran agama, menyederhanakan upaya para tokoh agama, serta mencederai keyakinan umat Islam maupun pemeluk agama lainnya.

“Sebagai pejabat publik, Wakil Gubernur Maluku semestinya menjaga ucapan, terutama terkait isu sensitif yang menyangkut akidah, moral, apalagi nilai-nilai keagamaan. Frasa “firman Tuhan tak mempan” sangat tidak pantas, arogan, dan berpotensi menyesatkan masyarakat, apalagi jika hal itu dijadikan pembenaran atas legalisasi sopi,” kata Nahumarury.

HMI Cabang Ambon menilai logika yang digunakan Abdullah Vanath keliru dan tidak memahami konteks sosiologi masyarakat Maluku.

Tugas pemerintah bukanlah menihilkan peran agama dan hukum Tuhan, tetapi justru menggandeng para ulama, tokoh agama, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat termasuk pemuda untuk membangun kesadaran kolektif dalam mengurangi angka konsumsi sopi yang terbukti memicu  kriminalitas.

Selain itu, penggunaan istilah yang mengandung unsur rasis, seperti menyebut “ Bahwa orang buton bilang Laopi” yang diidentikkan dengan etnis buton itu, semakin memperburuk pernyataan tersebut dan melukai harmoni sosial di Maluku.

“Pak Abdullah Vanath ini barangkali punya dendam politik terhadap Agama dan etnis tertentu, sebab ini bukan kali pertama beliau melontarkan pernyataan kontroversi. Sebelumnya pada Bulan Ramadhan lalu beliau memberikan pernyataan yang mengaitkan Inflasi dengan perilaku konsumtif masyarakat muslim di Maluku.

HMI Cabang Ambon mendesak Wakil Gubernur Maluku untuk mundur saja dari jabatannya. Dan segera meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat beragama dan Etnis Buton atas ucapannya yang telah menyakiti perasaan dan keyakinan mereka.

“Kami juga mengingatkan bahwa sebagai pejabat publik, setiap kata yang disampaikan harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan keragaman masyarakat Maluku dan jangan terlalu sok pintar,” kecam HMI. (*)