Rumput Laut dan Mangrove Bakal Jadi Pilar Pembangunan Maluku Tenggara

LANGGUR.-DEMAL ; Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menekankan pentingnya penyelarasan produksi dan konservasi, keduanya harus berjalan beriringan agar keberlanjutan ekonomi tetap terjaga.

“Laut memberi makan, laut memberi penghasilan, dan laut pula yang harus dijaga bersama,” kata Wakil Bupati saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 tingkat Kecamatan Hoat Sorbay dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Gedung Serbaguna Desa Ohoira, Senin 2 Maret 2026.

Wakil Bupati menyatakan, Kecamatan Hoat Sorbay dikenal sebagai sentra produksi rumput laut terbesar di Maluku Tenggara. Wilayah Hoat Sorbay, Warbal, Tanimbar Kei, Ur Pulau, dan pulau-pulau sekitarnya telah diakui sebagai kawasan sentra budidaya rumput laut nasional. Teluk Hoat Sorbay menjadi tumpuan ekonomi ratusan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada komoditas tersebut.

Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 tingkat Kecamatan Hoat Sorbay dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Gedung Serbaguna Desa Ohoira, Senin 2 Maret 2026.

Selain sebagai lumbung rumput laut, Hoat Sorbay juga berperan sebagai sumber air bersih utama bagi daratan Pulau Kei Kecil, termasuk Kota Langgur. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Tak kalah, potensi wisata alam turut memperkuat daya tarik wilayah ini, antara lain Goa Hawang, Pemandian Evu, dan Dian Wakat Park yang telah dikenal luas oleh wisatawan.

Sementara itu, Kecamatan Kei Kecil Barat berperan dalam menjaga kawasan konservasi laut dengan ekosistem mangrove yang relatif terpelihara. Desa Wisata Tanimbar Kei menjadi contoh pengelolaan kawasan berbasis konservasi yang berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga memaparkan kondisi fiskal tahun 2026. Alokasi Dana Desa untuk 190 ohoi yang semula sebesar Rp121,6 miliar mengalami penyesuaian menjadi Rp52,1 miliar atau turun sekitar 58 persen.
Untuk mengurangi dampak penurunan tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan tambahan dukungan melalui Alokasi Dana Ohoi dari APBD sebesar Rp38,2 miliar, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp2,8 miliar untuk 192 ohoi, serta dukungan jaminan sosial perangkat ohoi sebesar Rp1,2 miliar. Total anggaran yang dialokasikan ke ohoi tahun ini mencapai sekitar Rp94,3 miliar.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Wakil Bupati menegaskan bahwa semangat pembangunan tidak boleh surut. Ia menekankan tiga langkah strategis, yakni memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat, membangun pendapatan ohoi melalui Badan Usaha Milik Ohoi dan pengelolaan wisata, serta meningkatkan nilai tambah produk kelautan agar tidak hanya dijual dalam bentuk mentah.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian melalui kearifan lokal, seperti tradisi sasi yang telah lama menjadi sistem konservasi masyarakat Kei.

Musrenbang tersebut diharapkan menjadi forum untuk menyepakati arah pembangunan yang terukur dan realistis. Pemerintah daerah mendorong agar prioritas pembangunan dipilih secara selektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi momentum memperkuat komitmen pembangunan berbasis laut dengan mengedepankan keseimbangan antara produksi, konservasi, dan kemandirian ekonomi ohoi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)