Rabu, 18 Nov 2026
light_mode

Raih WTP ke-11, Pemkab Maluku Tenggara Perkuat Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

  • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
  • visibility 213
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih Kabupaten Maluku Tenggara secara berturut-turut.

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

“Capaian opini WTP ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujar Thaher saat kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Maluku, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada Kamis (4/6/2026).

Thaher juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku atas pendampingan dan rekomendasi yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Menurutnya, berbagai catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah pada masa mendatang.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku,Hari Haryanto, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan memberikan opini profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, penilaian opini didasarkan pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

“Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Hari.

BPK mencatat, dari hasil pemeriksaan terhadap 11 pemerintah daerah di Provinsi Maluku, sebanyak tujuh daerah berhasil memperoleh opini WTP. Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu daerah yang mampu mempertahankan capaian tersebut selama 11 tahun berturut-turut.

Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan umum pada beberapa pemerintah daerah, terutama terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Temuan tersebut meliputi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek yang belum memadai, belanja barang dan jasa yang belum didukung bukti lengkap, pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang belum seluruhnya disampaikan, serta pengelolaan aset daerah yang belum tertib.

BPK juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP paling lambat 60 hari setelah laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu daerah dengan konsistensi terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku. Capaian tersebut sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.(*)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantapkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan, Pansus Bakal Kunjungi Maluku

    Mantapkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan, Pansus Bakal Kunjungi Maluku

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • visibility 304
    • 0Komentar

    JAKARTA.-DEMAL ; Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen untuk mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan agar bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tahun ini. Demi mencapai target tersebut, sejumlah agenda krusial, termasuk penyerapan aspirasi ke daerah telah disiapkan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari […]

  • Proyek Perbaikan Jalan Liang-Tamilouw Ta.2021 – 2022 Perlu Diusut

    Proyek Perbaikan Jalan Liang-Tamilouw Ta.2021 – 2022 Perlu Diusut

    • calendar_month Jumat, 5 Sep 2025
    • visibility 431
    • 0Komentar

    AMBON-DM ; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menyelidiki dugaan suap dan praktek monopoli proyek serta markup anggaran dalam paket pekerjaan perbaikan jalan di lingkungan Satker II Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Ambon. Tuntutan ini menyusul adanya paket pekerjaan perbaikan jalan yang dobol di satu ruas jalan yang sama dengan nilai anggaran berbeda tapi perusahaan […]

  • Kadis The City dan Kisah Cinta Lyla Bukan Majnun (Bag-II)

    Kadis The City dan Kisah Cinta Lyla Bukan Majnun (Bag-II)

    • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
    • visibility 463
    • 0Komentar

    SAMBIL merekam kondisi kamar, Bibi mulai tersudut, tak menyangka suaminya bisa menemukan mereka bertiga di dalam kamar 505. Kedatangan Bibi di kamar itu, memang bukan untuk berjumpa Kadis The City, dia juga lagi bermasalah dengan suaminya. Dan berniat berbagi kisah dengan Layla Bukan Majnun. “ Kamu lagi dimana, saya lagi ada masalah,” tanya Bibi kepada […]

  • Mesin Partai Mulai Dipanaskan, Ratusan Kader Padati Lauching GERAK PKS Ambon

    Mesin Partai Mulai Dipanaskan, Ratusan Kader Padati Lauching GERAK PKS Ambon

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • visibility 544
    • 0Komentar

    AMBON.-DM: Jelang sebulan setelah pelantikan, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ambon langsung melauching program GERAK PKS. Dalam sambutan Ketua DPD PKS Kota Ambon Malik Raudhi Tuasamu menyampaikan GERAK PKS adalah Kegiatan Perdana Kepengurusan DPD PKS Kota Ambon masa bakti 2025-2030. “ Kader dan Pengurus adalah Aset Partai yang harus di jaga kesehatannya. […]

  • Ternyata Kompol Soleman Korban Fitnah, Tak Terlibat Skandal Sianida Mardika

    Ternyata Kompol Soleman Korban Fitnah, Tak Terlibat Skandal Sianida Mardika

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • visibility 428
    • 0Komentar

    AMBON.-DEMAL ; Pengusaha Kota Ambon yang rukonya digrebek Ditreskrimsus Polda Maluku beberapa waktu lalu karena menyimpan Sianida membantah adanya “keterlibatan” Kompol Soleman dalam skandal pemerasan dan suap Sianida. “Beta sudah bantah keterangan Erik di BAP waktu pemeriksaan konfrotir. Dia sebut Hj Soleman, dia sebut nama-nama, paling banyak. Beta seng pernah ngomong (dengan Hj Soleman/Kompol Soleman),ia […]

  • Sosialisasi Program MBG Dorong Sinergi Pempus, Daerah dan Masyarakat

    Sosialisasi Program MBG Dorong Sinergi Pempus, Daerah dan Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • visibility 406
    • 0Komentar

    NAMLEA.-DEMAL ; Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menegaskan komitmen Komisi IX DPR RI dalam mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Kita ingin memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi yang berkelanjutan. Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi untuk masa […]

expand_less