Dinilai Pandai Akrobat, Jais Gagal Bangun Citra Positif Pemprov

AMBON-DM: Polemik Finalis Miss Youth Indonesia, Efrita Trifena Lamerkabel tidak bisa dilihat sebagai lemahnya fungsi komunikasi, tetapi kegagalan Dinas Pariwisata dalam mendorong potensi sumber daya manusia pada level nasional juga lemhanya pelayanan publik.

Ketika Jais Elly sebagai Kadis Pariwisata Maluku menyalahkan Efrita yang tak mau bangun komunikasi dengan Pemprov Maluku. Alibi Jais keliru. Tanpa perhitungan. Berita yang diturunkan media online TribunAmbon.com mendapat reaksi keras. Publik marah. Berbagai fakta dibuka.

Efrita yang ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI adalah bentuk kepasrahan ketika upaya keluarga mendapat dukungan dari Pemprov di tolak Dinas yang dipimpin Jais Elly.

Kegagalan framing Jais Elly justeru menambah ketidak percayaan terhadap pengelolaan birokrasi Maluku dalam mewujudkan Sapta Cita Gubernur Hendrik Lewerissa.

Direktur Jaringan Demokrasi untuk Masyarakat Sipil ( Democracy Network for Civil Society) Marwan Titaheluw menegaskan, pernyataan Kadis Pariwisata justeru melukai visi Gubernur Maluku.
Sebagai kepala OPD mestinya Jais melakukan kroscek informasi kepada stafnya. Hal ini untuk menhindari pembentukkan opini yang salah dan menyudutkan rakyat.

“Kepala dinas adalah perpanjangan tangan gubernur dalam satuan kerja teknis perangkat daerah. Dalam program terdapat visi kepemimpinan. Salah satu visi Gubernur adalah peningkatan pelayanan publik. Jika Kadis Pariwisara menyebut Efrita tak pernah berkoordinasi dengan Pemprov sebagai informasi valid, maka bisa dimaklumi, tetapi, klarifikasi dari keluarga yang menyebut pemprov enggan menerima Efrita adalah kesalahan dan upaya membangun citra diatas informasi sesat,” kata Marwan dalam rilis yang juga diterima redaksi dekritmaluku.

Marwan menjelaskan, problem Miss Youth menjadi kegagalan Jais Elly sebagai Kepala OPD membangun citra positif pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap visi peningkatan pelayanan publik yang tertuang dalam Sapta Cita Lawamena.

“Komunikasi publik itu penting dalam menjaga citra kepemimpinan kepala daerah. Bagi saya, optimalisasi pelayanan dimulai dengan cara gubernur menentukkan siapa yang bisa mengelola amanah dalam setiap OPD. Jabatan harus diartikulasikan sebagsi pelaksanaan visi pelayanan, bukan standar sosial dari akrobatik politik bawahan memperoleh perhatian pemimpin,” ujar dia.(*)