TP PKK Maluku Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Turunkan Angka Stunting di Aru

DOBO, TM: Persoalan stunting masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kepulauan Aru. Hingga 2026, angka stunting di daerah kepulauan tersebut tercatat mencapai 30,49 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru yang dipimpin Ketua TP PKK Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Bebi Lewerissa, Senin (5/10/2026).

Rakor yang berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru itu sekaligus dirangkai dengan pembukaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, para kepala perangkat daerah lintas sektor, serta jajaran TP PKK Provinsi Maluku dan TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.

Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Imarisa Kaidel, mengatakan persoalan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.

Ia menyebut berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Aru mencapai 37,6 persen.

Sementara berdasarkan aplikasi pencatatan gizi, prevalensi stunting pada 2025 tercatat 26,73 persen dan hingga 2026 berada di angka 30,49 persen.

“Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama sebagai lintas sektor,” tegas Claudia.

Menurutnya, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional pada 2029 dapat ditekan menjadi 14,2 persen, sedangkan wasting ditargetkan sebesar 5 persen.

Karena itu, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat serta intervensi terpadu mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah daerah.

Melalui GKS-TTB, TP PKK mendorong penguatan kembali peran keluarga dalam pemenuhan gizi, kebersihan, kesehatan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Gerakan tersebut dinilai relevan dengan kondisi Kepulauan Aru sebagai wilayah kepulauan yang memiliki kerentanan terhadap berbagai kondisi kebencanaan.

Claudia menjelaskan, sedikitnya 12 perangkat daerah dan instansi memiliki peran strategis dalam percepatan penurunan stunting.

Dinas Kesehatan diarahkan memperkuat pelayanan Posyandu dan antenatal care (ANC), pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita gizi kurang, hingga penanganan kasus gizi buruk.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam memastikan remaja putri rutin mengonsumsi tablet tambah darah, memberikan edukasi gizi di sekolah serta menjadikan PAUD sebagai salah satu pintu masuk deteksi dini stunting.

Sementara Dinas PMD diarahkan memastikan dana desa dapat mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma.

Bapelitbang bertugas memastikan program penurunan stunting menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB mengawal 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pendewasaan usia perkawinan dan kelompok sasaran lainnya.

Dinas Dukcapil juga diminta memastikan balita sasaran tercatat secara by name by address dan memiliki NIK sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan memperkuat pencegahan perkawinan anak. Kementerian Agama turut berperan melalui pembinaan calon pengantin di KUA.

Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Dinas PUPR berperan menyediakan akses air bersih, sanitasi aman, jamban sehat dan rumah layak huni.

Sedangkan Dinas Sosial memastikan data DTKS, PKH dan bantuan pangan tepat sasaran bagi keluarga yang memiliki risiko stunting. Satpol PP turut berperan dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah sebagai penggerak keluarga di lapangan, mulai dari Dasawisma hingga kabupaten,” ujarnya.

Rakor tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan situasi stunting dan cakupan Cek Kesehatan Gratis, diskusi lintas sektor, penyusunan kesepakatan bersama hingga penyerahan bantuan dari Ketua TP Posyandu Provinsi Maluku kepada TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.

Usai Rakor, Maya Bebi Lewerissa melanjutkan agenda pembinaan kelembagaan PKK bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.

Rangkaian agenda lainnya meliputi peluncuran Sekolah Lansia Angkatan II di Kelurahan Siwalima serta pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru.

Sementara pada Selasa (6/10/2026), rombongan dijadwalkan meninjau Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra, sekaligus menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Aru.

Menutup sambutannya, Claudia menyampaikan pantun yang sekaligus menjadi pesan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Aru:

“Dari Dobo berlayar ke Ketapang,

singgah sebentar di Pulau Maekor,

dinas terkait duduk bersama,

agar Aru bebas stunting.”(*)