Tekankan Profesionalitas JPTP, Hanubun : Negara Menuntut Kita Hadir Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik

LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Uji Kompetensi (Job Fit) dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun 2026 yang resmi dibuka Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Rabu 24 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Hanubun menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berbasis kompetensi guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Menurutnya, pejabat yang menduduki jabatan strategis harus memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan manajerial yang memadai untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Negara menuntut kita hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik. Karena itu jabatan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan menjunjung tinggi prinsip sistem merit sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kualitas dan kapasitas terbaik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Hanubun menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pemimpin birokrasi yang bekerja secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Lebih baik sebuah jabatan itu kosong daripada diisi oleh orang yang salah,” tegasnya.

Menurutnya, penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi dapat berdampak pada efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, serta pencapaian target pembangunan daerah.

Karena itu, proses seleksi menjadi instrumen penting untuk menjaring aparatur terbaik yang mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Hanubun juga memaparkan sejumlah prinsip kepemimpinan yang harus dimiliki pejabat pimpinan tinggi pratama, antara lain kemampuan menyusun kebijakan berbasis data, menjunjung tinggi integritas, memiliki kemampuan analisis yang kuat, serta berorientasi pada hasil dan kinerja.

Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menurunkan prevalensi stunting hingga sekitar 10,4 persen atau lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen sebagai bukti pentingnya penggunaan pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan publik.

“Pemerintah modern tidak bisa dijalankan hanya berdasarkan asumsi. Setiap kebijakan harus didasarkan pada data, kajian, dan metodologi yang benar,” katanya.

Selain kompetensi teknis dan manajerial, Hanubun menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan amanah jabatan.

“Kalau nanti saudara dipercaya menjabat, integritas itu bukan hanya sebuah catatan yang saudara tandatangani, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengedepankan semangat kolaborasi dan meninggalkan berbagai perbedaan demi mendukung kemajuan daerah.

“Tampilkan yang terbaik untuk diri sendiri dan masa depan Maluku Tenggara,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Tim Assessment Center BKN, Dwi Wahyu Atmaji, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menerapkan sistem merit pada pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

Menurutnya, seleksi terbuka merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan mampu mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.

“Pengisian jabatan harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tujuannya adalah mendapatkan talenta terbaik untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan visi pembangunan daerah,” ujarnya.

Dwi menjelaskan bahwa metode Assessment Center yang digunakan dalam proses seleksi masih menjadi salah satu instrumen paling valid untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN.

“Kami akan membantu memberikan informasi yang objektif kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan yang tepat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi, Rasyid, melaporkan bahwa seleksi terbuka tahun 2026 dilaksanakan untuk mengisi 18 jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih lowong.

Dari total 49 pendaftar, sebanyak 48 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi, sementara satu peserta tidak lolos administrasi karena telah melampaui batas usia yang ditentukan.

Pelaksanaan seleksi berlangsung pada 24 Juni hingga 3 Juli 2026, meliputi Assessment Center pada 24–27 Juni, penulisan makalah pada 29 Juni, serta wawancara pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Bupati Maluku Tenggara bersama Wakil Bupati, unsur DPRD, tim asesor BKN, dan panitia seleksi sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026.

Melalui seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap dapat melahirkan jajaran pimpinan perangkat daerah yang profesional, berintegritas, dan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.(*)