Hindari Polemik, Dana MBG diusul Langsung Ditransfer ke Penerima
- calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
- visibility 490
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA.-DEMAL; Munculnya berbagai dinamika dalam implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari isu keracunan makanan hingga dugaan penyalahgunaan wewenang, memicu respons dari berbagai kalangan.
Tokoh muda Indonesia, Petrus Emanuel Temorubun, S.IP, mengusulkan solusi konkret agar pemerintah mengubah skema penyaluran dana program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Petrus menyarankan supaya dana MBG ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Metode transfer tunai ke target sasaran (anak sekolah, ibu hamil, dan lansia) akan membuat pengelolaan gizi di tingkat keluarga lebih mandiri dan tepat sasaran.
“Dana MBG sebaiknya ditransfer langsung agar keluarga bisa menyesuaikan konsumsi yang cocok dengan kondisi tubuh. Ada masyarakat yang memiliki alergi tertentu atau pantangan kesehatan sejak lahir yang tidak bisa disamaratakan melalui distribusi makanan siap saji,” ujar Petrus dalam keterangannya, Rabu,4 Maret 2026.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban untuk meredam keresahan publik terkait isu-isu negatif seperti kualitas makanan yang buruk maupun risiko penyalahgunaan keuangan dalam proses pengadaan.
Menurutnya, dengan sistem transfer langsung, negara tidak perlu lagi terbebani dengan klarifikasi teknis di lapangan yang sering kali menimbulkan kegaduhan.
Meski dana disalurkan langsung, Petrus menegaskan bahwa peran Badan Gizi Nasional (BGN) tetap krusial sebagai pengawas. Staf BGN dari tingkat pusat hingga tingkat RT/RW tetap fokus menjalankan fungsi monitoring untuk memastikan asupan gizi penerima manfaat tetap terjaga.
“BGN harus mengawal dan memastikan peningkatan imun setiap minggu hingga tahunan. Jika penerima manfaat tidak konsisten atau menggunakan dana untuk kebutuhan lain, BGN bisa memberikan sanksi tegas mulai dari SP1 hingga pemblokiran (black list),” tegasnya.
Lebih lanjut, Petrus mengapresiasi gagasan besar Prabowo-Gibran yang dinilainya sangat mulia untuk memperkuat gizi nasional. Namun, ia menghimbau Kepala BGN dan Presiden agar lebih jeli dan presisi dalam mengeksekusi program ini agar bebas dari “isu liar” yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
“Ini adalah kerja cerdas dan terukur untuk memastikan anak bangsa sehat dan tangguh menyongsong Indonesia Emas 2045 dan memenangkan bonus demografi melalui persaingan global,” tutup Petrus.(*)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar