Rapor Hijau Pembangunan 2025: Inovasi Pemkab Malra di Tengah Tantangan Fiskal

Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menunjukkan sejumlah capaian dalam mewujudkan daerah yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan.

LANGGUR.-DEMAL ; Memasuki pase akhir tahun pertama kepempinan M.Thaher Hanubun-Charlos Viali Rahatoknam, sejumlah indikator pembangunan mencatatkan tren positif. Stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah dinamika nasional. Inflasi pada 2025 tercatat sebesar 3,93 persen dan dinilai terkendali melalui pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, serta Gerakan Pangan Murah pada momentum hari besar keagamaan.

Realisasi investasi tumbuh 18,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penanaman Modal Asing mencapai Rp1,84 miliar, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp60,3 miliar. Kondisi keamanan daerah yang kondusif turut mendukung peningkatan kepercayaan investor terhadap Maluku Tenggara.

Sebagai daerah kepulauan, sektor Perikanan dan kelautan terus diperkuat melalui penyaluran bantuan sarana tangkap kepada tujuh kelompok nelayan serta dukungan budidaya rumput laut bagi puluhan kelompok masyarakat.

Pemerintah daerah juga menjalin kerja sama investasi budidaya rumput laut dengan Hyundai Asan Co. Ltd. dari Korea Selatan guna mendorong hilirisasi dan membuka akses pasar internasional bagi komoditas unggulan daerah.

Di sektor Pertanian, pemerintah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pengembangan lahan pangan dan hortikultura, serta dukungan ternak ayam petelur.

“Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis,” ungkap Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hanubun dalam peringatan satu tahun kepemimpinan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati, Kabupaten Maluku Tenggara, Jumat 20 Februari 2026.

Pada sektor Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan sepanjang 2025 tercatat sebanyak 134.633 orang, termasuk 9.975 wisatawan mancanegara. Promosi destinasi dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dalam ajang Rally Yacht Wonderful Sail to Indonesia dan Festival Pesona Meti Kei.

“Kegiatan tersebut semakin mengukuhkan Maluku Tenggara sebagai destinasi bahari unggulan di kawasan timur Indonesia,” tekannya.

Di bidang Kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 15,68 persen pada 2024 menjadi 12,43 persen pada 2025. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tetap terjaga di atas 98 persen atau Universal Health Coverage. Atas capaian tersebut, pemerintah daerah menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan pada Januari 2026. Selain itu, peresmian Rumah Sakit Pratama di Pulau Kei Besar pada 26 November 2025 memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.

Upaya pengentasan Kemiskinan juga menunjukkan perbaikan, dari 21,22 persen pada 2024 menjadi 21,16 persen pada 2025. Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, BLTS Kesra, dan rehabilitasi sosial menjangkau ribuan keluarga penerima manfaat.

“Pembangunan infrastruktur dasar terus dipacu melalui penyediaan layanan air minum bagi 10 ohoi dengan 1.084 sambungan rumah, perluasan jaringan listrik bekerja sama dengan PT PLN (Persero), serta pembangunan dua unit dapur Makan Bergizi Gratis di Kei Kecil Timur dan Kei Besar Selatan Barat,” pungkasnya lagi.

Dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kabupaten Maluku Tenggara kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Pelayanan Publik meningkat signifikan.

“Survei Kepuasan Masyarakat mencapai nilai 92,94 dengan kategori sangat baik. Selain itu, Maluku Tenggara menjadi daerah pertama di Provinsi Maluku yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029 tepat waktu,” bebernya.

Berbagai capaian tersebut diraih di tengah tantangan keterbatasan fiskal akibat penyesuaian kebijakan transfer pusat. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan publik sebagai fondasi percepatan pembangunan berkelanjutan.(*)