Menata Masa Depan Kei: Pendidikan dan Kesehatan Prioritas RKPD 2027

LANGGUR.-DEMAL : Wakil Bupati  Kabupaten Maluku Tenggara  Charlos Viali Rahantoknam menekankan jika kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama arah pembangunan daerah.

Komitmen itu ditegaskan saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD di Aula Kantor Bupati, Senin 23 Februari 2026.

“Manusia adalah aset terbesar pembangunan. Tanpa SDM yang berkualitas, kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna,” tegasnya.

Fokus pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan dua sektor mendasar: pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan, perbaikan fasilitas belajar, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik. Di saat yang sama, sektor kesehatan akan diperkuat, termasuk percepatan penanganan stunting dan pemerataan akses layanan hingga wilayah terpencil.

Rahantoknam mengingatkan, pembangunan tidak boleh menumpuk di pusat kota semata. Maluku Tenggara adalah gugusan pulau, dan setiap jengkal wilayah memiliki hak yang sama untuk maju.

“Dari kota sampai desa, dari pesisir sampai pulau-pulau, pembangunan harus setara dan seimbang. Jangan hanya mudah bekerja di kota, lalu melupakan saudara-saudara kita di pulau,” ujarnya.

Pulau-pulau seperti Kei Besar, Tanimbar Kei, Ur Pulau, hingga Warbal disebutnya sebagai bagian tak terpisahkan dari denyut pembangunan daerah.

Pemerintah, katanya, berkomitmen memastikan setiap anak di wilayah-wilayah tersebut memperoleh akses pendidikan berkualitas yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat kabupaten.

Peningkatan literasi, penciptaan lingkungan belajar yang layak, serta solusi atas kendala ekonomi keluarga menjadi perhatian serius. Sebab, pemerataan bukan hanya soal membangun gedung sekolah atau puskesmas, melainkan memastikan layanan benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

Dengan arah kebijakan itu, Pemkab Maluku Tenggara ingin memastikan bahwa pada 2027, pembangunan tak hanya terlihat megah di daratan utama, tetapi juga terasa adil hingga ke pulau-pulau terluar. Sebab, bagi pemerintah daerah, kesejahteraan hanya bermakna jika dirasakan setara oleh seluruh masyarakat. (*)