Cegah Pelanggaran Imigrasi, Senator Bisri Minta Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
- calendar_month Rabu, 17 Des 2025
- visibility 415
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
AMBON.-DEMAL ; Dalam rangka pelaksanaan masa reses, Senator DPD RI Daerah Pemilihan Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Imigrasi di Provinsi Maluku, pada selasa, 17 desember 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi serta memperoleh gambaran langsung terkait pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah kepulauan Maluku.
Dalam pertemuan tersebut, Senator Bisri disambut oleh jajaran pimpinan dan pejabat struktural Imigrasi Provinsi Maluku. Agenda dialog difokuskan pada isu-isu strategis keimigrasian, antara lain pengawasan orang asing, pelayanan dokumen perjalanan, serta tantangan pengawasan wilayah perbatasan dan kepulauan yang menjadi karakteristik Maluku.
Senator Bisri As Shiddiq Latuconsina menegaskan bahwa fungsi reses merupakan bagian penting dari peran DPD RI dalam memastikan kebijakan nasional berjalan efektif di daerah.
Ia menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara Imigrasi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum guna mencegah pelanggaran keimigrasian, termasuk perdagangan orang dan migrasi nonprosedural.
“Maluku memiliki posisi strategis sekaligus tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, dukungan kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia menjadi hal yang perlu diperjuangkan di tingkat pusat,” ujar Senator Bisri.
Pihak Imigrasi Provinsi Maluku dalam kesempatan tersebut menyampaikan berbagai capaian kinerja sekaligus kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana pengawasan, luasnya wilayah kerja, serta meningkatnya kompleksitas mobilitas penduduk.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan keimigrasian di tingkat nasional.
Kunjungan reses ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan instansi keimigrasian demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keamanan negara, khususnya di Provinsi Maluku.(*)
Editor : Abd Karim
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar