“Tanpa Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Akan Berkeadilan”

LANGGUR.-DEMAL ; Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen mempercepat akses keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, pada pembukaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 menekankan, sistem keuangan yang inklusif merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

“Tanpa layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dinilai tidak akan merata dan berkeadilan,” ujar Wabup di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis 26 Februari 2026.

Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi tantangan akses keuangan yang lebih kompleks dibanding wilayah daratan. Layanan perbankan yang belum merata, tingginya biaya distribusi antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, nelayan, dan petani dalam mengakses pembiayaan formal.

“Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan terbatasnya pengembangan usaha, serta masih adanya ketergantungan pada pembiayaan informal yang berisiko,” ujarnya.
Pemkab Malra mendorong agar TPAKD tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi mampu melahirkan program yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Adapun fokus prioritas TPAKD Tahun 2026 meliputi:

• Penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif daerah.
• Perluasan pembiayaan untuk sektor pertanian dan perikanan.
• Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen jasa keuangan.
• Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

Wabup juga menegaskan keberhasilan perluasan akses keuangan sangat bergantung pada sinkronisasi program antarperangkat daerah yang terarah dan berkesinambungan.

Selain itu, pentingnya indikator kinerja yang terukur dan akuntabel, pendampingan usaha secara komprehensif agar pelaku UMKM semakin siap dan layak mengakses pembiayaan (bankable), serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.

Pada kesempatan itu, Pemkab Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan Bank Indonesia atas dukungan dan kolaborasi dalam mendorong peningkatan inklusi serta literasi keuangan di wilayah kepulauan.

Dengan sinergi yang solid, strategi yang tepat, dan implementasi yang konsisten, percepatan akses keuangan diharapkan menjadi motor penggerak penguatan ekonomi masyarakat hingga menjangkau ohoi-ohoi dan wilayah terluar di Malra.(*)